Iklan
LATEST TWEET

Spesies Dicatut, Cicak dan Buaya Tuntut Pemerintah

January 27, 2015       Politik, Sosial, z_Hot Stuff      
"Cicak versus Buaya" telah menjadi identik dengan perseteruan antara KPK dan Polri. Rupanya, hal ini menimbulkan polemik setelah Paguyuban Cicak Indonesia dan Persatuan Buaya Seluruh Indonesia merasa dilecehkan dan menuntut pemerintah Indonesia. (pic courtesy of cirebonbagus.com)

“Cicak versus Buaya” telah menjadi identik dengan perseteruan antara KPK dan Polri. Rupanya, hal ini menimbulkan polemik setelah Paguyuban Cicak Indonesia dan Persatuan Buaya Seluruh Indonesia merasa dilecehkan dan menuntut pemerintah Indonesia. (pic courtesy of cirebonbagus.com)

JAKARTA, POS RONDA – Permasalahan antara pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) semakin melibatkan banyak pihak. Berang karena penggunaan nama spesies mereka dalam idiom “Cicak versus Buaya” untuk menggambarkan rivalitas KPK dan Polri, Paguyuban Cicak Nusantara (PACIN) dan Persatuan Buaya Seluruh Indonesia (Perbusi) akan menempuh jalur hukum menuntut Presiden Joko Widodo serta pemerintah Indonesia.

Kuasa hukum PACIN dan Perbusi, Rockison Ginting, mengatakan bahwa klien-kliennya merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya karena penggunaan idiom itu. Meski bukan secara langsung presiden atau pemerintah yang mencetuskan perumpamaan tersebut, namun sebagai perwakilan bangsa Indonesia, presiden dan pemerintah bisa dianggap mewakili pihak tergugat.

“Klien saya para cicak dan buaya yang tergabung dalam PACIN dan Perbusi telah mengajukan tuntutan hukum kepada presiden dan pemerintah karena pencatutan nama dan pencemaran nama baik spesies,” papar Rockison dalam konferensi pers di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta, pagi ini (27/1).

Ia juga mengatakan bahwa perseteruan KPK dan Polri serta penggunaan idiom tersebut telah merusak reputasi para kliennya yang merupakan pekerja keras dan jujur. Selama ini, para buaya yang tergabung dalam Perbusi telah bekerja keras menghibur para pengunjung kebun binatang seperti di Ragunan, Gembiraloka, dan puluhan tempat lainnya di Indonesia.

Sementara itu, para cicak di PACIN merupakan pekerja lepas yang secara sukarela ikut menangkap dan memberantas nyamuk di berbagai tempat tinggal dan hunian di seluruh negeri. Tanpa kerja keras para cicak, kemungkinan populasi nyamuk akan berlipat ganda dan meningkatkan resiko penyakit bagi manusia.

Hal ini sangat ditekankan oleh Rockison. “Klien-klien saya adalah makhluk jujur dan pekerja keras. Mereka (klien) tidak terima namanya digunakan sebagai idiom permusuhan oleh manusia, karena selama ini hubungan antara para cicak dan buaya sangat harmonis. Penggunaan istilah ‘Cicak versus Buaya’ yang dilakukan oleh manusia telah mencoreng semangat persaudaraan tersebut. Kami mencari keadilan hukum.”

Pengacara yang pernah membela Keluarga Budi melawan Kemendikbud itu kemudian meminta agar pemerintah Indonesia bisa mengajak masyarakat menghentikan penggunaan idiom “Cicak versus Buaya” sebagai bentuk penghormatan antarspesies.

Konferensi pers tersebut juga dihadiri oleh beberapa tokoh dunia fauna seperti Kabir, Pulla, dan Zossy yang merupakan Wakil Ketua Dewan Primata Indonesia (DPI) serta Gubernur Tandingan DKI Jakarta, Kapten Pus. Mereka datang untuk memberikan dukungan moral kepada PACIN dan Perbusi.

Para tokoh fauna tersebut juga sepakat bahwa selama ini manusia telah memandang sebelah mata keberadaan mereka. Selain itu, para hewan selalu dijadikan pengganti dari kata-kata sifat manusia. Kabir dari DPI mencontohkan bagaimana para buaya selalu dijadikan sebagai perumpamaan laki-laki mesum, padahal mayoritas keluarga buaya adalah pendukung monogami.

“Inilah yang menjadi masalah pada manusia. Mereka mencatut nama-nama spesies fauna secara serampangan untuk kepentingan pribadi, dan seringkali salah kaprah. Sebagai bentuk solidaritas antarspesies, kami mengecam penggunaan idiom ‘cicak’ dan ‘buaya’ untuk instansi-instansi negara yang merasa lebih tinggi daripada hukum itu sendiri. Para cicak dan buaya terlalu baik untuk disalahartikan demi lembaga-lembaga tersebut,” tegas Kabir. Pernyataan Kabir tersebut langsung mendapat persetujuan dari Kapten Pus dan tokoh-tokoh fauna lainnya.

Hingga artikel ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah, baik Istana, KPK, maupun Polri mengenai tuntutan kaum fauna ini. (Shaka M)

 

===

 

DISCLAIMER

Iklan

Shaka

Other posts by


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS