Iklan
LATEST TWEET

Dianggap Menghilang, Pemerintah Tetapkan Dana Infrastruktur Sebagai Buronan Negara

May 13, 2015       Ekonomi & Bisnis, Politik, z_Hot Stuff      
Pembangunan infrastruktur merupakan program andalan pemerintahan Joko Widodo untuk meningkatkan kondisi perekonomian Indonesia. Meskipun telah menjanjikan berbagai macam proyek pembangunan, kendala muncul akibat dana infrastruktur yang mangkir dan tidak diketahui keberadaannya. Menanggapi hal ini, pemerintah pusat menetapkan dana infrastruktur sebagai buronan negara. (photo courtesy viva.co.id)

Pembangunan infrastruktur merupakan program andalan pemerintahan Joko Widodo untuk meningkatkan kondisi perekonomian Indonesia. Meskipun telah menjanjikan berbagai macam proyek pembangunan, kendala muncul akibat dana infrastruktur yang mangkir dan tidak diketahui keberadaannya. Menanggapi hal ini, pemerintah pusat menetapkan dana infrastruktur sebagai buronan negara. (photo courtesy viva.co.id)

JAKARTA, POS RONDA – Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menetapkan dana infrastruktur sebagai buronan negara. Langkah ini diambil setelah sekian banyak proyek pemerintah terancam tertunda karena ketiadaan dana infrastruktur, yang hingga kini masih belum diketahui keberadaannya.

Staf khusus kepresidenan di bidang sumber daya pendanaan aktivitas pemerintah, Dono Yusuf Ramli, mengatakan bahwa tingkah laku dana infrastruktur tidak bisa ditolerir lagi. Ia juga menganggap bahwa apa yang dilakukan dana infrastruktur merupakan aksi mangkir terhadap tugas negara, dan dapat dikategorikan sebagai desersi ataupun pengkhianatan.

“Bayangkan saja, presiden sudah melakukan groundbreaking di Lampung, tapi sampai saat ini dana infrastruktur kami tunggu-tunggu tidak hadir juga. Di mana keberadaannya juga tidak tahu. Padahal kami butuh dia agar semua proyek pemerintah bisa berjalan,” paparnya kepada pers pagi ini (13/5) di Istana Negara, Jakarta.

Dono merujuk kepada rencana Tol Trans-Sumatra, di mana Presiden Joko Widodo telah melakukan groundbreaking dan peresmian pembangunannya tanggal 30 April lalu. Namun, pihak Pemprov Lampung mengatakan hingga kini dana dari pemerintah pusat masih belum tersedia.

Kondisi yang sama juga terjadi di wilayah Bekasi mengenai pembangunan infrastruktur desa. Dikarenakan dana dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat belum tersedia, pembangunan di 108 desa terancam batal atau tertunda. Dalam konteks makro, tidak kunjung hadirnya dana infrastruktur untuk pembangunan menyebabkan kondisi ekonomi Indonesia mengalami kelesuan.

“Ini jelas mengancam kewibawaan pemerintah pusat, karena sudah menjanjikan dana infrastruktur tapi malah yang bersangkutan absen. Padahal presiden sudah bilang sejak kampanye lalu bahwa dananya tersedia dan kita tinggal kerja saja,” ucap Dono.

Untuk meningkatkan kapasitas pembangunan, ia mengingatkan bahwa pemerintahan Jokowi telah mencabut sebagian anggaran subsidi untuk dialihkan kepada dana infrastruktur. “Tapi sekarang ke mana dia? Pemerintah pusat telah memanjakan dana infrastruktur dengan berbagai fasilitas, tapi yang bersangkutan malah tidak bertanggung jawab dan kunjung mencairkan diri ke proyek-proyek yang dibutuhkan.”

Dengan dasar itulah, Dono kemudian melanjutkan bahwa status dana infrastruktur sebagai buronan telah dilakukan sendiri oleh presiden, yang menandatangani surat ketetapannya kemarin malam (12/5). Instansi-instansi negara seperti POLRI, TNI, seluruh kementerian negara, pemerintah daerah, Dinas Pajak, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga perusahaan-perusahaan pelat merah seperti Pertamina, PLN, dan Adhi Karya akan dikerahkan untuk menemukan keberadaan dana infrastruktur. Ia juga berkata bahwa ini dapat tercatat dalam sejarah sebagai perburuan buronan terbesar dalam sejarah Indonesia. (SMG)

 

====

 

DISCLAIMER

Iklan

Shaka

Other posts by


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS