Iklan
LATEST TWEET

Kontroversi Pencairan Dana JHT, BPJS Ketenagakerjaan Diperkirakan Masuk Sistem Jaminan Lumutan Nasional

July 02, 2015       Ekonomi & Bisnis, Politik, Sosial, z_Hot Stuff      
Transformasi Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang resmi beroperasi bulan ini langsung menuai kontroversi dengan pemberlakuan aturan baru mengenai pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Para nasabah memprotes minimnya sosialisasi yang akhirnya merugikan mereka. Ekonom ISBI Fahru Maruli menilai bahwa ini merupakan langkah awal pemerintah untuk merancang Sistem Jaminan Lumutan Nasional (SJLN) sebagai pelengkap Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). (photo courtesy infobanknews.com)

Transformasi Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang resmi beroperasi bulan ini langsung menuai kontroversi dengan pemberlakuan aturan baru mengenai pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Para nasabah memprotes minimnya sosialisasi yang akhirnya merugikan mereka. Ekonom ISBI Fahru Maruli menilai bahwa ini merupakan langkah awal pemerintah untuk merancang Sistem Jaminan Lumutan Nasional (SJLN) sebagai pelengkap Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). (photo courtesy infobanknews.com)

JAKARTA, POS RONDA – Polemik mengenai aturan baru pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan diperkirakan akan membuat pemerintah membuat rancangan baru bernama Sistem Jaminan Lumutan Nasional (SJLN) sebagai pelengkap Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang kini beroperasi di Indonesia.

Perkiraan tersebut dikemukakan oleh Fahrul Maruli, pengamat ekonomi dari Indonesian Social Budget Institute (ISBI) menanggapi peraturan baru di mana nasabah BPJS Ketenagakerjaan harus menempuh 10 tahun masa keanggotaan untuk dapat mencairkan dana JHT, dibandingkan sebelumnya yakni 5 tahun.

“Ini merupakan konsekuensi logis dari perubahan peraturan JHT. Menunggu masa keanggotaan 10 tahun hanya untuk mencairkan 10 persen dan menunggu sampai usia 56 tahun untuk full repayment adalah waktu yang cukup untuk membuat manusia berevolusi menjadi lumut. Oleh karena itu saya berani berpendapat bahwa akan ada sistem jaminan lumutan sebagai pelangkap SJSN. Pemerintah menjamin rakyatnya menjadi lumut menunggu pencairan dana BPJS secara penuh,” ujarnya saat diwawancara oleh POS RONDA di sebuah kedai kopi di kawasan Cikini, Jakarta, pagi ini (2/7).

Sistem Jaminan Lumutan Nasional (SJLN), menurut Fahrul, akan membawahi segala organisasi atau kegiatan yang membutuhkan warga masyarakat waktu menunggu yang lama. Sebagai bentuk legalitas penduduk mengikuti SJLN, akan dibuat juga Kartu Indonesia Lumutan (KIL) yang dapat melacak seberapa lama seorang warga menunggu program atau fasilitas pemerintah dengan gambar hitungan lidi.

Dengan KIL, para nasabah BPJS Ketenagakerjaan dapat mengambil JHT mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku, meski sebelumnya harus menjalani tes lumutan terlebih dahulu. Berdasarkan perkiraan Fahrul lebih lanjut, SJLN akan menambah syarat pengambilan JHT. Selain harus menunggu 10 tahun, nasabah juga akan diperiksa kadar lumutannya. Apabila nasabah masih belum lumutan karena menunggu, maka jumlah dana yang bisa dicairkan semakin sedikit.

“Dalam pengamatan saya, memang pemerintah saat ini sedang ingin memegang uang dan menahan agar uang tersebut tidak beredar di masyarakat. Untuk apa saya tidak tahu, meski kemungkinan besarnya adalah digunakan sebagai investasi lanjutan yang nantinya difokuskan untuk membantu meringankan beban pemerintah dalam membangun infrastruktur. Saya menyarankan dalam hal ini, pemerintah melakukan sinkronisasi investasi SJLN, dengan menanam modal membangun BUMN baru yang fokus pada usaha pembibitan lumut. Ini supaya usaha pemerintah menjadi inline dengan kebijakan melumutkan masyarakat, dan memasyarakatkan lumut,” tambahnya.

Beroperasi penuhnya BPJS Ketenagakerjaan dengan ketentuan baru per tanggal 1 Juli 2015 itu menghasilkan kontroversi dan protes dari pada nasabah. Pencairan dana setelah masa keanggotaan 10 tahun pun hanya diperbolehkan sebesar 10 persen dari total saldo JHT, atau 30 persen untuk pengajuan KPR rumah. Pengambilan secara utuh baru bisa dilakukan saat usia nasabah mencapai 56 tahun.

Kontroversi tersebut menjadi lebih rumit ketika pemerintah dinilai tidak mensosialisasikan perubahan aturan ini. Pihak BPJS sendiri sempat mengatakan bahwa aturan tersebut baru ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Juni 2015 lalu, sehingga tidak sempat dilakukan sosialisasi.

Meski pemerintahan Jokowi dikritik karena hal ini, aturan baru tersebut sebenarnya sudah diatur pada Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 yang disahkan dan ditandatangani lebih dari 10 tahun lalu oleh presiden saat itu, Megawati Soekarnoputri.

Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan memiliki total aset sebesar Rp 203 trilyun, yang terbagi dalam bentuk obligasi sebanyak 44 persen, deposito 24 persen, saham 22 persen, reksadana 6 persen, dan sisanya dalam bentuk penyertaan dan properti. (SMG)

 

===

 

DISCLAIMER

Iklan

Shaka

Other posts by


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS