Iklan
LATEST TWEET

Respon IPT1965, Pengadilan Rakyat Indonesia untuk PKI digelar di Karawang Secara Online

November 15, 2015       Kriminalitas & Hukum, Politik, Sejarah, z_Hot Stuff      
Sebagai bentuk respon terhadap International People's Tribunal di Den Haag, Belanda, sekelompok aktivis Indonesia juga menggelar Pengadilan Rakyat Indonesia mengenai peristiwa tahun 1965. Pengadilan yang dilangsungkan di Karawang ini bersifat tidak berkekuatan hukum, dihadiri secara fisik oleh tiga orang dan ribuan secara daring. (photo courtesy of voaindonesia.com/AP)

Sebagai bentuk respon terhadap International People’s Tribunal di Den Haag, Belanda, sekelompok aktivis Indonesia juga menggelar Pengadilan Rakyat Indonesia mengenai peristiwa tahun 1965. Pengadilan yang dilangsungkan di Karawang ini bersifat tidak berkekuatan hukum, dihadiri secara fisik oleh tiga orang dan ribuan secara daring. (photo courtesy of voaindonesia.com/AP)

JAKARTA, POS RONDA – Sebagai reaksi atas International People’s Tribunal (IPT) terhadap Indonesia di Den Haag, Belanda, maka Ikatan Rakyat Anti Komunis (IRAK) menggelar sendiri Pengadilan Rakyat Indonesia (PRI) untuk peristiwa tahun 1965 di belakang Gedung Pengadilan Negeri Karawang. Pengadilan ini dihadiri secara fisik oleh tiga orang selaku sebagai Hakim, Jaksa dan Pengacara. Sementara itu 3000 saksi dan 10.000 juri menghadiri acara itu melalui streaming secara daring.

Hakim Ketua, Wawat Sukawat, mengatakan bahwa ia melaksanakan perintah-tak-langsung dari pemerintah untuk mengadili Partai Komunis Indonesia (PKI), Negeri Belanda, tertuduh lainnya dengan “Cara Indonesia.” Menurut Wawat, peraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Negeri Bekasi ini, Indonesia punya cara sendiri dalam menangani rekonsiliasi 1965.

“Cara Indonesia ini otentik, dan terdiri dari 3 cara,” ujar Wawat saat diwawancara oleh POS RONDA melalui panggilan konferensi dari tempat persidangan, kemarin (15/11). “Pertama, pengadilan ini dilakukan dengan e-pengadilan, yaitu pengadilan menggunakan media sosial. Ini sangat khas bapak Jokowi yang efektif dan efisien. Karena itulah kami bisa mengumpulkan 3000 saksi dan 10.000 juri. Penjurian sendiri nantinya akan menggunakan situs petisi Change.org.”

Wawat melanjutkan, “Kedua, akuntabilitas saksi kami tidak diragukan. Mereka tidak pernah masuk penjara dan korban-korban yang dibantai pada tahun 1965 adalah keluarga dan tetangga mereka sendiri, sementara yang di Den Haag semuanya residivis tahanan. Dan ketiga, pengadilan ini lebih mutakhir dari Den Haag, karena hanya menghabiskan waktu 3 jam saja, sementara di Belanda tiga hari.”

Selain Wawat Sukawat, ada juga Andi Rubiem sebagai Jaksa, dan Akur Tanaman sebagai pengacara. Agenda pengadilan ini adalah menuliskan sejarah mendetil soal dosa-dosa PKI kepada rakyat Indonesia. Fakta-fakta dikompilasi dari sumber komentar di Facebook dan blog di mana narasumber mendengar langsung dari narasumber lain yang konon tahu soal kejahatan PKI. Hasil yang diharapkan adalah adalah beberapa rekomendasi untuk Pemerintah Jokowi terkait PKI dan sidang IPT di Den Haag. Bahkan, Rubiem telah memperkirakan akan ada tiga rekomendasi terkait masalah ini.

Rekomendasi pertama adalah menyatakan bahwa semua hasil persidangan di Den Haag adalah rekayasa sejarah dan tidak sahih karena melibatkan mantan tahanan politik.

“Mereka kan mantan tahanan, politik lagi, sudah pasti mereka bohong, “ kata Jaksa Andi Rubiem. “Kebetulan mereka semua kumpul di Belanda, jadi kita langsung tahu nama dan muka-mukanya.”

Rekomendasi kedua adalah menyatakan semua yang sedang sidang di Belanda sebagai buronan, termasuk para pengacara dan aktivis-aktivis di sana. Akur Tanaman mengatakan bahwa sebaiknya mereka pindah dari Indonesia. Itu adalah cara Indonesia untuk mengasihani mereka.

“Mereka sebaiknya pindah ke Planet Namec! Tinggal di sana saja. Daripada dihukum di sini. Toh, tahun ‘65 juga kita pernah melakukan pengasingan semacam itu pada mahasiswa-mahasiswa kita yang kuliah di luar negeri. Sekarang kita minta diasingkan ke luar planet. Itu ‘kan sangat Indonesia dalam konteks modern,” ancam Akur.

Rekomendasi ketiga adalah meminta pemerintah memblokir atau memperketat segala konten internet yang terkait dengan keberadaan negara Belanda dan Jerman, karena kedua negara itu telah menyelenggarakan acara berkaitan dengan PKI dan bisa dianggap mencoreng Indonesia di muka dunia. Jerman beberapa minggu lalu mengadakan Franfurt Book Fair yang punya agenda membicarakan peristiwa 1965 melalui diskusi sastra.

“Kita juga minta supaya diblokir. Jadi nanti kalau ada laman internet yang isinya mengenai Belanda atau Jerman, harus lolos sertifikasi SNI dulu,” tambahnya.

Wawat, di sisi lain, mengakui bahwa kekuatan PRI ini sama dengan kekuatan IPT, yaitu tidak ada kekuatan hukum legal-formal. Seperti IPT, ini juga bentuk rekomendasi pada negara.

“Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa?” tantang Wawat. Ketika POS RONDA bertanya tentang metodologi dan kesahihan persidangan mereka yang tidak konvensional ini, ia menjawab, “Kita lihat saja mana yang lebih dipercaya, gosip dan rumor atau kenyataan sejarah? Kami punya orang-orang kuat yang mendukung persidangan ini, mereka cuma punya buron. Sudah jelas ‘kan siapa yang menang?”

Pengadilan ini pada akhirnya tidak terselesaikan karena terputusnya koneksi internet pada menit ke-124 akibat kesalahan pada proyek galian di sekitar Gedung Pengadilan Negeri Karawang yang memang sedang musimnya. Upaya mengganti modem utama menjadi nirkabel pun dikabarkan gagal karena rupanya Wawat belum membayar kuota internet. Ini menyebabkan belasan ribu saksi dan juri kehilangan tampilan layar suasana PRI dan memutuskan untuk log out.

Hingga artikel ini diturunkan, masih belum jelas apakah rekomendasi-rekomendasi tersebut telah disahkan atau pengadilan rakyat yang secara fisik dihadiri tiga orang tersebut tetap berlangsung atau tidak. (NN)

 

===

 

DISCLAIMER

Iklan

Shaka

Other posts by


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS