Iklan
LATEST TWEET

Sering Revisi Kebijakan, Pemerintah Akui Tiru Model Patch dan DLC Pengembang Game

July 07, 2015       Politik, z_Hot Stuff      
Downloadble content, atau DLC, merupakan salah satu model usaha para pengembang game dengan menerbitkan fitur-fitur tambahan pada permainan utama. Seringkali, hal ini dikritik karena seakan menjustifikasi para pengembang untuk mengeluarkan game yang belum seratus persen rampung, untuk kemudian menjual kelengkapan game tersebut dalam bentuk DLC. Bersama dengan sistem patching (perbaikan atas bug dan gangguan game), pemerintah Indonesia mengakui meniru model usaha para pengembang game dalam merumuskan dan mengeluarkan kebijakan. (photo courtesy gameskinny.com)

Downloadble content, atau DLC, merupakan salah satu model usaha para pengembang game dengan menerbitkan fitur-fitur tambahan pada permainan utama. Seringkali, hal ini dikritik karena seakan menjustifikasi para pengembang untuk mengeluarkan game yang belum seratus persen rampung, untuk kemudian menjual kelengkapan game tersebut dalam bentuk DLC. Bersama dengan sistem patching (perbaikan atas bug dan gangguan game), pemerintah Indonesia mengakui meniru model usaha para pengembang game dalam merumuskan dan mengeluarkan kebijakan. (photo courtesy gameskinny.com)

JAKARTA, POS RONDA – Pemerintah Republik Indonesia melalui permintaan Presiden Joko Widodo kembali melakukan revisi kebijakan setelah aturan BPJS Ketenagakerjaan diubah sebagai respon dari protes para nasabahnya yang mempersoalkan syarat pengambilan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Padahal, beberapa hari sebelumnya presiden sendiri yang menandatangani dokumen yang mengesahkan berlakunya persyaratan tersebut di lapangan.

Bulan April lalu, presiden juga menarik kembali kebijakan kenaikan tunjangan mobil pejabat negara setelah sebelumnya ditandatangani. Meski terdapat perkiraan bahwa presiden tidak membaca dokumen-dokumen tersebut sebelum ditandatangani, pemerintah menolak mengakui hal tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya memang mengadopsi sistem model usaha para pengembang permainan digital melalui patch (perbaikan) dan downloadable content, atau yang akrab disebut DLC.

“Sebagai pelaksana negara yang berupaya menggunakan teknologi, pemerintah Indonesia menyadari bahwa kami harus mengikuti model manajemen yang tengah populer di dunia digital, DLC. Jadi kami keluarkan kebijakan, lalu kalau ada kesalahan atau protes dari masyarakat, langsung kami beri revisi. Ibaratnya dengan para game developer, saat menerbitkan game, nanti diberi patch atau DLC. Bedanya, ‘DLC’ pemerintah tidak perlu beli,” ujar Lanang Nindarto, Staf Khusus Kepresidenan di bidang revisi dan tambal sulam kebijakan, di Istana Negara, pagi ini (6/7).

Ia menjelaskan bahwa paradigma ini diambil sebagai bagian dari upaya menjadikan pemerintah dekat dengan generasi gamer modern. Dengan mengadaptasi gaya para pengembang menerbitkan game beserta patch dan DLC kepada cara pemerintah mengeluarkan kebijakan serta revisi dan aturan-aturan tambahan, Lanang berharap generasi muda bisa merasa lebih dekat kepada pemerintah dan presiden.

Selain mendekatkan diri pada generasi muda, rupanya cara seperti ini juga bisa menghemat sumber daya pemerintahan. Berdasarkan keterangan Lanang, pihaknya tidak perlu membuat formulasi kebijakan dan peraturan yang rumit dan mendalam. Cukup dengan mengeluarkan kebijakan seadanya, lalu masyarakatlah yang akan menilai mana yang perlu direvisi.

“Untuk pemerintah sendiri memang lebih nyaman. Kami tidak perlu berpikir panjang-panjang dan mendalam saat membuat draft atau formulasi peraturan, kebijakan, atau apapun. Cukup seadanya dan dijamin langsung ditandatangani oleh presiden. Masyarakat sebagai end user nanti yang mencari sendiri apa sih yang kurang di kebijakan tersebut. Nantinya akan ketahuan dan tinggal kami revisi sesuai dengan komplain yang ada,” tambahnya.

Sepanjang pemerintahannya hingga bulan Mei lalu, Presiden Jokowi tercatat telah mengeluarkan 72 peraturan presiden (perpres). Namun, seluruh perpres tersebut disinyalir tidak mengikuti kaidah UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengamanatkan adanya program penyusunan perpres tahunan. Meskipun UU tersebut memperbolehkan dikeluarkannya peraturan di luar program penyusunan seperti ke-72 perpres itu, para pengamat tetap mengkritik kurangnya substansi dan perencanaan yang matang dalam penyusunan peraturan oleh presiden dan timnya.

Dalam dunia pengembangan game sendiri, meski konsep DLC diterima oleh para pengguna, tetap tidak lepas dari kritik. Para gamer menilai bahwa model DLC sering memberikan justifikasi kepada para pengembang untuk menerbitkan game yang belum sepenuhnya selesai. Di kemudian hari, para pengembang merilis fitur yang seharusnya melengkapi game tersebut sejak awal dalam bentuk paket DLC terpisah, yang harus dibeli gamer apabila ingin memainkannya bersama game utama.

Pengamat politik Robertinus Siagian termasuk salah satu yang mengecam cara pemerintah merevisi peraturan. Ia mempertanyakan mengapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus mengundang emosi dan kemarahan publik terlebih dahulu sebelum direvisi. Sejak awal, pemerintah seharusnya tidak mengeluarkan kebijakan yang akan membuat masyarakat menjadi marah ataupun merasa dipersulit.

“Sejak awal sebuah kebijakan atau peraturan harus dipikirkan dengan sungguh-sungguh, termasuk kemungkinan-kemungkinan reaksi dari publik. Dari situlah, kebijakan yang baik bisa diformulasikan tanpa harus menyebabkan banyak gejolak. Ini sebenarnya hanya bentuk dari kemalasan pemerintah yang tidak mau berpikir panjang dalam menganalisis dan membuat kebijakan. Apalagi pengelolaan negara mirip dengan model pengembang game. Enak sekali mengatakan berbeda dengan DLC karena rakyat tidak bayar. Faktanya masyarakat mengeluarkan uang lewat pajak. Memangnya kita tidak bayar pajak? Lalu pajak yang kita bayar hanya menghasilkan kebijakan kualitas KW-2, tentu wajar kalau masyarakat marah. Jangan samakan pengelolaan negara dengan game. Game bisa di-save dan reloading kalau terjadi kesalahan. Di dunia nyata, negara dan pemerintah sekali game over, rakyatnya ikut game over,” kecamnya saat ditanyakan pendapat oleh POS RONDA siang ini melalui teleconference. (SMG)

 

===

DISCLAIMER

Iklan

Shaka

Other posts by

One Respond

  • Ari

    on July 7, 2015, 05:38:40

    Mungkin biar gak Sering2 ngeluarin DLC, pemerintah harusnya menyediakan beta tester atau early access saja

    Reply to Ari


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS