Iklan
LATEST TWEET

Dari Blogging Hingga Penambahan Usia, Bocoran Wacana Pajak Baru

April 15, 2015       Ekonomi & Bisnis, z_Hot Stuff      
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Kebutuhan untuk membiayai program-program infrastruktur dan sosial menyebabkan pemerintah bekerja ekstra keras dalam memaksimalkan pendapatan negara dari pajak. Seringkali, langkah ini tidak populer di masyarakat. (photo courtesy nawaberita.com)

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Kebutuhan untuk membiayai program-program infrastruktur dan sosial menyebabkan pemerintah bekerja ekstra keras dalam memaksimalkan pendapatan negara dari pajak. Seringkali, langkah ini tidak populer di masyarakat. (photo courtesy nawaberita.com)

JAKARTA, POS RONDA – Beberapa aktivis yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Ekonomi Sederhana (LEMES) menyatakan telah mendapat bocoran daftar rencana pajak-pajak baru yang akan dikeluarkan pemerintah untuk menambah pemasukan negara.

Ketua LEMES, Yumon Tedjasetya, memberikan pernyataan tersebut setelah menerima bocoran soal rencana pajak dari pihak yang menurutnya dapat dipercaya dan berasal dari ‘orang dalam’ di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Meski demikian, ia menolak menyebutkan identitas orang tersebut.

“Daftar ini kami dapatkan dari pihak yang bisa dipercaya, namun karena alasan keamanan pekerjaan kami tidak bisa memberikan identitasnya. Dengan ini saya juga mengecam wacana pemerintah yang ingin memperkenalkan lebih banyak pajak, meski entah ini rencana konkret atau hanya sekedar ‘testing the water’,” ujarnya kepada pers pagi ini (14/4) di kantor LEMES wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Dalam daftar itu, terdapat kurang lebih 14 wacana pajak baru yang masuk dalam rencana pemerintah, mulai dari pajak blogging untuk pengguna internet hingga pajak penambahan usia. Daftar lengkap 14 pajak tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Pajak Blogging, dikenakan pada pengguna internet terutama para blogger bila ingin menerbitkan artikel ataupun postingan baru. Implementasinya masih dalam penggodokan, kemungkinan besar menggunakan e-materai.
  2. Pajak Pembayaran Pajak, dikenakan pada wajib pajak saat membayar pajak apapun. Besarannya belum ditetapkan.
  3. Pajak Pengangguran, dikenakan kepada warga masyarakat yang tidak atau belum memiliki usaha maupun pekerjaan.
  4. Pajak Hari Libur, dikenakan pada warga masyarakat segala usia saat hari Minggu dan tanggal merah lainnya.
  5. Pajak Penambahan Usia, dikenakan pada warga masyarakat segala usia pada saat berulang tahun. Bagi yang tidak memiliki dokumen kelahiran, akan ditetapkan setiap tanggal 1 Januari.
  6. Pajak Tahun Baru, dikenakan pada warga masyarakat segala usia pada pergantian tahun, setiap tanggal 1 Januari.
  7. Pajak Kepemilikan Nama Pribadi, dikenakan pada seluruh warga masyarakat. Semakin panjang nama seseorang berdasarkan jumah huruf, maka akan semakin tinggi pajaknya. Dikenakan sejak lahir dan setiap berulang tahun.
  8. Pajak Paras Tampan dan Cantik, dikenakan pada warga masyarakat di atas usia 17 tahun dengan paras wajah tampan atau cantik. Mekanisme penentuan kriteria tampan dan cantik masih dalam pembahasan di pemerintah.
  9. Pajak Kebebasan Berpendapat dan Demokrasi, dikenakan pada warga masyarakat yang ingin melakukan unjuk rasa, demonstrasi, nyinyir, ataupun protes terhadap badan pemerintah.
  10. Pajak Sumbangan Sukarela, dikenakan pada warga masyarakat segala usia yang menyumbang atau menyedekahkan uang, barang, atau jasa kepada pihak yang membutuhkan, seperti korban bencana, yatim piatu, dan lain-lain. ‘Sumbangan’ kepada pejabat pemerintahan di eksekutif, legislatif, dan yudikatif bebas dari pajak.
  11. Pajak Bulan Purnama, dikenakan pada warga masyarakat pada tanggal setiap munculnya bulan penuh.
  12. Pajak Tertawa, dikenakan pada warga masyarakat setiap kali tersenyum dan tertawa.
  13. Pajak Dongeng, dikenakan pada orang tua setiap kali menceritakan dongeng kepada anaknya.
  14. Pajak Berpikir dan Membaca, dikenakan pada warga masyarakat yang berpikir ataupun membaca buku, majalah, dokumen, dan lain-lain baik berbentuk fisik maupun elektronik. Untuk terhindar dari pajak ini, masyarakat disarankan untuk langsung kerja, kerja, dan kerja.

Yumon memprotes wacana-wacana pajak tersebut sebagai hal yang keterlaluan dan tidak masuk akal. Protes ini juga muncul di tengah wacana dan komentar pihak pemerintah mengenai pajak.

Diawali dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang mengeluarkan wacana bahwa semakin tinggi apartemen atau hunian vertikal maka pajaknya akan semakin tinggi, disebut sebagai ‘view tax’ atau ‘pajak pemandangan’. Meskipun pajak ini akan dibebankan kepada pihak pengembang, namun pada akhirnya nilai jual yang dibebankan pada konsumen akan meningkat. Selain itu, pajak ini dianggap dapat merugikan bagi pengembang-pengembang kecil yang memiliki lahan dengan pemandangan bagus namun kesulitan di infrastruktur.

Terdapat pula komentar Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, yang mengatakan bahwa pajak penghasilan di Indonesia terlalu rendah. Menkeu juga menyebutkan pentingnya negara yang kuat melalui pajak apabila masyarakat menginginkan pelayanan dasar yang memadai dari pemerintah, membandingkannya dengan negara-negara di Eropa yang pajak penghasilannya bisa mencapai 60 persen.

Yumon menyatakan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak menolak membayar pajak, selama masuk akal dan hasilnya bisa dinikmati. Dalam kondisi saat ini, wacana membebankan pajak-pajak baru hanya akan berdampak negatif bagi produktivitas penduduk maupun para pengusaha kecil.

“Kita bisa lihat, subsidi satu-persatu dicabut kemudian wacana-wacana pajak baru mulai terlontar. Sementara itu, kita masih melihat banyaknya kekurangan dalam pelayanan seperti BPJS, juga masih makin mahalnya harga kebutuhan pokok. Para pengusaha juga direpotkan dengan kondisi perekonomian yang tidak tentu. Jangan membandingkan dengan Eropa. Porsi gaji dan daya beli di sana masih cukup untuk hidup meski dengan pajak tinggi. Di Indonesia, dengan pajak setinggi itu maka daya beli seseorang bisa langsung habis,” papar Yumon. (SMG)

 

===

 

DISCLAIMER

Iklan

Shaka

Other posts by


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS