Iklan
LATEST TWEET

BP-REDD dan DNPI bubar, Stafsus: Iklim Itu Urusan Alien!

February 03, 2015       Kesehatan & Lingkungan, Politik      
BP-REDD+ dan DNPI, dua lembaga yang dibubarkan oleh Presiden  Joko Widodo minggu lalu dan tugasnya dilebur ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (pic courtesy of Kompas.com)

BP-REDD+ dan DNPI, dua lembaga yang dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo minggu lalu dan tugasnya dilebur ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (pic courtesy of Kompas.com)

JAKARTA, POS RONDA – Keputusan Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Badan Pengelola Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (BP-REDD+) dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) pada tanggal 21 Januari lalu mendatangkan pro dan kontra di masyarakat.

Rafli Guntarto, Staf Khusus Kepresidenan di Bidang Penggunaan Potensi Hutan dan Lingkungan, menyatakan mendukung langkah presiden membubarkan kedua lembaga yang dibentuk pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

“Saya setuju dan dukung. Sudahlah, soal iklim dan pelestarian lingkungan itu urusan alien! Kita ini manusia, harusnya menikmati manfaat fisik dan ekonomi dari hutan dan lingkungan,” tegasnya saat memberikan keterangan kepada pers kemarin (3/2). Pada saat kampanye pemilihan presiden lalu, Rafli juga pernah berkomentar hal serupa mengenai konflik Laut Cina Selatan.

Dalam Perpres pembubaran, presiden akan menggabungkan fungsi dan tugas kedua lembaga tersebut kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLH). Di satu sisi, penggabungan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah lembaga yang berpotensi tumpang tindih tugas, namun di sisi lain langkah ini diragukan mengingat rekam jejak KemenLH yang terlalu birokratik dan seringkali lemah saat menghadapi kasus pembalakan liar. Mereka yang mengkritik kebijakan ini khawatir apa yang sudah dilakukan oleh BP-REDD+ dan DNPI akan dihambat sendiri oleh kultur yang ada di internal KemenLH.

Rafli mengaku tidak mempersoalkan pro dan kontra tersebut. “Tidak penting itu. Pro dan kontra itu hanya sekedar omongan. Yang penting sekarang adalah bagaimana cara kita mengolah hutan dan lingkungan kita untuk memenuhi potensi industri. Target utama kita adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi tiap tahunnya. Soal lingkungan itu nanti-nanti saja lah. Toh belum mau kiamat ‘kan? Lebih baik kita bangun pabrik dan tambang saja, supaya menyerap tenaga kerja lebih banyak.”

BP-REDD+ awalnya berdiri setelah adanya nota kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Norwegia di bidang kehutanan pada tahun 2012. Dalam kesepakatan tersebut, pihak Indonesia diwakili langsung oleh Menteri Luar Negeri.

Ini juga menjadi bentuk kekhawatiran, bahwa Indonesia secara sepihak membatalkan kesepakatan tersebut dengan membubarkan BP-REDD+, yang artinya melanggar kerjasama internasional. Melalui REDD+ dan DNPI, Indonesia melanjutkan kesepakatan di Bali Road Map pada tahun 2007 serta kerangka kerja PBB untuk perubahan iklim (UNFCCC).

Meski demikian, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Stig Traavik, menyatakan bahwa pihaknya menghormati keputusan tersebut dan menunggu pemerintah Indonesia menyelesaikan segala keperluan birokrasi dan peleburan lembaga tersebut.

“Kami memilih untuk berpikiran terbuka dan menantikan untuk mendengar apa yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia,” ujar Stig akhir Januari lalu. Di sisi lain, belum ada kepastian kapan penyatuan birokrasi BP-REDD+ dan DNPI ke KemenLH akan disempurnakan.

Ketua Dewan Primata Indonesia (DPI), Amung, menyampaikan kekecewaannya terhadap keputusan pemerintah ini. Saat dimintai pendapat oleh POS RONDA pagi ini (3/2), ia menyatakan bahwa masalah deforestasi dan perubahan iklim bukan hanya masalah kehutanan belaka, melainkan juga pertanian, kelautan, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya yang bersifat saling terkait. Dengan tugas BP-REDD+ dan DNPI diberikan kepada KemenLH, ia mengaku khawatir mengenai buruknya koordinasi antar lembaga.

“Harapan kami di DPI adalah KemenLH yang lebih profesional sehingga bisa melaksanakan tugas REDD+ dan DNPI. Sebab bila masalah yang ada di KemenLH belum diperbaiki, ini malah akan menghambat perjuangan kita dalam menanggulangi perubahan iklim dan deforestasi. Pemerintah harus bisa melihat masalah secara holistik. Buruknya kerjasama dan ego antarkementerian di Indonesia membuat saya sebenarnya ragu mengenai peraturan presiden yang satu ini,” jelas Amung. (Shaka M)

 

====

 

DISCLAIMER

Iklan

Shaka

Other posts by


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS