Iklan
LATEST TWEET

Reklamasi Pantai di RI Berlanjut, Jutaan Ikan Siapkan Gugatan Hukum

April 13, 2016       Ekonomi & Bisnis, Kriminalitas & Hukum, Megapolitan, Politik, z_Hot Stuff      
Ratusan ekor ikan melakukan protes dengan cara keluar dari laut dan berjemur di pantai Ancol, Jakarta, beberapa waktu lalu terkait dengan proses reklamasi pantai yang terus berlangsung di beberapa wilayah di Indonesia. Jutaan ikan melalui perwakilan kuasa hukum manusianya di daratan, Rockison Ginting, berencana menggugat pemerintah Indonesia karena tidak mampu berbuat banyak untuk mencegah proses-proses reklamasi yang mengabaikan analisis dampak lingkungan. (photo courtesy philstar.com)

Ratusan ekor ikan melakukan protes dengan cara keluar dari laut dan berjemur di pantai Ancol, Jakarta, beberapa waktu lalu terkait dengan proses reklamasi pantai yang terus berlangsung di beberapa wilayah di Indonesia. Jutaan ikan melalui perwakilan kuasa hukum manusianya di daratan, Rockison Ginting, berencana menggugat pemerintah Indonesia karena tidak mampu berbuat banyak untuk mencegah proses-proses reklamasi yang mengabaikan analisis dampak lingkungan. (photo courtesy philstar.com)

JAKARTA, POS RONDA – Jutaan ekor ikan yang tergabung dalam Perkumpulan Ikan di Laut Indonesia (PILI) tengah mempersiapkan gugatan hukum kepada pemerintah Republik Indonesia. Gugatan hukum ini terkait dengan terus berlanjutnya program reklamasi pantai di beberapa wilayah di Indonesia.

Perwakilan kuasa hukum PILI di daratan, Rockison Ginting, menyatakan bahwa jutaan kliennya yang hidup di air laut telah mendapatkan ketidakadilan selama beberapa dekade dan turun-temurun. Dari jutaan kasus tersebut, permasalahan terbesar adalah kerusakan ekologi dan hilangnya habitat para ikan yang membuat mereka tidak bisa berfungsi dengan baik sebagai mahkluk hidup maupun makanan bagi manusia.

“Sejak Indonesia memulai pembangunan besar-besaran, polusi dan pengrusakan lingkungan menjadi salah satu masalah besar. Para klien saya merupakan korban dari kerusakan habitat pantai dan laut yang telah terjadi sejak masa kakek dan nenek buyut mereka,” ujar Rockison di area Pelabuhan Sunda Kelapa, kemarin (12/4).

Perkembangan akhir-akhir ini, menurutnya, semakin meresahkan para klien. “Makassar, Teluk Benoa, dan kini Pantai Utara Jakarta, para klien saya yang hidup di laut semakin resah. Mereka khawatir bahwa laut yang kini sudah penuh dengan polusi akan bertambah sempit dengan majunya garis daratan ke laut. Para klien saya merasa terancam akan sama nasibnya dengan para manusia di daratan berbagai penjuru Indonesia yang tergusur karena proyek dan pembangunan.”

Meski demikian, Rockison menegaskan bahwa bukan berarti para kliennya membenci manusia. Hubungan timbal-balik antara manusia terutama nelayan dan ikan, menurutnya, telah menjadi bagian dari tradisi alam. Ia mengaku bahwa banyak keluarga kliennya yang bahkan mengenal para nelayan tradisional yang bekerja menangkap nenek moyang mereka. Para ikan menganggapnya sebagai bagian dari siklus ekologi yang wajar. Yang dianggap musuh oleh para klien Rockison adalah pihak-pihak yang mengabaikan analisa dampak lingkungan saat melakukan reklamasi, pembangunan, dan penangkapan.

Permasalahan terbesar dari rencana gugatan para ikan ini adalah sistem hukum di Indonesia yang belum memfasilitasi subjek hukum non-manusia. Hal ini mengakibatkan para ikan tidak memiliki suara yang legal dalam melakukan kritik terhadap proyek-proyek reklamasi yang berdampak negatif terhadap habitat mereka. Sebagai ikan, mayoritas dari mereka juga tidak mengetahui bagaimana cara untuk memprotes dan menggugat manusia secara hukum, ataupun meminta ganti rugi kepada pihak manusia.

Oleh karena itu, para ikan memerlukan perwakilan kuasa hukum dari spesies manusia untuk menggugat pemerintah. Dalam hal ini, mereka menggunakan jasa Rockison, yang dulu juga sempat mewakili keluarga Budi saat menggugat Kemendikbud.

Usaha gugatan jutaan ikan ini mendapatkan dukungan dari Ketua Dewan Primata Indonesia (DPI), Amung, yang menyatakan bahwa sudah saatnya komunitas fauna yang merasa dirugikan akibat kebijakan pemerintah dan pembangunan oleh manusia yang tidak memperhatikan dampak lingkungan untuk bangkit bersama dan menyuarakan aspirasinya.

“Ini bukan masalah main-main, uk-uk, reklamasi atau alih guna lahan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan sama saja dengan upaya genosida spesies lain yang ada di situ, uk-uk. Tentu saja ini bukan salah manusia sebagai spesies secara keseluruhan, namun oknum-oknum tertentu yang memiliki kuasa baik di pemerintah maupun swasta yang memilih untuk mengesampingkan konsep kebersinambungan dalam pembangunan dan toleransi antarspesies, uk-uk,” papar Amung yang juga merupakan perwakilan dari spesies simpanse di kantor DPI, Jakarta, siang ini (13/4).

Dalam minggu ini, Amung beserta beberapa anggota DPI dan Gubernur Tandingan DKI Jakarta Kapten Pus berencana akan menemui Rockison dan para tetua spesies ikan di Ancol untuk memberikan dukungan moral dan politik. Ada kemungkinan para penggugat akan berusaha menggandeng Nyi Roro Kidul dari Laut Selatan untuk memperkuat dukungan melawan reklamasi pantai yang mengabaikan dampak negatif terhadap lingkungan.

Rockison dan tim-nya sendiri juga mengatakan bahwa proses perumusan gugatan akan selesai minggu depan. Hingga artikel ini terbit, masih belum ada tanggapan dari pihak pemerintah Indonesia mengenai rencana gugatan tersebut. (SMG)

 

===

 

DISCLAIMER

 

Iklan

Shaka

Other posts by


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS