Iklan
LATEST TWEET

Infrastruktur Sulit, Federasi Tambang Usulkan Bangun Smelter Online

January 22, 2015       Ekonomi & Bisnis, z_Hot Stuff      
Salah satu kegiatan dalam smelter berskala industri. Smelter menjadi salah satu fase penting dalam industri pertambangan dan logam, dengan mengolah bijih logam mentah menjadi logam dasar yang bernilai lebih tinggi. (photo courtesy dailymaverick.co.za)

Salah satu kegiatan dalam smelter berskala industri. Smelter menjadi salah satu fase penting dalam industri pertambangan dan logam, dengan mengolah bijih logam mentah menjadi logam dasar yang bernilai lebih tinggi. (photo courtesy dailymaverick.co.za)

JAKARTA, POS RONDA – Menyusul polemik antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia mengenai pembangunan smelter di dalam negeri, Indonesian Mines and Metals Federation (IMMF) atau Federasi Tambang dan Logam Indonesia menyarankan agar kedua pihak mengambil jalan tengah dengan membangun smelter secara online.

Usulan yang unik ini muncul setelah pemerintah Indonesia menilai Freeport tidak bersungguh-sungguh membangun smelter untuk mengolah hasil tambang mentah menjadi bernilai lebih tinggi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahkan mengungkapkan rencana untuk memanggil pihak Freeport ke Senayan untuk berdiskusi mengenai hal ini.

Polemik muncul setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengancam akan mencabut izin ekspor Freeport apabila perusahaan tersebut tidak melaksanakan kewajibannya untuk membangun smelter, seperti yang tertera dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba.

“Hal seperti ini bisa terjadi pada perusahaan tambang mana pun. Maka dari itu, sebagai federasi yang menaungi perusahaan-perusahaan pertambangan dan industri logam, kami menyarankan agar Freeport dan perusahaan lainnya membangun smelter online di dunia maya. Dengan cara ini, pemerintah Indonesia mendapatkan apa yang diinginkannya yaitu sebuah smelter, sementara rekan-rekan kami menunaikan kewajibannya dan tidak kehilangan hak ekspor, “ ujar Reymon Sutala, Ketua Regional Barat IMMF, saat memberikan keterangan pers di Jakarta, kemarin (21/1).

Meski sudah diwajibkan dalam bentuk undang-undang, membangun smelter di Indonesia acapkali tidak dianggap sebagai hal yang mudah bagi perusahaan-perusahaan pertambangan. Perlu adanya kajian yang mendalam baik dari segi modal, investasi, perizinan, dampak lingkungan, infrastruktur, penunjang energi, industri hilir, hingga pajak maupun insentif. Yang paling sering menjadi keluhan adalah minimnya infrastruktur pendukung serta penunjang energi seperti listrik.

“Membangun smelter yang nyata itu butuh waktu lama dan sulit, terutama di tempat-tempat yang minim infrastruktur, minim listrik. Tambah sulit lagi kalau tidak ada insentif dari pemerintah. Dari hasil perhitungan kami, lebih murah untuk membuatnya secara online. Biaya terbesar mungkin hanya di koneksi internet dan biaya server. Dengan ini, perusahaan pertambangan bisa terlepas dari ancaman pemutusan hak ekspor dengan biaya murah. Lagipula, bukankah ini sesuai dengan program pemerintah untuk go online di segala bidang?” papar Reymon sambil tertawa.

Solusi yang diajukan oleh IMMF tersebut menuai tanggapan dari ekonom Universitas Jayabangsa Indonesia (UJI), Carika Liem, yang menilai bahwa ide tersebut absurd. Saat dimintai pendapat di kampus UJI pagi ini (22/1), Carika menjelaskan bahwa ide untuk membuat smelter online hanya akal-akalan pihak perusahaan tambang untuk lepas dari tanggung jawab membuat smelter yang berfungsi penuh.

Smelter online, berdasarkan keterangan Carika, tidak akan berfungsi efektif karena hingga saat ini belum ada teknologi untuk mengirim logam bijih (metal ore) melalui dunia maya. Pada akhirnya, smelter online hanya akan menjadi sekedar seremonial hanya demi mendapatkan hak ekspor. Ia berharap pemerintahan Jokowi tidak akan menerima usulan tersebut.

“Meski demikian, saya setuju dalam hal minimnya infrastruktur dan listrik di Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa. Pemerintah harus lebih serius untuk menangani masalah ini agar polemik semacam ini tidak terjadi lagi. Meratanya teknologi infrastruktur juga akan menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah. Apabila memang pemerintah mengharapkan swasta yang membangun infrastruktur, harus ada insentif yang besar karena memang butuh modal yang tidak sedikit. Pembangunan ekonomi dan infrastruktur membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan swasta, jadi tidak boleh hanya membebankan kepada satu pihak saja. Kedua-duanya bertanggung jawab,” jelas Carika.  (Sha01)

 

====

 

DISCLAIMER

Iklan

Shaka

Other posts by


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS