Iklan
LATEST TWEET

Stafsus Kepresidenan: Paspor Dihapus, Diganti “Kartu Ke Mana Saja”

January 02, 2015       Ekonomi & Bisnis, Internasional, Politik, Sosial, z_Hot Stuff      
Paspor Republik Indonesia. Stafsus pemerintah di bidang kepresidenan mengajukan usulan agar mengganti paspor dengan Kartu Penduduk Indonesia Ke Mana Saja (KPIKMS), agar warga Indonesia menjadi lebih unik dibandingkan warga dari negara lainnya. (photo courtesy tribunnews.com)

Paspor Republik Indonesia. Stafsus pemerintah di bidang kepresidenan mengajukan usulan agar mengganti paspor dengan Kartu Penduduk Indonesia Ke Mana Saja (KPIKMS), agar warga Indonesia menjadi lebih unik dibandingkan warga dari negara lainnya. (photo courtesy tribunnews.com)

JAKARTA, POS RONDA – Pemerintah Republik Indonesia kini tengah mempertimbangkan penghapusan paspor sebagai sarana bagi warga negara dan penduduk untuk berpergian ke luar negeri. Sebagai pengganti, akan diterbitkan sebuah buklet yang akan dinamakan Kartu Penduduk Indonesia Ke Mana Saja (KPIKMS).

Dalam konferensi pers yang dilakukan di Kantor Pusat Ditjen Imigrasi pagi ini (2/1) di Jakarta, Staf Khusus Kepresidenan di bidang komunikasi kartu dan kupon, Rendy Barasiang, mengungkapkan gagasan tersebut diajukan kepada presiden dengan alasan untuk memberikan identitas tersendiri bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang bersifat unik dan lebih modern dibandingkan paspor tradisional. Selain itu, Rendy dan timnya mengaku terinspirasi oleh nama peralatan ‘pintu ke mana saja’ milik robot MS-903 alias Doraemon, yang diperbantukan oleh Jepang kepada Presiden Joko Widodo.

“Bapak Presiden menginginkan agar penduduk Indonesia menjadi warga yang stand out atau menonjol dibandingkan warga negara-negara sahabat yang lainnya. Dari hasil kajian awal di antara para pakar, kami menyimpulkan bahwa buku paspor telah ketinggalan jaman dan tidak sesuai dengan masterplan penonjolan negeri ini. Oleh karena itu, kami mengajukan proposal kepada Bapak Presiden untuk menghapus paspor dan menggantinya dengan item yang telah kami siapkan, Kartu Penduduk Indonesia Ke Mana Saja, disingkat KPIKMS.” papar Rendy dalam acara tersebut.

Ia memberikan pemaparan bahwa sistem buku paspor internasional yang berlaku saat ini merupakan produk dari konferensi Liga Bangsa-Bangsa  pada dekade 1920-an yang dilanjutkan pada konferensi perjalanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1963, dan kemudian disempurnakan oleh International Civil Aviation Organization (ICAO) pada dekade 1980-an.

Dengan fakta tersebut, maka timnya mengambil kesimpulan bahwa paspor telah digunakan sejak lama dan harus diganti dengan mekanisme nama baru yang lebih pro-rakyat. Meski demikian, Rendy membantah apabila terdapat kesalahan dalam sistem paspor selama ini.

“Tidak ada yang salah dengan sistem yang selama ini digunakan, tapi kami hanya ingin menyegarkan suasana dengan mekanisme nama dan barang-barang baru.”  tegasnya.

Saat ditanya lebih jauh mengenai perubahan tersebut dan penerapannya dalam dunia internasional yang telah memiliki standar baku mengenai paspor, Rendy menjawab bahwa tidak akan ada perbedaan sama sekali dalam mekanisme operasinya. Para calon pelancong tetap akan mengurus paspor di kantor imigrasi yang telah ada, dengan mekanisme yang sama dengan sebelumnya.

“Soal dunia internasional, itu urusan mereka masing-masing, bukan urusan kita. Kita lebih baik fokus pada rakyat sendiri dan mengurus kartu baru ini. Dari segi penerapannya, tidak ada perubahan dari sistem paspor. Kami hanya ajukan rencana merubah mekanisme penamaan dan packaging dari paspor menjadi KPIKMS agar terlihat lebih unik dan berbeda dibanding negara lain.” jelas Rendy.

 

Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) juga menjadi sorotan. Untuk mengambil jalan tengah antara keinginan perwakilan buruh migran Indonesia dan pemerintah, maka diusulkan agar KTKLN diubah nama menjadi Kartu Warga Negara Indonesia Kerja Apa Saja di Luar Negeri Pokoknya Kerja, Kerja, Kerja (KWNIKASLNPKKK). (photo courtesy sindonews.net)

Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) juga menjadi sorotan. Untuk mengambil jalan tengah antara keinginan perwakilan buruh migran Indonesia dan pemerintah, maka diusulkan agar KTKLN diubah nama menjadi Kartu Warga Negara Indonesia Kerja Apa Saja di Luar Negeri Pokoknya Kerja, Kerja, Kerja (KWNIKASLNPKKK). (photo courtesy sindonews.net)

Dari KTKLN Menjadi KWNIKASLNPKKK

Dalam kesempatan yang sama, Rendy juga melakukan klarifikasi rencana pemerintah mengenai isu Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Sebelumnya, terjadi pro dan kontra baik di masyarakat maupun pemerintah sendiri mengenai KTKLN, yang merupakan kartu identitas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri.

Mekanisme KTKLN dikritik karena dinilai mengalami banyak penyelewengan seperti praktek percaloan, pemerasan, diskriminasi, dan lain-lain yang ironisnya terjadi di negeri sendiri. Di hadapan para perwakilan TKI melalui e-blusukan bulan November lalu, Presiden Jokowi berjanji untuk menghapus KTKLN. Langkah ini kemudian dipuji oleh para buruh migran Indonesia di luar negeri.

Namun, upaya penghapusan itu rupanya tidak mudah dan tidak memungkinkan. Kepala BNP2TKI Nusron Wahid secara tegas mengatakan bahwa KTKLN tidak jadi dihapus karena masih bermanfaat bagi negara, terutama dalam pendataan warga Indonesia yang menjadi TKI di luar negeri.  Tanpa pendataan tersebut, maka upaya perlindungan TKI akan sulit dilakukan.

“Sekarang tinggal pilih: mau berpihak pada TKI tapi negara lemah, atau berpihak pada negara juga berpihak kepada TKI. KTKLN itu bermanfaat buat negara, untuk pendataan TKI yang bekerja di luar negeri.” ujar Nusron di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jeddah, Senin (29/12) lalu.

Keputusan pemerintah untuk menghapus dan kemudian tidak jadi menghapus KTKLN kemudian dinilai membingungkan para TKI dan menuai kritik dari ormas-ormas perwakilan buruh migran Indonesia. Pemerintah dinilai tidak konsisten terhadap perkataan yang dikemukakan.

Menanggapi permasalahan ini, Rendy dan tim komunikasi kupon dan kartu kepresidenan mengaku telah menemukan solusi terbaik untuk mengakomodasi kedua belah pihak.

“Solusi yang kami ajukan adalah dengan mengubah nama KTKLN. Jadi, pemerintah tetap memiliki sistemnya, sementara para TKI juga puas karena KTKLN tidak lagi ada karena sudah diubah namanya. Kami mengajukan nama kartu yang baru sesuai dengan karakter Bapak Presiden, yaitu Kartu Warga Negara Indonesia Kerja Apa Saja di Luar Negeri Pokoknya Kerja, Kerja, Kerja. Singkatannya agak panjang, KWNIKASLNPKKK. Kami yakin solusi perubahan nama ini adalah solusi terbaik dan bisa mengatasi seluruh permasalahan di tanah air.” paparnya.

Rendy mengaku telah mengajukan kedua proposal tersebut (paspor dan KTKLN) dan tengah menanti tanggapan presiden. Ia mengaku belum mendapatkan reaksi dari ormas-ormas perwakilan buruh migran Indonesia ataupun komunitas pelancong mengenai rencana-rencana ini. (Sha01)

===

 

DISCLAIMER

Iklan

Shaka

Other posts by


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS