Iklan
LATEST TWEET

Pengamat: Yuddy Mampu Jadi Menteri Urusan Khusus Seperti Harmoko

January 09, 2015       Politik, z_Hot Stuff      
Aksi MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi saat blusukan memantau banjir di wilayah Bandung bersama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Dalam kegiatan itu, Yuddy mengaku diutus langsung oleh Presiden Jokowi. Fleksibilitas untuk bertugas di luar deskripsi kerja inilah yang membuat sebagian orang menginginkanya menjadi Menteri Negara Urusan Khusus, posisi yang pernah dijabat oleh Harmoko pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. (photo courtesy detik.com)

Aksi MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi saat blusukan memantau banjir di wilayah Bandung bersama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Dalam kegiatan itu, Yuddy mengaku diutus langsung oleh Presiden Jokowi. Fleksibilitas untuk bertugas di luar deskripsi kerja inilah yang membuat sebagian orang menginginkanya menjadi Menteri Negara Urusan Khusus, posisi yang pernah dijabat oleh Harmoko pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. (photo courtesy detik.com)

JAKARTA, POS RONDA – Pengamat politik dari Lingkar Inovasi  Keadilan Nusantara (LIKANUS), Danara Astuti, berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo harus secara serius mempertimbangkan untuk mempromosikan MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi kepada jabatan baru sebagai Menteri Negara Urusan Khusus (MenegUsus), seperti dijabat oleh Harmoko semasa pemerintahan Soeharto.

Saran ini muncul setelah ia memperhatikan sepak terjang Yuddy sejak dilantik menjadi menteri akhir Oktober lalu. Menurutnya, selain memiliki sikap berani dengan memotong anggaran perjalanan dinas dan rapat serta membatasi gerak hidup para pegawai negeri sipil (PNS), Yuddy juga dinilai asertif karena sering melakukan tindakan yang sebenarnya berada di luar deskripsi kerjanya.

“Beliau ini merupakan contoh-contoh orang yang melakukan pekerjaan dengan prinsip beyond the line of duty. Fleksibilitas seperti ini langka, jadi Pak Yuddy cocok untuk menjadi Menteri Urusan Khusus.” ujar Danara kepada POS RONDA di kantor LIKANUS, kemarin (8/1).

Ia kemudian merujuk kepada aksi menteri Yuddy yang blusukan untuk memantau banjir di Bandung karena diutus Presiden Jokowi. Aksi beyond the line of duty terakhir, menurut Danara, adalah saat Yuddy meminta AirAsia segera membayar kompensasi kepada keluarga korban penerbangan QZ8501, dan melarang maskapai penerbangan tersebut untuk mencicilnya.

Terjunnya menteri Yuddy ke dua masalah tersebut cukup mengejutkan, karena urusan blusukan banjir seharusnya merupakan ranah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU), Kementerian Lingkungan Hidup (KemenLH), ataupun Kementerian Sosial untuk masalah bantuan. Demikian pula dengan kasus maskapai penerbangan, yang seharusnya menjadi ranah Kementerian Perhubungan.

Terlebih lagi, Yuddy mengaku diutus oleh presiden. Hal-hal ini membuat Danara yakin bahwa Yuddy adalah orang yang tepat untuk posisi yang pernah dijabat oleh Harmoko tersebut. Ia bahkan secara gamblang menyatakan Yuddy adalah orang terpilih, satu-satunya yang tepat untuk menjadi MenegUsus.

“Melihatnya, saya teringat sosok Harmoko. Pak Yuddy adalah the chosen one. Saya sudah merindukan seorang menteri yang berkata  ‘atas petunjuk Bapak Presiden’, dan di sosok inilah saya menemukannya. Saya akan memulai petisi agar presiden menaikkan peran Pak Yuddy dari MenPAN-RB menjadi MenegUsus.” tegasnya.

Apabila Yuddy akhirnya benar menjadi MenegUsus, maka fleksibilitas yang dimilikinya akan dapat dimaksimalkan. Danara mencontohkan misalnya, secara resmi Yuddy dapat menangani masalah saluran air Jakarta yang tersumbat, atau menjadi  ketua panitia kejuaraan dunia karapan sapi di Madura. Intinya, urusan apapun yang dibutuhkan atau diminta presiden baik penting maupun tidak, dapat dilakukan olehnya. Ini tidak berhenti pada menyediakan toilet umum di dusun-dusun terpencil ataupun terbatas pada pengadaan mesin raut bagi pensil milik presiden.

 

Menteri Negara Urusan Serabutan?

Ide yang diajukan oleh Danara dan LIKANUS rupanya mendapatkan kritik dari pengamat politik lain, Robertinus Siagian dari Forum Transparansi Demokrasi (FORTDEM).

Menurut Robertinus, meski penunjukkan menteri dan reshuffle kabinet merupakan hak prerogative seorang presiden, mengaktifkan kembali posisi MenegUsus akan menjadi sebuah kesalahan fatal. Apalagi, alasannya adalah agar seorang menteri lebih fleksibel dalam melakukan tugas-tugas yang terlalu bervariasi di berbagai bidang.

“Seorang menteri ditugaskan karena memang dia harus fokus di bidang kementeriannya. Idealnya, Menteri PAN-RB seharusnya bertugas membangun sistem tata kelola kepegawaian, efektivitas birokrasi, dan pedoman evaluasi program pemerintah, bukan mengurusi banjir ataupun masalah perhubungan. Kalau ada menteri yang memilih dan diutus untuk mengurusi pekerjaan di luar tugasnya, dan dibiarkan saja, saya mempertanyakan apakah presiden sebenarnya mempekerjakan seorang menteri atau anak SMA yang sedang magang?” papar Robertinus saat dimintai pendapat oleh POS RONDA pagi ini (9/1).

Robertinus kembali mengatakan bahwa adalah hak presiden untuk menentukan kementerian, tapi ia mengingatkan bahwa dalam sejarah Indonesia, Menteri Negara Urusan Khusus adalah menteri dengan deskripsi kerja yang paling tidak jelas.  Apabila pemerintah menerima usulan tersebut, menurutnya, maka yang terjadi adalah bukan terbentuknya menteri urusan khusus, tapi menteri urusan serabutan. (Sha01)

===

DISCLAIMER

Iklan

Shaka

Other posts by


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS