Iklan
LATEST TWEET

Sidang MKD Tertutup, Komisi XIII DPR-RI Ajukan Pembentukan Lembaga Sensor Sidang

December 08, 2015       Kriminalitas & Hukum, Politik, z_Hot Stuff      
(photo courtesy: corbisimages.com)

Mahkamah Kehormatan DPR-RI mendapatkan kritikan karena memutuskan untuk melakukan sidang terkait kasus ‘Papa Minta Saham’ secara tertutup. Namun, Komisi XIII DPR-RI berpendapat lain, dan mengupayakan pembentukan Lembaga Sensor Sidang untuk menentukan sidang mana yang layak dibuka untuk publik, serta untuk meyunting naskah, perangkat, serta putusan persidangan. (photo courtesy: corbisimages.com)

JAKARTA, POS RONDA – Keputusan Mahkamah Kehormatan DPR-RI (MKD) untuk menjalankan sidang tertutup berkenaan dengan kasus ‘Papa Minta Saham’ yang melibatkan Ketua DPR-RI Setya Novanto dan Menteri ESDM Sudirman Said, mendapatkan tanggapan positif dari Komisi XIII DPR-RI.

Komisi tersebut secara bulat mengajukan pembentukan Lembaga Sensor Sidang untuk mengatur sidang mana saja yang perlu dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Pengajuan ini dikemukakan oleh anggota Komisi XIII DPR-RI, Iso Rumbabat dan Albert Kembau, dalam acara konferensi pers di Gedung DPR-RI, pagi ini (8/12).

“Persidangan yang dilakukan di Indonesia itu banyak yang sifatnya sensitif. Oleh karena itu, harus ada lembaga sensor yang mengatur supaya meminimalisir dampak-dampak yang tidak diinginkan. Jadi dengan adanya Lembaga Sensor Sidang, atau LSS, bisa diatur sidang mana yang dibuka atau ditutup. Ini terutama berlaku untuk sidang-sidang MKD, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk persidangan lainnya di Indonesia,” ujar Iso.

Hal ini juga diamini oleh Albert, yang menekankan pentingnya sensor. “Tugas LSS itu nanti sama seperti LSF (Lembaga Sensor Film) lah. Jadi sebelum ditayangkan atau dibuka ke masyarakat, harus di-edit dulu. Naskah, bukti-bukti, daftar orang yang terlibat, dan putusan harus sudah diserahkan ke LSS sebelum persidangan berlangsung. Kalau ada yang nggak enak di kita, ‘kan bisa dibuang atau dirubah dari awal. Misalkan di daftar ada tersangka yang menurut kita nggak salah, bisa langsung diganti tersangkanya. Waktu sidang berjalan dan dibuka, semua jadinya sudah bersih. Baik kita maupun masyarakat ‘kan suka lihat yang bening-bening, eh, bersih-bersih.”

Selain penyerahan naskah, bukti, dan putusan sebelum persidangan, kewenangan LSS juga akan diperluas dengan pembentukan sistem rating persidangan. Iso dan Albert menjelaskan bahwa akan ada lima tingkatan rating sidang, yaitu kooperatif, negosiatif, kompromi, rahasia, dan tak tercatat. Namun, keduanya tidak mau menjelaskan apa arti dari tingkatan rating tersebut. Mereka hanya mengatakan sidang terbuka hanya diperuntukkan bagi tingkat kooperatif dan negosiatif.

LSS juga akan memiliki kewenangan untuk mewajibkan penggunaan topeng ski atau lebih dikenal dengan topeng balaclava, atau sejenisnya di persidangan yang ditunjuk. Topeng tersebut akan dikenakan oleh majelis hakim, tergugat,penggugat, dan praktis semua pihak yang terlibat dalam persidangan tersebut. Albert menyebutkan bahwa kewenangan ini untuk melindungi perangkat persidangan dari resiko ancaman.

“Jadi nanti semua akan dikasih topeng. Biar nggak ketahuan lah siapa hakimnya, saksinya, tergugatnya. Kita ini hidup di negara dengan asas praduga tak bersalah, jadi ini harus dilindungi. Supaya tidak dikenali secara terbuka, sehingga tidak ada ancaman atau cemoohan. Kalau misalkan saya jadi hakim kemudian diejek di medsos, ‘kan bete jadinya. Yang ada saya malah kesal terus jadinya masuk angin, nggak enak di saya toh,” tegas Albert.

Penentuan ketua dan majelis LSS, menurut Iso, masih dalam penggodokan. Kemungkinan besar, mayoritas posisi di LSS akan diserahkan kepada para anggota legislatif, sementara pihak pemerintah eksekutif, yudikatif, dan pengusaha juga akan mendapatkan porsi. Iso menambahkan, pembagian porsi ini untuk memperkuat kebersamaan dan kerjasama antara para pemangku kebijakan, sehingga setiap persidangan bisa memberikan hasil yang kondusif dan memuaskan.

Pengajuan pembentukan LSS ini sendiri masih harus melalui tahapan persidangan lain di DPR-RI, namun Iso dan Albert mengaku optimis bahwa usaha mereka akan dapat disetujui sebagian besar kolega mereka. (SMG)

 

===

 

DISCLAIMER

Iklan

Shaka

Other posts by


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS