Iklan
LATEST TWEET

Sertifikasi Pekerjaan: Pemerintah Siapkan Kartu Maling Indonesia

March 24, 2015       Ekonomi & Bisnis, Kriminalitas & Hukum, Politik, z_Hot Stuff      
Ilustrasi pencurian uang. Pencurian, korupsi, penyelundupan, dan penggelapan telah diakui oleh pemerintah sebagai tindak kejahatan yang sangat sulit diberantas karena skalanya yang sedemikian luas dan diperkirakan melibatkan uang hingga lebih dari puluhan triliun rupiah. Sehubungan dengan itu, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan sertifikasi profesi pencuri melalui Kartu Maling Indonesia agar bisa memonitor dan memungut pajak dari hasil curian dan korupsi. (photo courtesy okezone.com)

Ilustrasi pencurian uang. Pencurian, korupsi, penyelundupan, dan penggelapan telah diakui oleh pemerintah sebagai tindak kejahatan yang sangat sulit diberantas karena skalanya yang sedemikian luas dan diperkirakan melibatkan uang hingga lebih dari puluhan triliun rupiah. Sehubungan dengan itu, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan sertifikasi profesi pencuri melalui Kartu Maling Indonesia agar bisa memonitor dan memungut pajak dari hasil curian dan korupsi. (photo courtesy okezone.com)

JAKARTA, POS RONDA – Pemerintah Republik Indonesia berencana untuk melakukan sertifikasi pekerjaan bagi para maling, pencuri, pencoleng, pencopet, koruptor, tukang tadah, dan begal dalam bentuk Kartu Maling Indonesia (KMI). Hal ini disampaikan oleh Staf Kepresidenan Bidang Komunikasi Kupon dan Kartu, Rendy Barasiang, saat menjawab pertanyaan pers mengenai upaya pemerintah pusat dan kepolisian dalam menangani angka kriminalitas yang cenderung meningkat.

Menurut penuturan Rendy, sertifikasi pekerjaan berupa Kartu Maling ini didasari oleh hasil temuan pemerintah bahwa kegiatan ilegal tersebut sangat marak di Indonesia dan memiliki nilai kegiatan ekonomi hingga triliunan rupiah. Melalui sertifikasi, kegiatan para maling dan koruptor bisa dilacak sehingga pemerintah bisa mendapatkan pajak dari mereka.

“Pemerintah mengakui bahwa angka kriminalitas dalam bentuk pencurian dan penyelundupan baik besar maupun kecil kini meningkat. Oleh karena itu, kami ingin melakukan sertifikasi dan mengakui adanya profesi di bidang ini, karena pada dasarnya telah banyak warga negara kita yang berperilaku sebagai pencuri, pencopet, koruptor, penyelundup, bahkan begal. Dari maling ayam tetangga sampai maling anggaran, ini terjadi baik di pemerintahan, swasta, di masyarakat sendiri, maupun lembaga non-profit. Dengan KMI pemerintah bisa memungut pajak pada hasil curian maupun korupsi,” papar Rendy di hadapan pers di Istana Negara, kemarin (23/3).

Pajak Curian dan Pajak Korupsi ini – demikian Rendy memberikan istilahnya – akan sangat berguna dalam memaksimalkan pendapatan negara melalui pajak. Ia optimis, mengingat besarnya kerugian ekonomi negara dan masyarakat akibat pencurian dan korupsi bisa mencapai puluhan triliun lebih tiap tahun.

Sertifikasi ini sekaligus memberikan status pencuri atau maling profesional terhadap pemegangnya yang akan diakui oleh negara dan pemerintah. Dengan adanya pengakuan tersebut, maka pajak bisa dipungut, dan apa yang diambil para pencuri dari masyarakat akan kembali digunakan untuk fasilitas publik.

Rendy juga menyampaikan bahwa ini merupakan langkah pemerintah untuk meminimalisir kerugian masyarakat akibat pencurian dan korupsi. “Penyelesaian kasus pencurian dan korupsi bisa memakan waktu lama di pengadilan dengan hasil yang tidak dapat ditebak. Uang hasil curian dan korupsi tersebut pun juga belum tentu bisa kembali ke kas negara. Oleh karena itu, pemerintah menilai lebih efektif untuk membebankan pajak yang tinggi kepada pendapatan hasil curian, korupsi, penyelundupan, dan lain-lain, sehingga ini meminimalisir kerugian total yang diderita masyarakat.”

Meski demikian, ia menolak anggapan bahwa dengan kebijakan ini pemerintah melegalkan tindak korupsi dan pencurian. Menurutnya, para pelaku korupsi akan tetap ditindak sesuai hukum, namun sertifikasi dan KMI akan memastikan bahwa terdapat uang yang dikembalikan ke kas negara dalam bentuk pajak.

Mengakhiri keterangan persnya, Rendy mengatakan bahwa mekanisme lengkap dari kebijakan ini tengah disusun, dengan tenggat pelaksanaan paling cepat enam bulan lagi. (SMG)

 

===

 

DISCLAIMER

Iklan

Shaka

Other posts by

One Respond

  • Indah

    on March 24, 2015, 15:52:33

    wah…mau donk jadi koruptor klo gitu…mau dapet sertifikasinya lah..bagaimana cara menjadi koruptor yg bener dan baik..wakakkakaka…
    btw, ada yg masih pake kartu nama dr kertas? ayo ganti dgn kartu nama online, taruh/embed kartu nama di blog/website dgn mudah, buat dan bertukar kartu nama di berkenalan.com: https://berkenalan.com

    Reply to Indah


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS