Iklan
LATEST TWEET

Masyarakat Minta KONI Jadikan “Lempar Tanggung Jawab” Cabang Olahraga Resmi

April 06, 2015       Olahraga & Permainan, Politik, z_Hot Stuff      
Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat kabinet. Pernyataan presiden bahwa dirinya tidak mencermati tiap detail dokumen yang ditandatanganinya mengundang reaksi negatif dari publik. Hal ini sehubungan dengan naiknya anggaran uang muka kendaraan pejabat, yang berujung kepada lembaga pemerintah saling melempar tanggung jawab satu sama lain. (photo courtesy kompas.com)

Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat kabinet. Pernyataan presiden bahwa dirinya tidak mencermati tiap detail dokumen yang ditandatanganinya mengundang reaksi negatif dari publik. Hal ini sehubungan dengan naiknya anggaran uang muka kendaraan pejabat, yang berujung kepada lembaga pemerintah saling melempar tanggung jawab satu sama lain. (photo courtesy kompas.com)

JAKARTA, POS RONDA – Penelitian dan jajak pendapat yang diselenggarakan oleh Radian Survei Indonesia (RSI) menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin mendesak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) agar meresmikan lempar tanggung jawab sebagai cabang olahraga resmi.

Hal ini disampaikan oleh survey project executive RSI, Bachtiar Radian, dalam pemaparan hasil penelitiannya kepada pers pagi ini (6/4), di Jakarta. Dalam jajak pendapat yang menanyakan olah tubuh atau permainan apa yang paling tepat untuk dijadikan cabang olahraga resmi untuk diajukan ke dunia internasional, lebih dari 42 persen responden menginginkan ‘lempar tanggung jawab’ diresmikan oleh KONI.

“Lempar tanggung jawab menempati peringkat pertama, sangat jauh meninggalkan bentengan, gobak sodor, panjat pinang, dan balap karung di peringkat kedua, ketiga, keempat, dan kelima,” kata Bachtiar menjelaskan hasil akhir dalam jajak pendapat tersebut.

Melalui metode wawancara kuesioner lewat telepon, banyak responden memilih lempar tanggung jawab semenjak muncul permasalahan down payment (DP) atau uang muka untuk kendaraan para pejabat, yang secara resmi dinaikkan pemerintah melalui perpres menjadi Rp 210 juta dari sebelumnya Rp 166 juta.

Kebijakan yang banyak dikritik publik ini seakan membuat pemerintah kehilangan koordinasi. Wakil Presiden (wapres) Jusuf Kalla sempat mengaku tidak tahu apabila kebijakan tersebut sudah disahkan oleh presiden. Presiden Joko Widodo, di sisi lain, juga menyatakan bahwa dirinya kaget dengan adanya kebijakan tersebut.

Presiden, yang menandatangani perpres tersebut, ternyata mengakui bahwa dirinya tidak mencermati isi tiap dokumen-dokumen yang dia tanda tangani secara rinci. Menurutnya, evaluasi atas isi dokumen tersebut sudah seharusnya menjadi kewajiban tingkat kementerian, dalam kasus ini Kementerian Keuangan. Kondisi ini menjadi rumit saat Menteri Keuangan sendiri tidak tahu bahwa anggaran uang muka kendaraan pejabat naik. Pihak pemerintah eksekutif akhirnya menyatakan bahwa anggaran uang muka naik atas permintaan Ketua DPR. DPR kemudian membantahnya, meski akhirnya mengakui permintaan datang dari mereka.

“Para responden melihat lempar tanggung jawab pada dasarnya merupakan bentuk olahraga. Mereka berkata bahwa melempar tanggung jawab tidak mudah. Diperlukan nyali dan mental baja serta muka tembok karena harus membuang syaraf rasa malu. Selain itu, responden juga menilai kegiatan tersebut membutuhkan koordinasi yang baik, bahkan nyaris otomatis, dari otak yang berpikir cepat, lidah yang berucap spontan, serta gerak dan sikap tubuh menghindar dan defensif. Jelas bahwa lempar tanggung jawab ini bisa dikategorikan sebagai olahraga,” jelas Bachtiar.

Ia juga mengatakan, berdasarkan jawaban para responden di kuesioner, bahwa lempar tanggung jawab berpotensi menjadi olahraga internasional dengan ‘rasa Indonesia’, yang para atletnya nanti berisikan para pejabat pemerintahan baik dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif di bawah bendera Persatuan Lempar Tanggung Jawab Seluruh Indonesia, PELETJASI, atau yang dipelesetkan responden menjadi PELETBASI untuk mempermudah pengucapan.

Analis Kebijakan dari LSM Generasi Indonesia Bijaksana (GIB), Rico Radjaloa, yang hadir dalam acara tersebut juga menyoroti kasus uang muka kendaraan. Ia mengatakan bahwa pada dasarnya, pemerintah bisa saja mengelak dengan lebih elegan, misalnya memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa memang anggaran tersebut diperlukan untuk efektivitas kinerja negara atau memang sudah dianggarkan sejak lama.

“Saat ini semua harga memang naik, baik barang biasa ataupun mewah. Seandainya pemerintah bisa lebih bijaksana dalam menjelaskan, masyarakat bisa dipersuasi untuk menerima kebijakan tersebut. Toh, harga mobil memang kini semakin mahal. Yang dipermasalahkan di sini adalah bagaimana pemerintah seakan panik dan mendadak langsung saling menyalahkan,” paparnya.

Namun, yang harus menjadi perhatian utama, menurut Rico, adalah ucapan Presiden Jokowi yang secara terbuka mengatakan bahwa ia tidak mencermati detil setiap dokumen yang harus ditandatanganinya. Ini mengundang potensi bahaya, sebab ucapan tersebut seakan membuka rahasia negara bahwa presiden tidak perlu teliti dalam membaca dokumen.

Dirinya mengaku tidak mau membayangkan seandainya tumpukan dokumen yang diserahkan ke presiden disisipi oleh sebuah ‘dokumen palsu’ yang bisa merugikan negara, pemerintah, serta masyarakat, namun langsung ditandatangani sebab presiden tidak mau membacanya secara detail. (SMG)

 

===

 

DISCLAIMER

Iklan

Shaka

Other posts by


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS