Iklan
LATEST TWEET

Korea Utara Siap Bantu RI Studi Banding Pasal Penghinaan Presiden

August 11, 2015       Internasional, Kriminalitas & Hukum, Politik, z_Hot Stuff      
Presiden Joko Widodo saat bertemu Ketua Presidium Dewan Rakyat Agung Korea Utara, Kim Yong-Nam dalam suasana acara Konferensi Asia-Afrika beberapa waktu lalu. Korea Utara dikabarkan menyambut baik usulan pemerintah untuk memberlakukan kembali pasal penghinaan presiden pada RUU KUHP. Pemimpin Tertinggi Korut, Kim Jong-Un, bahkan diperkirakan akan mengundang delegasi Indonesia untuk studi banding mengenai penyusunan pasal tersebut. (photo courtesy cnnindonesia.com)

Presiden Joko Widodo saat bertemu Ketua Presidium Dewan Rakyat Agung Korea Utara, Kim Yong-Nam dalam suasana acara Konferensi Asia-Afrika beberapa waktu lalu. Korea Utara dikabarkan menyambut baik usulan pemerintah untuk memberlakukan kembali pasal penghinaan presiden pada RUU KUHP. Pemimpin Tertinggi Korut, Kim Jong-Un, bahkan diperkirakan akan mengundang delegasi Indonesia untuk studi banding mengenai penyusunan pasal tersebut. (photo courtesy cnnindonesia.com)

SEOUL, POS RONDA – Republik Rakyat Demokratik Korea, atau yang lebih dikenal dengan nama Korea Utara (Korut), dikabarkan siap membantu pemerintah eksekutif dan legislatif Indonesia dalam melakukan studi banding mengenai pasal penghinaan presiden dalam draft Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) yang akan diajukan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Hal ini dikemukakan oleh Kang Ba-Chool, perwakilan dari Supreme Choseon Community (SCC), lembaga bentukan Korut yang bertugas memperkenalkan negara tersebut ke dunia internasional. Lembaga itu bermarkas di Seoul, ibukota negara tetangga sekaligus rival Korut, Korea Selatan.

Kang, dalam konferensi pers, mengaku mendapatkan informasi tersebut dari pejabat diplomatik Korut, yang mengabarkan bahwa Pimpinan Tertinggi Kim Jong-Un sangat gembira setelah mendapatkan berita bahwa Indonesia berencana akan kembali memberlakukan aturan pasal penghinaan terhadap kepala negara.

“Pemimpin Tertinggi dengan segala kebijaksanaannya, telah mempersiapkan tim khusus mengundang para pejabat Indonesia untuk studi banding ke Korea Utara mengenai pasal penghinaan terhadap kepala negara. Beliau juga merasa gembira dan senang dengan langkah pemerintahan Presiden Widodo tersebut di Indonesia,” ujar Kang.

Selain itu, Kim juga dikabarkan terharu karena ada sesama kepala negara yang bisa mengerti dirinya. “Menurut Beliau, pada akhirnya ada juga pemimpin dunia yang bisa memahami dirinya. Selama ini, Pemimpin Tertinggi mencari figur yang sepadan dengan dirinya di dunia. Dengan pengajuan ulang pasal penghinaan presiden di sana, Beliau menganggap Presiden Widodo bagaikan saudara kandung yang telah bertahun-tahun bercerai mata dan akhirnya kini akan berjumpa pula.”

Kim bahkan diperkirakan akan mengutus Ketua Presidium Majelis Rakyat Agung Korea Kim Yong-Nam ke Jakarta memimpin tim pengundang untuk bertemu Presiden Jokowi dan mengundang delegasi Indonesia yang akan melakukan studi banding ke Korut. Sering menjadi perwakilan Korut di luar negeri, Kim Yong-Nam pernah beberapa kali mengunjungi Indonesia, yakni pada tahun 2002, 2005, 2012, dan terakhir pada Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun ini.

Kim Jong-Un dikenal sebagai tokoh yang kontroversial. Kim mewarisi kepemimpinan di Korea Utara dari kakek dan ayahnya sejak tahun 2011. Hingga saat ini, Korea Utara sering dipandang oleh media massa sebagai negara tertutup yang paling tidak demokratis di dunia. Berdasarkan pemberitaan yang sumbernya berasal dari Korea Selatan, Kim sendiri dikabarkan memiliki kecenderungan mudah tersinggung dan antikritik. Meski tidak diketahui kebenaran pastinya, terdapat pula beberapa pemberitaan mengenai kekejaman Kim dalam mengeksekusi mati para pejabat atau orang-orang yang tidak disukainya.

Pasal penghinaan presiden menjadi buah bibir di Indonesia setelah beberapa waktu lalu, pemerintah mengusulkan pasal tersebut sebagai bagian dari 786 pasal dalam bentuk draft RUU-KUHP ke DPR-RI untuk disetujui menjadi UU KUHP.

Pasal mengenai penghinaan presiden sebelumnya pernah berlaku, namun dihapus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2006 karena bersifat bias dan multitafsir, serta rawan untuk disalahgunakan. Saat itu, MK dalam putusannya menganggap pasal tersebut “menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum”. (SMG)

 

====

DISCLAIMER

Iklan

Shaka

Other posts by

3 Responses

  • Wal Suparmo

    on August 12, 2015, 13:06:41

    Korea Utara juga siap membantu Indonesia untuk menghukum mati semua yg menentang presiden bahkan wakil rakyat yg tidur di sidang juga harus dihukum mati saja.

    Reply to Wal
    • Bdl

      on August 13, 2015, 02:40:27

      Jangan yang tidur aja, yang melakukan tindak kkn juga mesti diberantas kalo bisa dimiskin kan.

      Reply to Bdl
  • aiko

    on September 22, 2015, 13:00:47

    emang ada ya.. Nama Kang Ba-Chool.. Klo dibaca jadi Kang Bacul. . Parah neh pos ronda ngocolnya wekekekekekek

    Reply to aiko


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS