Iklan
LATEST TWEET

Anggota Masih Sering Telat dan Bolos, Komisi XIII: DPR Siapkan Sistem “Work From Home”

May 18, 2015       Politik, z_Hot Stuff      
Absensi kehadiran dan keterlambatan masih menjadi masalah yang tak kunjung terpecahkan di DPR-RI. Sebagai upaya mengatasinya, DPR tengah menyiapkan sistem "work from home" bagi para anggotanya agar tidak perlu hadir ke Senayan. (photo courtesy Tempo.Co)

Absensi kehadiran dan keterlambatan masih menjadi masalah yang tak kunjung terpecahkan di DPR-RI. Sebagai upaya mengatasinya, DPR tengah menyiapkan sistem “work from home” bagi para anggotanya agar tidak perlu hadir ke Senayan. (photo courtesy Tempo.Co)

JAKARTA, POS RONDA – Absensi kehadiran dan keterlambatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam mengikuti rapat masih menjadi masalah dan belum terselesaikan hingga kini.

Dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-4 periode 2014-2015 yang diselenggarakan pagi ini (18/5), sebanyak 276 anggota gagal hadir, atau hampir separuh dari jumlah keseluruhan 555 anggota lembaga tinggi negara itu. Angka ini melanjutkan tradisi yang terjadi di setiap awal pembukaan masa sidang, di mana anggota yang absen selalu berjumlah di atas 200 orang.

Anggota Komisi XIII Albert Kembau mengatakan bahwa ketidakhadiran rekan-rekannya seharusnya bisa dimaklumi oleh masyarakat. Menurutnya, kemacetan Jakarta serta kesibukan mereka di daerah pemilihan masing-masing membuat kembalinya mereka ke ruang sidang menjadi terlambat.

“Ya harus dimaklumi dong. Kami sebagai anggota DPR ini ‘kan orang-orang sibuk, jadi wajar kalau kita nggak bisa hadir ke gedung (DPR) ini. Seandainya kita mau buru-buru pun, terlalu banyak hambatan di Jakarta ini, contoh saya musti bertengkar dulu dengan pembatas jalan. Kurang ajar memang itu pembatas,” tegasnya saat diwawancara POS RONDA.

Meski demikian, Albert mengakui bahwa isu absensi ini memang harus diselesaikan. Oleh karena itu ia dan rekan-rekannya di DPR tengah mengupayakan agar tercipta sistem “Work From Home” atau bekerja dari rumah, sehingga para anggota tidak perlu lagi datang ke Senayan.

Albert juga mengaku bahwa sistem ini bisa menjaga hak masyarakat dan anggota DPR sekaligus. “Dengan begitu, maka bonus-bonus kami bisa tetap terjaga. Sekarang ini seandainya kita tidak datang rapat, uang rapat hilang. Kalau boleh kerja dan rapat dari rumah, artinya kita selalu hadir dan berhak atas tambahan itu. Masyarakat sendiri tidak dirugikan, karena anggota DPR tetap dihitung bekerja dan absensinya baik.”

Selain itu, menurutnya, hal ini bisa menyelesaikan polemik kebutuhan DPR akan gedung baru. Apabila usulan “Work From Home” ini dikabulkan, maka anggaran pembuatan gedung baru yang dianggap kontroversial oleh sebagian kalangan dapat dialihkan untuk pembuatan infrastruktur internet langsung dan fasilitas komunikasi unggulan ke rumah-rumah pribadi anggota DPR agar bisa menjalankan fungsinya dengan baik dari kediaman masing-masing.

Apabila pemerintah kekurangan dana untuk pembangunan infrastruktur tersebut, Albert bersedia untuk mendorong rekan-rekannya mengurangi subsidi bagi masyarakat yang membebani anggaran. “Jadi begini, kami ini wakil rakyat. Jadi, subsidi untuk rakyat ya penerimaannya jelas kami yang mewakilkan. Dana itu akan dialihkan untuk membangun jaringan internet langsung secara ekslusif ke rumah-rumah kami agar bisa bekerja lebih maksimal demi rakyat. Kalau ada teman anggota yang belum bisa pakai internet, nanti kita atur anggarannya supaya ada sosialisasi internal.”

Dimintai pendapat di tempat terpisah, pengamat politik dari Front Transparansi Demokrasi (FORTDEM) Robertinus Siagian mengatakan bahwa dirinya menghargai adanya keinginan anggota dewan untuk memanfaatkan teknologi demi menunjang kinerja, namun cara yang diusulkan oleh Albert rawan dengan penyalahgunaan.

Menurut Robertinus, pada dasarnya tidak ada alasan bagi seorang anggota DPR untuk membolos atau terlambat hadir karena alasan yang ringan, seperti kemacetan ataupun kesibukan di wilayah asal. Selain itu, pembangunan infrastruktur ke kediaman pribadi masing-masing anggota dianggapnya sama saja dengan upaya membodohi masyarakat.

“Sama saja dengan melempar uang dari satu lubang ke lubang lainnya. Mengenai gedung baru secara fisik, mungkin memang sudah waktunya dibangun atau diperbesar kapasitasnya. Tapi pembangunan infrastruktur sampai ke rumah pribadi itu absurd, dan terkesan hanya ingin menghindar dari satu isu ke isu lainnya, lalu pengawasannya bagaimana? Bukan alasan bagi anggota DPR untuk terlambat atau absen karena alasan sibuk di wilayah asal, itu artinya memang manajemen jadwal reses tidak dilaksanakan dengan baik. Kita apresiasi keinginan mereka untuk menggunakan teknologi, namun jangan lantas ambil jalan pintas. Kita tidak mau nantinya konsep ‘Work From Home’ disalahgunakan jadi ‘Corrupt From Home’,” tanggapnya. (SMG)

 

===

 

DISCLAIMER

Iklan

Shaka

Other posts by


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS