Iklan
LATEST TWEET

Sering Jadi Bahan Lawak, Pemerintah Akan Blokir Situs Pengusung “Ketawa Radikal”

April 02, 2015       Politik, z_Hot Stuff      
Pemerintah diperkirakan akan segera memasuki babak baru dalam upaya pemblokiran situs-situs radikal, dengan menyasar situs humor, lawakan, dan parodi yang dianggap mengusung paham ketawa radikal. Tidak dijelaskan definisi ketawa radikal ini, namun tim khusus yang baru dibentuk menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah dalam bentuk lawakan dan parodi tidak akan ditolerir. (photo courtesy myartprints.co.uk)

Pemerintah diperkirakan akan segera memasuki babak baru dalam upaya pemblokiran situs-situs radikal, dengan menyasar situs humor, lawakan, dan parodi yang dianggap mengusung paham ketawa radikal. Tidak dijelaskan definisi ketawa radikal ini, namun tim khusus yang baru dibentuk menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah dalam bentuk lawakan dan parodi tidak akan ditolerir. (photo courtesy myartprints.co.uk)

JAKARTA, POS RONDA – Pemerintah Republik Indonesia berencana untuk membawa lebih jauh wacana pemblokiran situs-situs internet yang dianggap radikal. Kali ini, yang menjadi sasaran adalah situs yang memiliki konten humor, komedi, dan parodi.

Hal ini dikemukakan oleh pengamat media senior, Saidi Sarmento, dalam konferensi pers khusus setelah dimintai pendapat dalam rapat koordinasi antara Kantor Kepresidenan, BNPT, dan Kemkominfo dalam menangani situs-situs yang dianggap mengusung paham radikalisme.

“Pemerintah meminta pendapat saya dalam membahas langkah lanjutan mengenai situs-situs radikal. Dari hasil rapat tersebut, kami sepakat bahwa ancaman terbesar selanjutnya terhadap pemerintah merupakan situs-situs lawakan, humor, dan parodi yang mengusung paham ketawa radikal,” papar Saidi di kantor Kemkominfo, Jakarta Pusat, seusai rapat tersebut kemarin sore (1/4).

Situs humor dan parodi menjadi berbahaya, menurut Saidi, sebab konten yang ada di dalamnya bisa membuat orang tertawa berkepanjangan. Apalagi bila materi humornya mengenai kinerja pemerintah. Ini bisa membuat orang tertawa secara radikal, bahkan bisa membuatn dehidrasi ekstrim. Kebijakan blokir situs humor ini difungsikan untuk meminimalisir jumlah orang yang mati ketawa.

“Dari berbagai konten yang ada, terdapat humor yang dinilai menghina kinerja pemerintah, dan lebih banyak lagi yang kritikan pada pemerintah melalui bentuk lawakan dan parodi. Menurut pemerintah, ini namanya tidak menghormati. Mereka meminta pemerintah dengan segala kebijakan dan kinerjanya dianggap sebagai misi dan perjuangan yang suci. Segala kritik yang membuat pemerintah menjadi lawakan bisa dianggap makar,” paparnya.

Saidi menyatakan bahwa dirinya sepakat dengan pemikiran tersebut, dan menyatakan bahwa ia telah ditunjuk oleh ketiga lembaga tersebut sebagai ketua tim khusus yang ditugaskan untuk memonitor situs-situs humor dan parodi. Ia mengaku diberi kewenangan oleh Kantor Kepresidenan untuk dapat memanggil Ketua BNPT dan Menteri Kominfo untuk melakukan koordinasi pemblokiran situs humor yang dianggap sering mengkritik pemerintah.

Selain situs mayantara, tim khusus arahan Saidi juga mendapatkan wewenang untuk memantau media cetak dan elektronik atas konten-konten karikatur, komedi, dan humor yang berisikan kritik terhadap pemerintah. Apabila ditemukan konten seperti itu, maka media yang bersangkutan akan dimasukkan ke daftar potensial untuk ditutup.

“Langkah ini harus diambil untuk mencegah paham ketawa radikal menjangkau banyak orang, agar tidak semakin banyak masyarakat yang menanggap pemerintah sebagai bahan lawakan. Selain itu, masyarakat juga harus dididik untuk menghormati pemerintah dan menyadari bahwa kritik terhadap pemerintah tidak akan menghasilkan apa-apa, karena tidak akan ditanggapi,” tegasnya menutup acara konpers tersebut.

Wacana pemblokiran ini kemudian mendapatkan kritikan keras dari pengamat politik dari Forum Transparansi Demokrasi (FORTDEM), Robertinus Siagian, yang menilai bahwa kebijakan tersebut sangat otoriter dan menyatakan bahwa pemerintah antikritik.

Robertinus, saat dimintai pendapat oleh POS RONDA pagi ini (2/4), menyatakan bahwa humor dan parodi sudah sejak lama menjadi sarana kritik dan opini masyarakat.

“Satire, humor, dan parodi, sudah menjadi sarana kritik sejak berabad-abad, bahkan bisa ditarik ke masa Yunani Kuno atau lebih tua lagi. Humor dan parodi merupakan bagian dari demokrasi, sekaligus sebagai sarana rekreasi bagi masyarakat yang sudah jenuh terhadap kesulitan hidup akibat kebijakan pemerintah yang tidak memberikan perbaikan bagi kehidupan publik,” ujarnya geram.

Selain itu, Robertinus juga mengecam pembentukan tim khusus di bawah pimpinan Saidi Sarmento. “Saat akan melakukan pemblokiran terhadap situs humor, sudahkah mereka mendefinisikan secara rinci apa yang dimaksud sebagai ketawa radikal? Apakah langkah pemblokiran situs itu nantinya sudah berkekuatan hukum, dan situs tersebut sudah dipastikan bersalah secara hukum karena mengkritik pemerintah? Memberi kritik pada pemerintah bukan kejahatan, tapi bentuk kepedulian karena mereka merasa masih menjadi bagian dari Indonesia. Justru pemerintah yang antikritik dan melarang masyarakatnya untuk tertawa, adalah pihak yang kehilangan akal dan logika dari demokrasi,” kecam Robertinus.

Mengakhiri pendapatnya, Robertinus berharap agar apa yang selalu disampaikan grup komedi Warkop, ‘Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang’, tidak akan terjadi dalam waktu dekat. (SMG)

====

 

DISCLAIMER

Iklan

Shaka

Other posts by

3 Responses

  • Kunderemp

    on April 2, 2015, 08:36:42

    Kan Pos Ronda udah pernah mau diblokir 😀

    Reply to Kunderemp
  • ganteng1290

    on May 12, 2015, 10:07:14

    ya maklum aja kalo di ketawain :)) mereka aja boleh siksa rakyat kok kita ga bole ketawain mereka :))

    Reply to ganteng1290
  • ganteng1290

    on May 12, 2015, 10:08:54

    maklum lah mereka di ketawain :)) siksa rakyat nya boleh, masa kita ketawain meraka ga bole :))

    Reply to ganteng1290


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS