Iklan
LATEST TWEET

DPR Minta Dana Aspirasi Rp 20 Milyar, Komisi XIII Ajukan Hak Menolak Dicurigai

June 26, 2015       Politik, z_Hot Stuff      
Setelah hujan kritik dan kecurigaan karena menetapkan peraturan penggunaan dana aspirasi, DPR melalui Komisi XIII mengajukan hak khusus yang memperbolehkan anggota DPR untuk menolak dicurigai. Hak ini akan masuk ke dalam daftar hak-hak anggota DPR seperti hak angket dan hak interpelasi. (photo courtesy Kompas.com)

Setelah hujan kritik dan kecurigaan karena menetapkan peraturan penggunaan dana aspirasi, DPR melalui Komisi XIII mengajukan hak khusus yang memperbolehkan anggota DPR untuk menolak dicurigai. Hak ini akan masuk ke dalam daftar hak-hak anggota DPR seperti hak angket dan hak interpelasi. (photo courtesy Kompas.com)

JAKARTA, POS RONDA – Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengesahkan dana aspirasi sebesar Rp 20 milyar per anggota mendapatkan kritik tajam dari masyarakat. Usulan yang akan menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 11,2 trilyun itu dianggap sangat rawan disalahgunakan, serta tidak ada jaminan dana yang ditujukan untuk pembangunan daerah pemilihan (dapil) tersebut akan tepat guna ataupun tepat sasaran.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi XIII DPR-RI Iso Rumbabat, mengajukan rancangan hak baru bagi para anggota DPR, yakni hak untuk menolak dicurigai oleh masyarakat. Hak ini nantinya akan masuk ke dalam daftar hak khusus anggota DPR lainnya seperti hak angket, hak interpelasi, dan lain-lain.

“Kami ini anggota DPR, jadi jangan dicurigai. Tidak boleh itu. Saya sudah sampaikan ke kawan-kawan di Dewan, kita ajukan hak baru supaya bisa menolak dicurigai. Dana aspirasi itu akan kita gunakan bagi kepentingan rakyat juga. Sebagai wakil rakyat, penggunaannya kita yang wakilkan supaya rakyat tidak perlu repot lagi, toh?” ujarnya saat dimintai keterangan oleh para wartawan di Gedung DPR-RI, Senayan, semalam (25/6).

Ia melanjutkan, apabila hak tersebut diterima oleh para anggota yang lainnya, maka mencurigai anggota DPR akan menyalahgunakan anggaran dapat menjadi tindak kriminal. Pelanggarnya harus berurusan dengan hukum.

Usulan dana aspirasi tersebut mendapatkan dukungan dari partai-partai oposisi, sementara partai pendukung pemerintah menyatakan ketidaksetujuannya dalam rapat penentuan peraturan dana aspirasi. Presiden dikabarkan juga menolak, namun belum ada sikap resmi. Iso menilai bahwa penolakan yang dilakukan rekan-rekannya tersebut hanya merupakan formalitas belaka.

Apalagi, menurut Iso, ini menyangkut uang sebesar Rp 20 milyar. “Ah, (penolakan) itu hanya formalitas, bagian dari politik partai dan mencari dukungan. Saya kenal baik dengan rekan-rekan. Tidak akan ada yang menolak untuk mewakilkan rakyat untuk membangun daerah. Kalau ini gol, mereka juga akan diembankan uang itu, toh? Dalam dunia kita, menolak tapi diam-diam mau sudah jadi keseharian, lah. Sudah ya, saya mau rapat dulu soal rancangan undang-undang batu akik.”

Sebelum meninggalkan para wartawan dan menuju ruang rapat, Iso juga menyatakan bahwa pihaknya akan melobi fraksi-fraksi yang menolak usulan dana aspirasi dengan memasukkan pasal penggunaan Kartu Dana Aspirasi Indonesia (KDAI) agar lebih mudah diterima oleh pihak pemerintah eksekutif dan fraksi-fraksi pendukungnya.

Pengamat politik dari Front Transparansi Demokrasi (FORTDEM) Robertinus Siagian kembali melancarkan kritiknya terhadap DPR mengenai usulan ini. Menurutnya, dana aspirasi sebesar Rp 20 milyar per anggota setiap tahun hanya akal-akalan politik untuk menghabiskan anggaran negara. Ia juga mengecam sikap kedua kubu.

“Baik pendukung maupun yang menolak dana aspirasi itu sama. Bahkan hampir setengah dari aturan dana aspirasi justru datang dari pihak yang menolak. Mereka kalah jumlah di DPR, lalu memanfaatkan kondisi itu untuk menolak, padahal jelas kalah dan akan disetujui. Pada akhirnya, mereka juga menikmati dana itu. Gembar-gembor menolak dana aspirasi dan melobi presiden untuk ikut menolak hanyalah drama politik. Untuk masalah DPR, rakyat sudah lebih pintar dan tahu bahwa apa yang mereka lakukan tidak lebih dari sandiwara odong-odong,” kecamnya saat dimintai pendapat oleh POS RONDA pagi ini (26/6) melalui telepon.

Lebih lanjut, Robertinus menegaskan bahwa potensi kerugian negara akan sangat besar karena sulit sekali untuk mengawasi penggunaan dana aspirasi sebesar itu di daerah. Akan terjadi kerancuan antara siapa yang menjadi pihak eksekutif dan legislatif, demikian pula dengan pertanggungjawabannya. Dengan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah dilemahkan, pengawasannya akan semakin longgar.

“Anda bayangkan, mulai 2016 kita akan mengeluarkan 11 trilyun rupiah tiap tahun untuk program yang minim pengawasannya. Taruhlah setengahnya hilang tanpa ada pertanggungjawaban, maka hingga akhir periode pemerintahan ini kurang lebih 20 trilyun bisa raib tanpa jejak. Ini tiga kali lebih besar dibandingkan kerugian negara pada kasus Century, yang hingga kini juga masih belum jelas kabarnya. Saya tidak menyangkal bahwa masih ada orang-orang baik di DPR, tapi jumlahnya hanya minoritas dibandingkan cecunguk-cecunguk kakap yang ada di sana, di kedua kubu. Mereka itu yang harus diwaspadai karena tidak bisa dipercaya,” ujarnya menutup wawancara dengan geram. (SMG)

 

====

 

DISCLAIMER

Iklan

Shaka

Other posts by

FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS