Iklan
LATEST TWEET

Relawan Jokowi: Presiden Akan Bentuk Kementerian Pesta dan Rekor

October 21, 2014       Megapolitan, Politik, z_Hot Stuff      
Aksi Presiden Jokowi saat diarak warga dan berada di atas kereta kencana. Penyelenggaraan pesta rakyat disebut begitu berkenan di hati Jokowi dan para relawannya hingga muncul usulan untuk membentuk Kementerian Pesta dan Rekor. (photo courtesy tempo.co)

Aksi Presiden Jokowi saat diarak warga dan berada di atas kereta kencana. Penyelenggaraan pesta rakyat disebut begitu berkenan di hati Jokowi dan para relawannya hingga muncul usulan untuk membentuk Kementerian Pesta dan Rekor. (photo courtesy tempo.co)

JAKARTA, POS RONDA – Rangkaian acara pesta merayakan pelantikan Joko Widodo sebagai presiden Republik Indonesia rupanya begitu melekat di hati kepala negara yang baru tersebut. Oleh karena itu, kemungkinan besar pemerintahan baru nanti akan menambah satu kementerian yang bernama Kementerian Pesta dan Rekor, disingkat Kementekor.

Anggota Tim Relawan Jokowi, Roni Hastiawan, mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, sifat Jokowi yang gemar sekali akan pesta rakyat dan festival tidak akan luntur dan semakin kuat seiring ia menjadi presiden. Bisa dipastikan jumlah pesta dan festival pada masa pemerintahan Jokowi selama minimal lima tahun ke depan akan berjumlah sangat banyak.

Apabila biasanya pesta dan festival yang diadakan oleh pihak Jokowi diselenggarakan oleh pemerintah daerah tempatnya menjabat atau oleh pihak tim relawan, maka untuk efektivitas ke depannya, pesta dan festival akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itulah urgensi pembentukan Kementerian Pesta dan Rekor menjadi prioritas.

“Pak Jokowi suka sekali yang namanya festival. Kalau hanya dari kita (tim relawan) yang menyelenggarakan, pasti keteteran. Makanya kami usulkan Kementekor itu tadi. Dengan adanya lembaga resmi yang mengurusi pesta dan rekor, bisa diselenggarakan pesta setiap minggu. Tiap minggu kita bisa usahakan dapat rekor dari MURI. Soal kategorinya, bisa dibuat nanti,” ujar Roni saat diwawancara oleh POS RONDA dini hari (21/10) seusai acara di Monas, Jakarta Pusat.

Acara pesta merayakan pelantikan Jokowi kemarin mendapatkan sertifikasi rekor dari Museum Rekor Indonesia (MURI). Rekor yang tercipta adalah ‘Presiden pertama yang melakukan syukuran besar-besaran dan dianugerahi acara arak-arakan rakyat’.

Roni mengatakan bahwa rekor tersebut membuat Jokowi dan para relawan begitu bangga, sehingga apabila festival seperti itu diadakan mingguan, dirinya yakin akan tercipta rekor lain yang mengagumkan, seperti ‘Presiden yang makan bakso paling banyak’, ‘Presiden pertama yang lari bolak-balik di atas panggung’, ‘Presiden pertama yang memimpin arak-arakan tukang nasi goreng’, atau ‘Presiden pertama yang mengadakan pesta paling banyak’.

“Kemungkinannya tidak terbatas. Minggu baru, rekor baru. Kita tengah mendesain dan merencanakan minimal 260 festival dan 260 rekor untuk lima tahun ke depan. Soal dana tidak perlu cemas sebab apabila Kementekor sudah berdiri, anggaran akan dijamin melalui APBN. Ini revolusi mental, pesta dan festival kini sudah saatnya ditangani pemerintah pusat.” papar Roni.

Meski demikian, sepertinya cukup sulit untuk menjadikan pembentukan Kementekor sebagai kenyataan. Walapun pembentukan kementerian adalah hak prerogatif presiden, ide tersebut kemungkinan besar akan mendapatkan kritik dari para anggota oposisi di badan legislatif. Ini dikarenakan Kementekor tidak memiliki deskripsi kerja yang fungsional dalam tata birokrasi pemerintah, dan dikhawatirkan akan menjadi semacam Event Organizer yang dilegalkan sebagai lembaga pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Roni tidak gentar dan yakin bahwa Kementekor pada akhirnya akan berdiri. Apabila tidak saat ini, mungkin saja akan terjadi dua hingga tiga tahun ke depan. Ia menganggap usulan ini sebagai bagian dari aspirasi masyarakat yang ingin merayakan segala sesuatunya di masa pemerintahan yang baru.

“Minimal akan berbentuk Satuan Tugas Kepestaan dan Kerekoran, yang penting kami punya wadah hura-hura untuk menyelenggarakan pesta dan festival untuk memuaskan dan diliput media, eh, maksud kami, memuaskan rakyat, terutama bila ada bagi-bagi barang atau sembako gratisan. Dengan pesta-pesta ini kami akan menunjukkan kebesaran seorang Pak Jokowi,” terangnya.

Suasana pesta dan konser di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, dalam merayakan pelantikan Jokowi sebagai presiden. Acara tersebut diperkirakan dihadiri oleh lebih dari 30.000 pengunjung. Meski demikian, terdapat kritik terhadap panitia penyelenggara yang dianggap kurang siap dalam menghadapi animo masyarakat. (photo courtesy kompas.com)

Suasana pesta dan konser di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, dalam merayakan pelantikan Jokowi sebagai presiden. Acara tersebut diperkirakan dihadiri oleh lebih dari 30.000 pengunjung. Meski demikian, terdapat kritik terhadap panitia penyelenggara yang dianggap kurang siap dalam menghadapi animo masyarakat. (photo courtesy kompas.com)

Usulan pembentukan Kementekor ini mendapat kecaman keras dari analis lembaga Archipelago Transparency Watch (ATW), Hastati Lambayong, yang menyebutkan ide tersebut sebagai ‘usulan paling tidak penting’ dalam sejarah pembentukan kementerian.

Berdasarkan penilaian Hastati, pembentukan kementerian yang khusus menangani masalah pesta dan rekor sangat tidak tepat dengan prioritas yang harus ditangani oleh pemerintahan baru Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Masih banyak usulan pembentukan kementerian yang seharusnya lebih memiliki fungsi pelayanan masyarakat, seperti kementerian khusus urusan pajak dan pensiun, dan sebagainya.

“Jangan sampai ada Kementekor lalu pemerintah jadi benar-benar tekor. Dengan deskripsi kerja menyelenggarakan pesta dan festival setiap minggu, bagaimana pertanggungjawabannya untuk APBN dan auditnya? Kementerian ini bisa jadi ladang korupsi baru,” sanggah Hastati saat dimintai pendapat oleh POS RONDA pagi ini.

Ia kemudian membandingkan dengan pesta, festival, dan pameran yang dimaksudkan sebagai untuk menunjukkan program-program pemerintah, biasanya dilakukan oleh kementerian atau lembaga terkait. Menurutnya, pameran seperti itu ada fungsinya untuk memperkenalkan pekerjaan atau prestasi pemerintah kepada masyarakat. Contohnya adalah pameran perdagangan atau festival pendidikan.

“Pesta dan festival untuk rakyat bisa saja ada di saat-saat tertentu seperti peringatan 17 Agustus. Tapi kementerian khusus yang deskripsi kerjanya hanya mengejar rekor yang tidak penting, bagi saya adalah ide paling buruk yang pernah saya dengar,” pungkas Hastati.

Pesta dan konser menyambut pelantikan Jokowi kemarin memang berjalan dengan sangat meriah dan bersemangat. Namun, di balik kemeriahan itu, terdapat pula kritik terhadap panitia penyelenggara. Terdapat beberapa insiden mengenai ketidaksiapan panitia sendiri, tidak tertibnya para peserta dan pengunjung festival, penjarahan bakso, dan menghasilkan berton-ton sampah yang berserakan.  (Sha01)

 

===

 

DISCLAIMER

Iklan

Shaka

Other posts by

2 Responses


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS