Iklan
LATEST TWEET

Pasca Pilpres dan UU Pilkada, Komoditas ‘Legowo’ Langka di Pasaran

October 01, 2014       Ekonomi & Bisnis, Pemilu 2014, Politik, z_Hot Stuff      
Gambaran mengenai semakin langkanya keberadaan komoditas legawa di pasaran. Hal ini menyebabkan pelaku pasar dan sebagian masyarakat menjadi resah karena sulit mendapatkan legawa yang biasanya mudah didapat secara alamiah melalui hati nurani dan akal budi (photo courtesy itpro.co.uk)

Gambaran mengenai semakin langkanya keberadaan komoditas legawa di pasaran. Hal ini menyebabkan pelaku pasar dan sebagian masyarakat menjadi resah karena sulit mendapatkan legawa yang biasanya mudah didapat secara alamiah melalui hati nurani dan akal budi (photo courtesy itpro.co.uk)

JAKARTA, POS RONDA – Para pelaku pasar, ekonom, dan pengamat sosial mengkhawatirkan makin langkanya ketersediaan stok legawa atau ‘legowo’ di pasaran. Kelangkaan ini terutama terkait dengan kondisi politik Indonesia, terutama pada pasca penetapan presiden terpilih serta diloloskannya Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) di DPR beberapa hari lalu.

Menurut ekonom dari Universitas Jayabangsa Indonesia (UJI), Carika Liem, keterkaitan antara langkanya legawa dan politik Indonesia memang sudah terlihat sejak pilpres lalu. Pada waktu itu, Koalisi Merah-Putih (KMP) pimpinan Prabowo Subianto sempat menolak penghitungan suara hasil pilpres oleh KPU dan melanjutkannya gugatannya hingga Mahkamah Konstitusi (MK). KMP juga sempat meloloskan perubahan Undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).

Setelah gugatannya ditolak, KMP bergegas mendukung diloloskannya UU Pilkada yang akan menguatkan posisi anggota legislatif serta koalisi tersebut untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Banyak pihak yang menuding sikap KMP ini terkait dengan menipisnya stok legawa di pasaran pada saat itu.

Pihak koalisi PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) juga menggugat revisi UU MD3 ke MK, kemudian ditolak. PDIP menganggap bahwa para hakim MK tidak kompeten dalam putusannya.

Dalam proses penetapan UU Pilkada pun, menurut Carika, PDIP salah strategi dengan tidak menggandeng Partai Demokrat (PD) dan menyetujui opsi alternatif sejak awal. Setelah kalah dalam pemungutan suara, PDIP merengek menyalahkan PD yang melakukan walk-out dan juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, padahal secara sadar mereka memang sudah kalah suara. PD, di lain pihak, juga menyalahkan PDIP.

“Stok legawa di Indonesia seketika menjadi langka saat itu. Saya rasa langkanya stok komoditas legowo disebabkan oleh para politisi yang berseberangan sama-sama tidak mau menerima realita politik dan menjadikan proses politik sebagai sarana untuk saling balas dendam. Akhirnya para pelaku pasar dan publik yang mencari komoditas legawa kini menjadi kesulitan,” paparnya dalam seminar bertajuk ‘Legawa quo vadis? Dipaksa pun sulit keluar ekstraknya’ yang diselenggarakan pagi ini (1/10) di Balai Kartini, Jakarta.

Carika juga mengaku tidak mengetahui bagaimana cara untuk mengembalikan lagi jumlah ketersediaan legawa ke tingkat normal, mengingat komoditas tersebut tidak bisa diperoleh dengan cara yang mudah. Sepengetahuannya, legawa biasanya diproduksi dari hati nurani dan akal budi yang didapatkan melalui tubuh manusia, dan biasanya terbentuk secara alamiah. Namun, kini legowo sulit didapat, bahkan setelah usaha ekstrak hati nurani dan akal budi.

“Jelas ini adalah kabar buruk bagi kita semua. Hati nurani dan akal budi kini tidak ada ekstraknya lagi untuk dijadikan legawa.” tambahnya.

Meski demikian, Carika menyatakan masih ada cara untuk mengambil ekstrak legawa. Hanya saja, dengan hati nurani dan akal budi yang sudah kering pengambilan legawa harus dilakukan dengan biaya tinggi melalui cara-cara seperti memberikan hadiah atau menjanjikan fasilitas kepada orang-orang tertentu yang akan diambil ekstraknya.

Ilustrasi mengenai para politisi. Kondisi politik di Indonesia dinilai para pakar terkait dengan semakin langkanya cadangan legawa. Ini disebabkan para politisi yang berseberangan tidak mau melihat realita politik dan melihat sistem politik sebagai sarana untuk saling balas dendam, bukan bekerja sama untuk membangun. (photo courtesy inilah.com)

Ilustrasi mengenai para politisi. Kondisi politik di Indonesia dinilai para pakar terkait dengan semakin langkanya cadangan legawa. Ini disebabkan para politisi yang berseberangan tidak mau melihat realita politik dan melihat sistem politik sebagai sarana untuk saling balas dendam, bukan bekerja sama untuk membangun. (photo courtesy inilah.com)

Pengamat sosial Haposan Gurusinga dalam kesempatan yang sama juga mengkhawatirkan bahwa fenomena langkanya legawa akan mempengaruhi masyarakat secara luas. Sepanjang sejarah, legowo telah menjadi salah satu komoditi terpenting dalam sejarah kemanusiaan, dan berdasarkan perjalanan budaya, Indonesia adalah salah satu produsen legowo terbesar di dunia.

“Bagaimana tidak? Kita sudah legawa selama ratusan tahun dijajah dan dieksploitasi oleh penjajah dan bangsa asing, kemudian oleh bangsa sendiri. Tapi sebagaimana komoditas yang selalu digunakan secara besar-besaran, saya khawatir cadangan komoditas legawa di negeri ini memang sudah menuju titik penghabisan,” keluhnya.

Langkanya legawa akan berdampak negatif kepada perilaku masyarakat Indonesia, terutama kelas menengah yang aktif di media sosial dan internet. Saling hina dan memojokkan karena perbedaan pilihan politik atau pemikiran kini menjadi kegiatan sehari-hari. Alhasil, kelas menengah yang harusnya produktif menjadi lebih sering bertengkar dan melukai satu sama lain tanpa ada dampak langsung terhadap perubahan sistem politik, sosial, ataupun ekonomi.

“Legawa bisa menjadi bahan baku terhadap toleransi atas perbedaan pendapat. Dengan langkanya legawa seperti ini, kita bisa memastikan bahwa sikap toleransi juga akan semakin tergerus. Ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah, terutama pemerintah yang baru baik di eksekutif dan legislatif untuk bekerja sama mengembalikan lagi jumlah cadangan legawa ke tingkat yang aman,” ujar Haposan.

Di akhir seminar tersebut, seluruh pembicara bersepakat mengusulkan bahwa pemerintahan baru nanti harus mendirikan lembaga khusus untuk mengatasi permasalahan ini, dengan nama Badan Urusan Legawa (BULEG). (Sha01)

 

====

 

DISCLAIMER

Iklan

Shaka

Other posts by


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS