Iklan
LATEST TWEET

Keterlambatan Beasiswa, Universitas Asing Minta Dikti Hanya Urus SMA dan Sederajat

September 22, 2014       Internasional, Pendidikan      
Permasalahan beasiswa luar negeri Dikti diperkirakan telah berlangsung sejak awal pelaksanaannya 6 tahun yang lalu. Pada tahun ini, masalah keterlambatan pencairan dana mendapatkan sorotan yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. (photo courtesy inkvibe.com)

Permasalahan beasiswa luar negeri Dikti diperkirakan telah berlangsung sejak awal pelaksanaannya 6 tahun yang lalu. Pada tahun ini, masalah keterlambatan pencairan dana mendapatkan sorotan yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. (photo courtesy inkvibe.com)

JAKARTA, POS RONDA – Kasus keterlambatan pencairan dana Dinas Pendidkan Tinggi (Dikti) membuat sebagian penerima beasiswanya terancam tidak dapat melanjutkan studinya di luar negeri dengan nyaman. Sebagian universitas dan kampus tempat penerima beasiswa Dikti belajar bahkan akan mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan mereka karena biaya pendidikan yang tidak kunjung dibayarkan selama beberapa bulan. Sebagian bahkan melaporkan bahwa mereka tidak dapat membayar uang sewa apartemen, biaya listrik, air, gas, dan telepon.

Meskipun pihak Dikti sempat membantah adanya situasi di mana mahasiswa kesulitan dalam mencairkan dana pendidikannya, beberapa universitas asing kini menyatakan meminta Dikti Republik Indonesia hanya mengurus beasiswa tingkat sekolah menengah atas atau sederajat hingga terdapat konsistensi dalam pencairan dana bagi penerima beasiswanya.

Pejabat University of Saratoga Springs (USS) , Beulah Stevens, mengatakan kepada POS RONDA melalui surat elektronik pagi ini (22/9) bahwa pihaknya bahkan tidak akan lagi menerima mahasiswa Indonesia melalui jalur beasiswa karena minimnya konsistensi dan kejelasan pencairan dana pendidikan.

“Seandainya mereka memaksa, sang mahasiswa akan kami alihkan untuk menerima pendidikan di high school terdekat. Tapi apakah mereka – calon penerima gelar master dan doktor – mau menerima perlakuan seperti itu? Kampus kami tidak mau menerima mahasiswa tanpa kejelasan biaya pendidikan,” ujar Head of Public Relations dari universitas yang berlokasi di negara bagian New York, Amerika Serikat itu.

Stevens juga menjelaskan bahwa mahasiswa Indonesia yang mengenyam pendidikan di USS umumnya berperilaku baik. Pihak kampus juga tidak menginginkan ada permasalahan yang membuat seorang mahasiswa menjadi terhambat studinya. Oleh karena itu, USS mengambil langkah untuk tidak meloloskan penerima beasiswa dari Indonesia. Meski demikian, Stevens berharap kondisi ini segera diperbaiki agar penerima beasiswa dari Indonesia bisa kembali belajar di USS.

“Pihak kami tidak tahu apa permasalahan di sana (Indonesia), apakah kesalahan ada di mahasiswa, birokrasi, atau individu-individu tertentu, tapi sebaiknya mereka cepat memperbaikinya. Kalau tidak, sebaiknya dinas pendidikan Indonesia fokus saja di tingkat sekolah menengah,” tambahnya sekaligus mengakhiri surel.

Permasalahan pencairan dana beasiswa Dikti diperkirakan telah berlangsung semenjak dicetuskannya pada tahun 2008, dan kini sekitar 1400 penerima beasiswa diperkirakan terkatung-katung. Mereka yang mendapatkan masalah telah melapor kepada laman pengaduan Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) dan forum komunikasi bersama online milik Dikti. Namun, para mahasiswa tersebut mengatakan bahwa keluhan dan laporan mereka tidak mendapatkan tanggapan dan respon yang memuaskan. Atas dasar solidaritas, sekelompok mahasiswa Indonesia di luar negeri menggalang petisi agar Dikti menyelesaikan masalah ini.

Pihak Dikti kemudian mengakui adanya keterlambatan pencairan dana sekaligus meminta maaf. Dikti menjelaskan bahwa pencairan dana membutuhkan persetujuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta prosesnya membutuhkan waktu minimal dua minggu. Kemenkeu, di lain pihak telah mengklarifikasi bahwa proses yang dibutuhkan hanya satu hari, apabila seluruh dokumen dari Dikti lengkap.

Dua pernyataan ini kemudian menimbulkan spekulasi bahwa Dikti tidak mempersiapkan segala kelengkapan dokumen pencairan dana dengan cermat, sehingga kesalahan birokrasi tetap ada di pihak Dikti.

Gedung Dinas Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kinerja dan Sepak Terjang Dikti mendapat sorotan selama setahun terakhir ini sejak munculnya wacana penggabungan Dikti dengan Kementerian Riset dan Teknologi. (Photo taken from flickr)

Gedung Dinas Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kinerja dan Sepak Terjang Dikti mendapat sorotan selama setahun terakhir ini sejak munculnya wacana penggabungan Dikti dengan Kementerian Riset dan Teknologi. (Photo taken from flickr)

Pengamat pendidikan dari lembaga Pendidikan Indonesia Bermartabat (PINDOB), Kaes Runturambi, menyatakan bahwa sebaiknya masyarakat Indonesia dan seluruh pihak yang terkait dalam masalah ini berpikir dengan jernih. Permasalahan bisa saja tidak seluruhnya menjadi tanggung jawab Dikti, dan lebih banyak disebabkan karena kelemahan sistemik.

“Mari kita mencoba melihat secara adil. Kesalahan bisa terjadi di mana saja. Bisa jadi ada mahasiswa yang mencoba mengajukan perpanjangan beasiswa sementara dana yang dianggarkan terbatas sehingga harus menunggu giliran. Atau bisa jadi pengajuan perpanjangannya terlambat,” ujarnya. “Di sisi lain, dalam pengajuan ke Kemenkeu, mungkin Dikti harus menyerahkan dokumen-dokumen tidak hanya soal pencairan dana beasiswa, melainkan juga urusan-urusan lain dan harus secara bersamaan. Satu urusan dokumennya, yang lainnya belum, ini kan juga menghambat pencairan dana. Ini kita berbicara soal birokrasi pemerintah.”

Meski demikian, Kaes mengatakan bahwa tetap saja pihak Dikti harus menemukan cara agar permasalahan yang terus berulang selama enam tahun ini dapat dihentikan. Apabila di pihak mahasiswa tidak ada kesalahan, maka yang terjadi adalah kesalahan birokrasi.

“Apabila banyak masalah karena adanya perpanjangan beasiswa, seharusnya Dikti merevisi itu dan sejak awal tidak membuka ruang untuk adanya perpanjangan. Bila permasalahan ada pada kelengkapan dokumen dari Dikti saat pengajuan ke Kemenkeu, seharusnya ada evaluasi internal untuk mengatasi masalah tersebut. Bila ada persyaratan yang terlalu berat sehingga menimbulkan keterlambatan, persyaratan tersebut harus ditinjau kembali.” papar Kaes.

Seiring dengan wacana penggabungannya dengan Kementerian Riset dan Teknologi di era pemerintahan baru 2014-2019, kinerja Dikti memang tengah mendapatkan sorotan dari masyarakat. Bahkan, ada pula yang menyarankan agar urusan pendidikan tinggi diserahkan kepada Kementerian Perindustrian meskipun wacana ini pada akhirnya mendapat banyak penolakan. (Sha01)

 

===

 

DISCLAIMER

Iklan

Shaka

Other posts by

FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS