Iklan
LATEST TWEET

Sulit Serap Anggaran, Pemerintah Diminta Usahakan Satu Tahun Jadi 18 Bulan

March 26, 2015       Daerah, Megapolitan, Politik, z_Hot Stuff      
Masalah klasik dalam penggunaan anggaran negara adalah tingkat penyerapannya yang tidak maksimal baik di pusat maupun daerah. Hal ini terjadi karena banyak faktor, di antaranya adalah terlambatnya pengesahan anggaran, berbelitnya birokrasi dan mekanisme pencairan, hingga ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola program-program yang telah direncanakan dengan baik. (photo courtesy jpnn.com)

Masalah klasik dalam penggunaan anggaran negara adalah tingkat penyerapannya yang tidak maksimal baik di pusat maupun daerah. Hal ini terjadi karena banyak faktor, di antaranya adalah terlambatnya pengesahan anggaran, berbelitnya birokrasi dan mekanisme pencairan, hingga ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola program-program yang telah direncanakan dengan baik. (photo courtesy jpnn.com)

JAKARTA, POS RONDA – Puluhan Kepala Daerah Tingkat II di Indonesia mengirimkan petisi ke pemerintah pusat untuk mengubah durasi waktu kalender satu tahun dari 12 bulan menjadi 18 bulan. Hal ini disebabkan masih banyak kabupaten dan kota yang kesulitan menyerap anggaran tahunan secara efektif.

“Petisi yang kami buat ini didasari pada fakta bahwa masih banyak rekan-rekan bupati dan walikota yang kesulitan memaksimalkan anggaran daerah karena waktu yang terlalu singkat, biasanya tidak sampai 12 bulan,” ujar Bupati Mahakam Timur, Harlan Moelaini, sebagai perwakilan puluhan rekannya saat menyampaikan petisi tersebut ke Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pagi ini (26/3).

Meski anggaran daerah disusun untuk dikerjakan dalam periode satu tahun, dalam kenyataannya pekerjaan program-program yang ada tidak sampai satu tahun karena terpotong oleh banyak faktor, di antaranya faktor birokrasi ataupun politik yang membuat dana anggaran terlambat dicairkan.

“Tidak semua daerah bisa dengan lancar mencairkan dana anggaran. Bisa jadi karena ada konflik dengan DPRD setempat, Pemprov, ataupun Kemendagri, terutama bila bupati atau walikotanya kurang dukungan. Contoh tempat kalian ini, Jakarta, baru bulan Mei nanti anggaran dapat turun, bukan? Jadi praktis Pemprov DKI hanya punya tujuh bulan untuk menjalankan program-program yang direncanakan untuk berjalan 12 bulan,” tambahnya.

Dalam keadaan normal pun, Harlan berkata bahwa anggaran juga sering dicairkan dengan terlambat karena birokrasi dan mekanisme yang berbelit. Maka, di awal periode anggaran banyak program yang mangkrak karena dana belum ada. Hal ini yang nantinya membuat pekerjaan menumpuk dan dikerjakan sekaligus di akhir-akhir tahun dan dianggap masyarakat sebagai upaya pemerintah ‘menghabiskan anggaran’. Oleh karena itu, mengubah 1 tahun menjadi kalender 18 bulan bisa meringankan beban kerja pemerintah daerah.

Setelah menyerahkan petisi tersebut kepada Mendagri Tjahjo Kumolo, Harlan meninggalkan Gedung Kemendagri untuk bergegas ke Bandara Soekarno-Hatta dan kembali ke Mahakam Timur. Belum ada tanggapan resmi dari Menteri Tjahjo maupun pihak Kemendagri mengenai petisi tersebut.

Pengamat sekaligus pakar konspirasi politik Tatang Suripno menganggap bahwa petisi tersebut akan sulit untuk dikabulkan, mengingat kalender dan tanggal telah menjadi kesepakatan internasional. Usaha untuk mengubah satu tahun menjadi 18 bulan adalah hal yang mustahil, kecuali pemerintah pusat mau memperpanjang periode anggaran dari satu tahun menjadi dua tahun sekaligus.

Dimintai pendapat oleh POS RONDA di Jakarta siang ini, Tatang bahkan menilai petisi ini justru bisa menimbulkan masalah baru. “Waktu rentang anggaran 12 bulan saja banyak yang tidak terserap dan bermasalah, apalagi 18 bulan? Nantinya malah bisa diada-adakan anggaran fiktif lagi untuk memenuhi 6 bulan ekstranya. Lagipula sudah ada kesepakatan internasional bahwa satu tahun hanya 12 bulan. Kalau dipaksakan jadi 18 bulan saya curiga bukan hanya ada anggaran fiktif, tapi juga bulan-bulan fiktif, hahaha.” (SMG)

 

===

 

DISCLAIMER

Iklan

Shaka

Other posts by


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS