Iklan
LATEST TWEET

Bentrok Aparat, Pemerintah Diminta Siapkan Arena Tawuran Khusus

September 23, 2014       Daerah, Kriminalitas & Hukum, Olahraga & Permainan, Sosial, z_Hot Stuff      
Oknum personil TNI dan Polri kembali mengalami bentrokan. Hal ini tentunya meresahkan bagi masyarakat yang menginginkan agar kedua lembaga bisa bahu-membahu di level akar rumput agar bisa menciptakan rasa aman bagi masyarakat, mengingat dana operasi kedua lembaga tersebut merupakan hasil dari pajak masyarakat. (photo courtesy inilah.com)

Oknum personil TNI dan Polri kembali mengalami bentrokan. Hal ini tentunya meresahkan bagi masyarakat yang menginginkan agar kedua lembaga bisa bahu-membahu di level akar rumput agar bisa menciptakan rasa aman bagi masyarakat, mengingat dana operasi kedua lembaga tersebut merupakan hasil dari pajak masyarakat. (photo courtesy inilah.com)

JAKARTA, POS RONDAInsiden bentrokan antara personil  TNI dan Polri di Batam hari Minggu lalu (21/9) mendapatkan reaksi keras dari berbagai pihak. Meski hanya ada korban luka-luka, publik mengecam bentrokan tersebut sekaligus ketidakprofesionalan para personil yang terlibat.

Pakar konflik aparatur negara dari lembaga Indikator Konflik Nasional (IKON), Ramon Suryaprana, mengingatkan bahwa insiden kekerasan yang melibatkan personil TNI melawan Polri bukan pertama kalinya terjadi. Kejadian seperti ini pastinya meresahkan masyarakat yang merasa bahwa seharusnya TNI dan Polri bahu-membahu bertugas melindungi mereka, bukan saling berkelahi satu sama lain.

Untuk mencegah keresahan masyarakat akan konflik TNI-Polri serta kemungkinan insiden kekerasan aparatur negara lainnya, Ramon mengusulkan agar pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif mempersiapkan anggaran untuk membentuk arena tawuran khusus aparat negara, terutama TNI dan Polri.

“Contohnya seperti Colosseum di Roma, jadi biarkan para personil menjadi para gladiator di sana. Masyarakat bisa menonton mereka dengan rasa aman, karena memang tempat itu fungsinya untuk orang berkelahi. Pajak publik digunakan untuk menghibur publik dengan menonton aparat negara berkelahi di arena. Minimal arena adu ayam bisa kita buat lebih besar untuk mengakomodasi manusia di dalamnya.” usulnya dalam seminar bertema anti-kekerasan di Jakarta, pagi ini (23/9).

Di dalam arena khusus tersebut, aparatur pemerintah yang ingin berkelahi satu sama lain bisa bebas adu jotos dan menghajar, tentunya tanpa senjata tajam maupun api. Ramon mengatakan bahwa dengan adu jotos tanpa senjata, aparat negara terlihat lebih jantan,berani, dan bertanggung jawab mengingat senjata yang mereka bawa sebenarnya adalah hasil dari pajak masyarakat.

“Pakai senjata api dan amunisinya, uang rakyat yang nantinya terpakai. Daripada dar-der-dor lebih baik bak-bik-buk. Lebih jantan. Kalau mau bisa diatur satu lawan satu, bisa juga tag team atau triple tag team. Kalau lebih dari dua pihak, bisa juga diatur seperti royal rumble dan last man standing. Siapa tahu seandainya mereka dipecat karena indisipliner, bisa banting setir jadi pegulat profesional.” papar Ramon.

Pengamat konflik  Ramon Suryaprana mengusulkan agar pemerintah membangun sarana tawuran tersendiri bagi para aparatur negara. Selain menghindarkan bentrokan dari fasilitas publik, masyarakat juga bisa terhibur dengan menonton aparat yang adu jotos di arena. Bentuk yang diinginkan bisa berupa Colosseum di Roma, atau arena adu ayam yang dimodifikasi supaya bisa mengakomodasi petarung manusia. (photo courtesy dawn.com)

Pengamat konflik Ramon Suryaprana mengusulkan agar pemerintah membangun sarana tawuran tersendiri bagi para aparatur negara. Selain menghindarkan bentrokan dari fasilitas publik, masyarakat juga bisa terhibur dengan menonton aparat yang adu jotos di arena. Bentuk yang diinginkan bisa berupa Colosseum di Roma, atau arena adu ayam yang dimodifikasi supaya bisa mengakomodasi petarung manusia. (photo courtesy dawn.com)

Dikarenakan arena tersebut milik pemerintah, maka segala keuntungan materi yang berasal darinya akan masuk ke kas negara. Menurut Ramon, ini sangat berguna apabila pihak yang berhadapan di arena memiliki sponsor atau backing yang besar. Dengan pemberian pajak atau bea sponsor perkelahian, maka pemerintah bisa mendapatkan sumber pemasukan yang lain.

“Ini masih gambaran awal saja. Untuk beberapa tahun ke depan, seiring dengan reputasi arena yang bertambah, pemerintah bisa menjual hak siar ke stasiun televisi lokal maupun internasional. Bahkan, melalui sistem pay-per-view special event satu bulan sekali, pemerintah bisa mendapatkan lebih banyak uang. Ini bisa seperti UFC atau WWE, tapi dengan status BUMN.” tambah Ramon.

Ia juga menyebutkan bahwa potensi konflik di Indonesia cukup besar di bidang aparatur, politik, dan pemerintahan. Daripada membiarkan potensi konflik tersebut menghancurkan, akan lebih baik untuk memanfaatkannya untuk keuntungan negara.

 Ramon mencontohkan banyaknya sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan legislatif (pileg), sengketa lahan. Menyerahkan penyelesaiannya ke pengadilan atau Mahkamah Konstitusi akan memakan waktu dan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pihak yang bersengketa dapat berhadapan langsung untuk adu jotos di arena.

“Masyarakat kita sudah bosan dengan adu mulut, dan lebih tertarik melihat adu jotos. Publik bisa mengambil keuntungan dengan buka bandar dan pasang taruhan.  Negara untung, publik senang. Pada dasarnya kita hanya menerjemahkan seluruh konflik yang ada ke dalam kalimat yang mudah dimengerti: It’s all ‘bout the money.” ungkap Ramon. (Sha01)

 

===

 

DISCLAIMER

Iklan

Shaka

Other posts by

One Respond

  • donny

    on March 10, 2015, 03:11:35

    bisa jadi arena bertarung gladiator
    dibangun di indonesia

    Reply to donny


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS