Iklan
LATEST TWEET

Bersaing di Pasar Bebas, Indonesia Dinilai Siap Bangun Bursa Peradilan

February 17, 2015       Ekonomi & Bisnis, Kriminalitas & Hukum, z_Hot Stuff      
Putusan praperadilan dan peradilan yang kontroversial membuat Indonesia dinilai siap untuk mendirikan bursa peradilan resmi, sebagai tempat jual-beli dan penyewaan jasa perangkat peradilan. (photo courtesy liputan6.com)

Putusan praperadilan dan peradilan yang kontroversial membuat Indonesia dinilai siap untuk mendirikan bursa peradilan resmi, sebagai tempat jual-beli dan penyewaan jasa perangkat peradilan. (photo courtesy liputan6.com)

JAKARTA, POS RONDA – Menyusul penetapan praperadilan yang memenangkan pihak Komjen Budi Gunawan atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (16/2), Indonesia dinilai telah siap untuk membangun bursa peradilan resmi yang didasari konsep pasar bebas.

Penilaian tersebut dikemukakan oleh ekonom senior dari Indonesian Institute for Global Capitalism (IIGC), Julian Antalarga, yang juga menyampaikan adanya bursa peradilan bisa meminimalisir kontroversi terhadap putusan yang ada.

Seperti diketahui, putusan praperadilan yang ditetapkan oleh hakim Sapin Rizaldi memicu pro dan kontra di masyarakat. Ada yang mendukung putusan Sarpin, namun tidak sedikit pula yang menganggapnya sebagai putusan yang tidak bijaksana.

“Polemik ini bermula karena publik terbelah, terkejut akibat putusan hakim. Penunjukkan hakim juga tidak ditentukan oleh peserta sidang. Oleh karena itu Indonesia butuh bursa peradilan. Melalui bursa ini, tersangka atau tergugat bisa memilih dan membeli jasa tim hakim yang diinginkan untuk menyidang kasusnya. Saya rasa cara ini lebih transparan, demokratis, dan bersifat bottom-up,” papar Julian saat memberikan keterangan kepada POS RONDA, pagi ini (17/2) di kantor IIGC di kawasan Rasuna Said, Jakarta.

Menurutnya, memindahkan sistem peradilan menuju pasar bebas dengan sistem bursa merupakan pilihan yang tepat mengingat Indonesia kini telah masuk ke dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Di masa depan, Indonesia harus siap dengan menghadapi pasar bebas dengan jangkauan yang lebih luas. Dengan fondasi pasar bebas, maka kondisi peradilan di Indonesia akan lebih kompetitif, dan para hakim, jaksa, dan perangkat peradilan lainnya akan berlomba-lomba untuk membangun tingkat kepuasan klien.

“Ini sudah masanya di mana kita harus mengikuti keinginan pasar,” ujar Julian. “Termasuk juga dengan sistem peradilan. Dengan memberikan kesempatan kepada klien-klien untuk membeli sendiri jasa hakim dan perangkat peradilan lainnya, kita bisa meraih nilai hakiki dari mekanisme pasar, yakni kebebasan.”

Terkait dengan mekanisme pasar, Julian tidak menampik bahwa akan ada hakim, jaksa, serta perangkat peradilan tertentu yang memiliki harga tawar yang lebih tinggi dibanding lainnya. Namun Ia mengaku tidak cemas, karena justru publik akan berlomba-lomba untuk bekerja keras dan menghasilkan kekayaan agar mampu untuk menyewa jasa hakim dan jaksa yang mahal. Ini sesuai dengan prinsip pasar bebas.

Ia juga menekankan pentingnya membentuk bursa peradilan agar Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, bahkan Asia Pasifik. Dengan membentuk bursa peradilan resmi yang pertama di dunia, maka Indonesia dapat menarik klien-klien dan modal asing untuk ikut mendanai aktivitas bursa tersebut.

“Kurang lebihnya, aktivitas bursa peradilan ini akan hampir sama dengan Bursa Efek Indonesia dan lainnya. Akan ada jual-beli dan penyewaan jasa perangkat peradilan. Nah, ini bisa jadi yang pertama di dunia. Para klien dan modal dari luar negeri akan berlomba-lomba untuk membuat kasus dan menyelesaikannya sekaligus di Indonesia. Sebuah keuntungan yang besar. Kita tentunya tidak mau kalah dibandingkan negara-negara tetangga,” tegasnya.

Julian dan IIGC mengatakan akan segera menyerahkan proposal pembuatan bursa peradilan tersebut ke parlemen dan presiden dalam beberapa pekan ke depan. (SMG)

 

===

 

DISCLAIMER

Iklan

Shaka

Other posts by


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS