Iklan
LATEST TWEET

Minimalisir Radikalisme di Medsos, Pemerintah Diminta Kembangkan Telepati

July 17, 2017       Ekonomi & Bisnis, Politik, Sosial, z_Hot Stuff      
Menkominfo Rudiantara memutuskan untuk memblokir layanan percakapan daring Telegram karena terdapat konten radikal. Meski Rudiantara sempat mengancam akan menutup medsos lainnya, hal ini dibantah oleh Presiden Joko Widodo. Namun, sebagian netizen khawatir pemerintah terlalu mengandalkan metode blokir dalam menyelesaikan masalah di jaringan internet. (photo courtesy infonawacita.com)

Menkominfo Rudiantara memutuskan untuk memblokir layanan percakapan daring Telegram karena terdapat konten radikal. Meski Rudiantara sempat mengancam akan menutup medsos lainnya, hal ini dibantah oleh Presiden Joko Widodo. Namun, sebagian netizen khawatir pemerintah terlalu mengandalkan metode blokir dalam menyelesaikan masalah di jaringan internet. (photo courtesy infonawacita.com)

JAKARTA, POS RONDA – Pemerintah Indonesia diharapkan mampu menciptakan alat telepati untuk menggantikan layanan komunikasi daring melalui internet dan telepon pintar. Saran ini muncul beberapa hari setelah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) memblokir layanan percakapan Telegram.

Staf ahli pemerintah di bidang telepati dan utilisasi gelombang magnetik kentongan, Sammy Sandiro, memaparkan ide tersebut saat melakukan konferensi pers dengan para jurnalis di Jakarta, pagi ini (17/7).

“Memang sulit sekali untuk menjamin keamanan isi konten media sosial dan layanan chatting aplikasi. Oleh Karena itu saya mendukung wacana untuk memblokir total medsos yang ada. Kita harus lebih futuristik, maju lima abad ke depan, dengan cara memasyarakatkan telepati dan mentelepatikan masyarakat,” ujar Sasan, panggilan akrabnya dengan para jurnalis.

Melalui telepati, Sasan berpendapat pemerintah dapat dengan mudah mengontrol gelombang otak masyarakat dan secara otomatis. Maka, segala pesan-pesan dan konten yang dianggap negatif bagi otak para penduduk akan dapat diblokir dengan bantuan alat pengatur gelombang telepati, yang tentunya harus diciptakan melalui litbang yang cukup.

Ia juga menjelaskan keuntungan lain dari telepati. “Biaya bagi rakyat juga akan lebih murah. Tidak perlu medsos, internet, maupun smartphone. Cukup berpikir atau sesuai dengan pemancar milik pemerintah, otak orang satu dan lainnya akan terhubung. Ibaratnya, auto-sharing dan auto-download. Tujuan utamanya adalah asimilasi otak, menciptakan Indonesian Single Hive Mind yang dapat mempersatukan Indonesia melawan konten-konten negatif. Jenius, bukan?”

Sayangnya, saat ditanya mengenai penjelasan saintifik konsep telepati dan single hive mind yang dikemukakannya serta teknis penerapannya di lapangan, Sasan seakan menghindar dari pertanyaann.

“Sudah, sudah, supaya mudah soal pengadaan telepati ini nanti kita minta karunia dari Yang Mulia Cthulhu. Cthulhu fhtagn!” serunya menyudahi konpers tersebut.

Konten di medsos dan layanan percakapan daring kembali memasuki ranah bahasan publik setelah Menkominfo Rudiantara memblokir Telegram karena memiliki konten radikal. Rudiantara bahkan sempat mengancam untuk mematikan akses terhadap media sosial yang lain di Indonesia, sebelum kemudian dibantah sendiri oleh Presiden Joko Widodo.

Pihak Telegram melalui CEO-nya, Pavel Durov, mengajukan solusi agar aplikasi percakapan tersebut kembali dapat diakses di Indonesia, meskipun belum ada tanggapan lebih lanjut dari Kemkominfo selain mempertimbangkan pencabutan blokir. Namun, langkah yang diambil serta pernyataan yang dikeluarkan Menkominfo membuat para netizen cemas bahwa pemerintah tengah memilih mengambil jalan mudah menghadapi radikalisme dengan ‘membakar lumbung’ dibandingkan dengan mencari solusi dari akar masalah. Seandainya saat ini pun media sosial lain tidak jadi terancam diblokir oleh pemerintah, tidak ada kepastian ancaman itu tidak akan kembali berulang di masa depan.

Pakar komunikasi politik Yekti Hasroel Santoso berpendapat bahwa larangan akses yang ditetapkan oleh pemerintah tidak akan efektif untuk mengurangi radikalisme secara drastis. Ini disebabkan media sosial dan aplikasi percakapan daring telah menjadi bagian sehari-hari masyarakat Indonesia yang mayoritasnya tidak radikal.

“Memang sudah menjadi bagian dari cara masyarakat hidup dan berinteraksi, terutama kaum urban. Dan perlu dipahami bahwa yang dianggap radikal sebenarnya hanya menempati porsi kecil. Yang mayoritas adalah pengguna kasual, dan kini mungkin jumlah rakyat Indonesia yang penghidupannya bergantung kepada medsos dan aplikasi chatting ini semakin banyak. Memang tidak ada yang lebih mudah solusinya selain menutup akses. Namun, menutup akses medsos bisa menutup pula penghidupan seseorang yang jujur, dan justru akan mengekspos orang tersebut pada kesempatan menjadi radikal. Harus ada kemauan baik dari pemerintah, masyarakat, serta pengembang medsos dan aplikasi meningkatkan kerja sama, memburu unsur-unsur radikal dalam jaringan internet. Berat memang, tapi kalau semua pihak bergerak egois semaunya sendiri, radikalisme baik di Indonesia maupun global tidak akan bisa diatasi,” paparnya menanggapi kasus ini. (SMG)

 

===

 

DISCLAIMER

Iklan

Shaka

Other posts by


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS