Iklan
LATEST TWEET

Presiden Utamakan Kongres Partai, Pengamat: Akan Dibentuk Kementerian PDIP

April 10, 2015       Politik, z_Hot Stuff      
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat berada di acara Kongres PDIP di Bali, kemarin (9/4).  Nampak juga Wapres Jusuf Kalla, Menko PMK Puan Maharani, dan Mendagri Tjahjo Kumolo. Besarnya pengaruh PDIP kepada presiden membuat pengamat politik Mahendra Mirsyad memperkirakan akan berdirinya Kementerian PDIP dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi. (photo courtesy of SINDO)

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat berada di acara Kongres PDIP di Bali, kemarin (9/4). Nampak juga Wapres Jusuf Kalla, Menko PMK Puan Maharani, dan Mendagri Tjahjo Kumolo. Besarnya pengaruh PDIP kepada presiden membuat pengamat politik Mahendra Mirsyad memperkirakan akan berdirinya Kementerian PDIP dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi. (photo courtesy of SINDO)

JAKARTA, POS RONDAKetidakhadiran sejumlah pejabat tertinggi negara pada acara Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI Angkatan Udara ke-69 hari kemarin (9/4) mendapatkan sorotan yang tidak sedikit dari dari publik.

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla memilih untuk menghadiri Kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Bali, sebelum bertolak ke Nusa Tenggara Barat. Panglima TNI Jenderal Moeldoko sedang bertugas ke Lebanon.

Sebagian masyarakat dan media massa mengecam presiden karena dianggap lebih mementingkan agenda partai politik tempatnya bernaung dibandingkan acara ulang tahun lembaga pertahanan negara. Ini berujung kepada munculnya indikasi bahwa posisi partai moncong putih tersebut semakin penting hingga akan dibentuk Kementerian PDIP dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi.

Hal tersebut disampaikan Mahendra Mirsyad, pengamat politik dari Indopolitika Analysis Centre (IAC) dalam wawancara dengan POS RONDA pagi ini (10/4) di kawasan Cikini, Jakarta. Ia menyebutkan bahwa dalam hal ini, gestur politik presiden ingin menunjukkan betapa pentingnya posisi PDIP bagi negara.

“Jelas bahwa hadirnya presiden dan wapres bersama dalam acara kongres menunjukkan kekuatan partai itu. Saya rasa bukan mustahil, bahkan saya yakin, bila nanti terjadi reshuffle kabinet, presiden akan membentuk lembaga baru, Kementerian PDIP. Tugasnya adalah untuk mengawasi kinerja presiden apakah sesuai dengan garis-garis haluan partai atau tidak,” ujarnya.

Keyakinannya ini berdasar pada perkataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, saat berpidato di podium dalam acara itu. Megawati mengatakan, sesuai dengan mekanisme konstitusional dan hukum demokrasi, presiden dan wapres memang sudah sewajarnya menjalankan garis kebijakan politik partai. Posisi ini dipertegas dengan pernyataan Megawati bahwa dialah yang memberi mandat pada Jokowi untuk maju menjadi presiden.

Menurut Mahendra, Kementerian PDIP akan menjadi sangat kuat. “PDIP begitu powerful, meski hanya mendapatkan kurang dari 20 persen suara di pemilu, namun bisa begitu mudah memerintah dan memojokkan presiden. Di sinilah letak kekuatan Kementerian PDIP nantinya, yang saya perkirakan akan ditempatkan di atas Kementerian Koordinator dan Kastaf Kepresidenan. Secara teori, kementerian baru ini akan berdiri sejajar dengan posisi presiden, dengan pemegang jabatannya bisa disebut sebagai Maha Menteri, Mega Menteri, atau Megatron alias Mega Patron karena tugasnya menjadi supervisor atas presiden.”

Fungsi Kementerian PDIP, berdasarkan analisisnya, diperkirakan tidak hanya akan mengawasi presiden saja. Lembaga ini memiliki hak untuk memanggil presiden, wapres, dan para menteri, serta juga bertugas mengelola sejumlah pekerjaan lainnya, seperti simpan-pinjam keuangan negara, transaksi dengan menggunakan aset negara dan BUMN, penegakan hukum, menentukan harga BBM dan bahan pokok, eksploitasi sumber daya alam dan distribusinya, pengaturan perbankan, dan lain-lain.

Selain itu, Kementerian PDIP juga diperkirakan akan bertugas untuk memilah dan menyaring dokumen-dokumen negara, dan memastikan bahwa presiden menandatanganinya dengan kecepatan tinggi. Kementerian ini juga berfungsi memastikan bahwa presiden meminum jamu dua kali sehari dalam jam kerjanya.

Apabila Kementerian PDIP memiliki fungsi dan kewenangan sebesar itu, lalu bagaimana dengan fungsi dan kewenangan presiden dan kementerian lainnya?

“Tidak ada masalah dengan pembagian fungsi. Saya perkirakan presiden dan menteri-menteri lainnya akan tetap melakukan keahlian mereka, yakni fungsi seremonial,” ucap Mahendra menutup wawancara. (SMG)

 

===

 

DISCLAIMER

Iklan

Shaka

Other posts by


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS