Iklan
LATEST TWEET

Dikritik, Pemerintah Pertimbangkan Kurangi Kuota Salah Tangkap Kepolisian

August 03, 2015       Kriminalitas & Hukum, Politik, z_Hot Stuff      
Penegakan hukum di Indonesia sering dikritik dengan sindiran "tajam ke bawah, tumpul ke atas". Namun, bukan tidak mungkin akan muncul sindiran baru, "benar jadi salah, salah jadi benar", mengingat berbagai macam kasus salah tangkap dan salah vonis yang terjadi di Indonesia. (photo courtesy viva.co.id)

Penegakan hukum di Indonesia sering dikritik dengan sindiran “tajam ke bawah, tumpul ke atas”. Namun, bukan tidak mungkin akan muncul sindiran baru, “benar jadi salah, salah jadi benar”, mengingat berbagai macam kasus salah tangkap dan salah vonis yang terjadi di Indonesia. (photo courtesy viva.co.id)

JAKARTA, POS RONDA – Pemerintah Republik Indonesia mempertimbangkan untuk mengurangi kuota tahunan salah tangkap yang dilakukan oleh Kepolisian. Langkah ini diambil setelah pemerintah dan Kepolisian mendapatkan banyak kritikan dari masyarakat terkait kasus salah tangkap yang terjadi.

Staf Khusus Kepresidenan di bidang pengawasan kritik dan penangkapan acak, Jaka Marbantani, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Istana Negara, pagi ini (3/8). Dalam pernyataannya, Jaka berkata bahwa pengurangan kuota salah tangkap sedang dipertimbangkan sebagai upaya agar rakyat kembali percaya kepada penegakan hukum oleh pemerintah dan Kepolisian. Meski demikian, ia menolak memberi tahu jumlah kuota yang dimaksud, karena dianggap sebagai bagian dari rahasia negara.

“Salah tangkap ini ‘kan bisa mengurangi rasa percaya masyarakat, makanya ada pertimbangan untuk dikurangi kuotanya. Tapi jumlah persisnya tidak bisa kami buka karena itu rahasia. Ini sedang dalam proses diskusi antara kita (kantor Kepresidenan), kabinet, Kepolisian, BIN, dan perwakilan media massa terkait,” ujarnya.

Kasus salah tangkap kembali menjadi perbincangan hangat di masyarakat setelah seorang tukang ojek bernama Dedi (33) dinyatakan tak bersalah oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah sebelumnya dipenjara selama 10 bulan. Rupanya, penyidik dari Kepolisian keliru menangkap orang. Ini berlanjut dengan vonis bersalah yang dijatuhkan oleh hakim di tingkat Pengadilan Negeri.

Para pengamat menilai bahwa hakim tersebut lalai dalam mempertimbangkan fakta peradilan dengan baik, sehingga terjadi kesalahan kekeliruan hukum secara berlapis dengan korban orang yang tidak bersalah.

Kasus Dedi ini menambah panjang daftar kasus salah tangkap dalam usaha penegakan hukum di Indonesia. Sebelum Dedi, salah tangkap juga pernah menimpa sederetan nama seperti Kuswanto, Krisbayudi, Chaerul Saleh, Nurdin Prianto, serta Caesar dan Kelvien. Aturan kompensasi salah tangkap yang hanya sejumlah Rp 1 juta, dianggap tidak menghargai hak asasi korban yang telah direnggut kebebasan, reputasi, dan mata pencahariannya selama ditahan.

Saat ditanya oleh para wartawan mengenai kemungkinan menghapus kuota salah tangkap, Jaka menyatakan keberadaan kuota tersebut diperlukan untuk kepentingan pemerintahan seperti pengalihan isu.

“Kalau dihapus tidak mungkin ya. Sebab begini, pemerintah itu butuh yang namanya isu pengalih, dan salah satu sumber bahannya dari kasus salah tangkap ini. Jadi kuota salah tangkap itu tetap diperlukan. Bagi yang jadi korban, ya kita mohon maaf saja. Permintaan maaf dari pemerintah itu harusnya cukup. Lagipula kan sudah ada ganti rugi uang sejuta, masa nggak cukup. Kalau hanya memar-memar dipukuli waktu ditahan itu pakai BPJS sajalah berobatnya,” jelasnya menutup konpers tersebut.

Kejadian-kejadian salah tangkap ini mengundang reaksi keras dari Partai Ibu Menyusui (PIM). Yasmin Ratu Lestari, ketua umum PIM, menilai kasus salah tangkap sebagai bentuk ketidakpedulian dan pelanggaran pemerintah dan Kepolisian terhadap hak keluarga.

Dimintai pendapat melalui fasilitas messenger, Yasmin mengatakan bahwa seringkali korban salah tangkap adalah kepala keluarga atau pencari nafkah utama keluarga. Dengan ketiadaan korban untuk menafkahi keluarga karena salah tangkap, kondisi keuangan keluarga serta pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan anak bisa terganggu.

“Dalam kasus-kasus lain, sering kali juga terdapat korban salah tangkap yang masih memiliki orang tua terutama ibu. Tidak jarang korban dipukuli dan mendapat kekerasan fisik saat ditahan. Apa pemerintah dan Kepolisian tidak bisa memahami perasaan seorang ibu saat anaknya disiksa, dipaksa bersalah, padahal aslinya tidak bersalah? Kasus salah tangkap ini bukan lagi sekedar hitungan khilaf atau kesalahan prosedur, tapi sudah melanggar hak asasi dan hak manusia untuk hidup tanpa ketakutan,” tanggapnya. (SMG)

===

 

DISCLAIMER

Iklan

Shaka

Other posts by


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS