Iklan
LATEST TWEET

Tingkatkan Daya Saing, Interaksi di Medsos Akan Wajib SNI

October 29, 2015       Ekonomi, Politik, z_Hot Stuff      
Karikatur mengenai pengawasan dan sensor penggunaan internet karya Patrick Chappatte yang pernah diterbitkan oleh surat kabar International Herald Tribune. Pernyataan Menkopolhukam Luhut Pandjaitan meminta masyarakat tidak membuat meme mengenai Presiden dinilai sebagian kalangan sebagai usaha pemerintah dalam membatasi kebebasan aktivitas pengguna dunia maya. Stafsus Kepresidenan di bidang Pengawasan Mayantara menindaklanjuti pernyataan Menkopolhukam tersebut dengan mulau merumuskan standar nasional indonesia untuk aktivitas media sosial.

Karikatur mengenai pengawasan dan sensor penggunaan internet karya Patrick Chappatte yang pernah diterbitkan oleh surat kabar International Herald Tribune. Pernyataan Menkopolhukam Luhut Pandjaitan meminta masyarakat tidak membuat meme mengenai Presiden dinilai sebagian kalangan sebagai usaha pemerintah dalam membatasi kebebasan aktivitas pengguna dunia maya. Stafsus Kepresidenan di bidang Pengawasan Mayantara menindaklanjuti pernyataan Menkopolhukam tersebut dengan mulau merumuskan standar nasional indonesia untuk aktivitas media sosial.

JAKARTA, POS RONDA – Untuk meningkatkan daya saing Indonesia di bidang teknologi informasi, pemerintah tengah mempertimbangkan agar setiap interaksi dan diskusi di media dan jejaring sosial wajib disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Hal ini dikemukakan oleh Staf Khusus Kepresidenan di bidang Pengawasan Mayantara, Mara W. Tondi, dalam acara seminar bertajuk “Media Sosial dan Sumpah Pemuda” di Jakarta, kemarin (28/10). Selain peningkatan daya saing, SNI yang akan diterapkan kepada aktivitas di media sosial ini juga bisa mendukung program-program dan kebijakan pemerintah lainnya.

“Kita akan usahakan interaksi di media sosial diterapkan SNI. Pemerintah prihatin karena interaksi asal-asalan yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia di jejaring sosial. Banyak penggunaan bahasa Indonesia yang dimodifikasi, saling silang pendapat, dan penggunaan meme. Ini tidak baik, terutama kalau terlalu sering ada postingan atau meme mengenai Pak Presiden. Pihak kami sudah berkoordinasi dengan Menkopolhukam, Pak Luhut,” ujarnya.

Rencana ini sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Menkopolhukan Luhut Binsar Panjaitan beberapa hari sebelumnya, yang meminta agar masyarakat tidak membuat meme yang melecehkan Presiden yang dianggap sebagai simbol negara. Meski tidak akan sampai membentuk polisi internet, Luhut mengatakan bahwa pihaknya akan mengawasi aktivitas siber untuk mencegah potensi huru-hara melalui internet, dan mengancam untuk menindak mereka yang dianggap melanggar.

Oleh karena itulah, Kantor Kepresidenan berencana untuk mengusulkan standar beraktivitas di internet. Mara menilai bahwa SNI untuk penulisan status, postingan gambar atau foto, dan interaksi lainnya dapat mendorong tercapainya tujuan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang diusung oleh pemerintah.

“Pada akhirnya, setiap interaksi, tulisan, atau postingan di internet harus diperiksa terlebih dahulu apakah sesuai dengan standar yang berlaku dan budaya ke-Indonesia-an. Harus baik-baik, tidak boleh ada silang pendapat. Lebih baik jika semua satu pendapat saja. Kalau mengunggah foto Presiden, yang pas tersenyum dan ganteng saja. Bahkan, seharusnya proses pemeriksaan ini berjalan pada masa pra-postingan atau pra-penulisan status di medsos. Ada proses sertifikasi yang biayanya harus ditanggung oleh pengunggah status, tulisan, dan gambar. Kalau tidak sesuai SNI, akan kena tindak, minimal didenda lebih besar. Di satu sisi ini bisa menjadi sumber pemasukan negara mengingat jumlah pengguna internet yang makin berkembang di Indonesia. Ini juga bisa membantu programnya Kemenko PMK dan Ibu Puan (Maharani) karena tiap interaksi medsos harus sesuai dengan gerakan revolusi mental, jadi bisa sekali dayung tujuh samudera terlampaui,” jelasnya lebih lanjut.

Mara mengatakan bahwa pihaknya pasti akan mengajak Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk merumuskan SNI Aktivitas Jejaring Sosial. Sementara itu, sertifikasinya akan diserahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo).

Selama ini, sertifikasi SNI umumnya diperuntukkan bagi sebagian barang-barang fisik atau materi konsumsi tertentu yang diproduksi baik di dalam maupun luar negeri. Para pelaku usaha yang mengimpor atau memproduksi barang yang masuk dalam daftar standar nasional harus memiliki sertifikasi SNI untuk tiap varian produknya.

Dimulai pada awal dekade 2000-an, program standardisasi dan sertifikasi sempat diberikan perhatian khusus pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa pemerintahan saat ini, implementasi SNI semakin digencarkan. Meski bertujuan untuk melindungi konsumen dan produsen dalam negeri, dalam pelaksanaannya implementasi SNI dikritik karena rumitnya alur birokrasi dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi tersebut bagi produknya.

Dengan alur birokratik yang masih rumit dan besaran biaya resmi maupun tak resmi yang harus dikeluarkan, kebijakan wajib SNI disinyalir lebih bersahabat kepada para importir dan produsen besar yang merupakan pemain lama atau pemodal besar, sementara para pelaku usaha kecil mengalami kesulitan karena keterbatasan modal. (SMG)

 

====

 

DISCLAIMER

Iklan

Shaka

Other posts by

One Respond

FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS