Iklan
LATEST TWEET

Tanggapi Sengketa Laut Cina Selatan, Konsorsium Transnasional Akan Beli Kepulauan Spratly

September 17, 2014       Ekonomi & Bisnis, Internasional, Politik, z_Hot Stuff      
Kepulauan Spratly, salah satu fokus dari sengketa di Laut Cina Selatan. Meningkatnya pengaruh Cina di kawasan ini beberapa tahun terakhir menciptakan ketegangan diplomatik  antara RRC dengan negara-negara di Asia Tenggara meskipun hubungan dagang dan ekonomi masih berlangsung dengan lancar. (photo courtesy wikipedia)

Kepulauan Spratly, salah satu fokus dari sengketa di Laut Cina Selatan. Meningkatnya pengaruh Cina di kawasan ini beberapa tahun terakhir menciptakan ketegangan diplomatik antara RRC dengan negara-negara di Asia Tenggara meskipun hubungan dagang dan ekonomi masih berlangsung dengan lancar. (photo courtesy wikipedia)

HONG KONG, POS RONDA – Konsorsium pembangunan transnasional South Chatay Ventures (SCV) mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait konflik Laut Cina Selatan, dengan berkeinginan untuk membeli seluruh Kepulauan Spratly dari negara-negara yang menyatakan dirinya berdaulat atas wilayah tersebut

Konsorsium yang bermarkas besar di Hong Kong tersebut mengatakan bahwa mereka ingin melakukan pengembangan bisnis mereka, serta menjadikannya sebagai area internasional yang bebas dari kewarganegaraan dan kepemilikan negara apapun.

Direktur Eksekutif SCV,  Roger Gailey, mengungkapkan rencana tersebut sekaligus merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam skala global untuk mengurangi ketegangan diplomatik di Laut Cina Selatan.

“Nantinya Kepulauan Spratly akan kami gabungkan menjadi satu pulau besar yang bisa menjadi tujuan bisnis dan pariwisata global. Ini proyek jangka panjang yang sangat besar. Dengan ini kami harapkan juga agar ketegangan di kawasan mereda. Saat ini memang sengketa antar wilayah masih berbentuk diplomatik, namun di masa depan siapa yang tahu? Perang di kawasan ini, not good for global business.” ujar Gailey dalam konferensi pers yang diselenggarakan SCV di Three Pacific Place, Hong Kong, kemarin (16/9).

Eskalasi ketegangan diplomatik di Laut Cina Selatan semakin kentara setelah negosiasi penjualan rudal BrahMos dari India ke Vietnam bergulir ke tahap lanjut. Vietnam diperkirakan akan menggunakan rudal hasil kerjasama India-Rusia tersebut untuk memperkuat angkatan bersenjatanya sebagai respon terhadap meningkatnya pengaruh Republik Rakyat Cina (RRC) di Laut Cina Selatan.

Masuknya India dalam sengketa Laut Cina Selatan tidak menyangkut kedaulatan wilayah, melainkan mengamankan kepentingan negara subkontinen tersebut. India dikabarkan telah memperbarui kesepakatan atas pengelolaan dua blok sumber minyak bumi milik Vietnam di area yang menjadi sengketa dengan RRC.

Pihak RRC sendiri juga berusaha mempertegas posisinya di Laut Cina Selatan. Negara Tirai Bambu tersebut mengklaim telah menemukan cadangan gas alam baru di dekat fasilitas pengeboran minyak yang didirikannya di wilayah sengketa dengan Vietnam. Di sisi lain, RRC melakukan reklamasi dan membangun pulau-pulau baru di kawasan tersebut, yang akhirnya berbenturan dengan kepentingan teritorial Filipina.

Mengingat sengketa ini menyangkut keterlibatan RRC dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia secara tradisional juga menjadi salah satu pihak yang selama ini ikut serta dalam pembicaraan diplomatik antara RRC dan ASEAN. Walaupun belum ada sengketa klaim RRC ke wilayah nusantara, Indonesia diharapkan bisa menjadi penengah untuk meredam ketegangan diplomatik.

Meski demikian, SCV dan Gailey sedikit meragukan kemampuan pemerintahan baru Indonesia dalam menjadi penengah, berkaitan dengan respon bahwa urusan Laut Cina Selatan adalah urusan alien. Meski presiden terpilih Joko Widodo sendiri kemudian menyatakan bahwa Indonesia siap menjadi penengah, kemampuan dirinya untuk memahami peta politik internasional diragukan.

Rudal BrahMos, hasil kerjasama militer India dan Rusia. Vietnam telah memasuki tahapan negosiasi tingkat lanjut untuk membeli rudal BrahMos dari India. Kemungkinan besar rudal ini akan difungsikan sebagai deterrent dalam kasus sengketa Laut Cina Selatan. (photo courtesy hindubusinessline.com)

Rudal BrahMos, hasil kerjasama militer India dan Rusia. Vietnam telah memasuki tahapan negosiasi tingkat lanjut untuk membeli rudal BrahMos dari India. Kemungkinan besar rudal ini akan difungsikan sebagai deterrent dalam kasus sengketa Laut Cina Selatan. (photo courtesy hindubusinessline.com)

“Ini menunjukkan bahwa negara-negara yang terlibat kepentingan di Laut Cina Selatan masih belum dewasa dalam menghadapi persoalan ini. Oleh karena itu, kami dari lembaga swasta merasakan adanya urgensi untuk mengambil alih wilayah Spratly dan sekitarnya. Di tangan kami dan tanpa berlakunya hukum negara manapun, ketegangan di Laut Cina Selatan akan mereda.” papar Gailey.

Ia juga melanjutkan bahwa pihaknya akan segera menghubungi pemerintah RRC, Vietnam, Filipina, dan Malaysia untuk membeli seluruh pulau di Kepulauan Spratly. Menanggapi kesulitan yang akan dihadapi, terutama bila pemerintah yang bersangkutan tidak mau menjual teritori yang menjadi kedaulatan masing-masing negara, Gailey menjawab dengan enteng bahwa sumber daya yang dimiliki konsorsiumnya tidak terbatas.

“Kami tidak mengkhawatirkan penolakan mereka. Sumber daya kami praktis tidak terbatas, jadi seharusnya mereka (pemerintah – red.) yang khawatir apabila menolak penawaran kami.” tegas Gailey.

Apabila pembelian Kepulauan Spratly terlaksana, SCV akan melakukan proyek reklamasi terbesar dalam sejarah kemanusiaan dengan menyatukan seluruh pulau yang ada di kepulauan tersebut. Kemungkinan lain adalah dengan membangun kota metropolitan terapung yang bisa menjadi pusat perekonomian dan pariwisata dunia.

Gedung-gedung pencakar langit, hotel-hotel dan kasino bertaraf internasional, serta fasilitas bandara dan pelabuhan mutakhir akan dibangun. Dalam pemerintahannya, area bebas internasional tersebut akan dikelola oleh pihak konsorsium tanpa campur tangan kedaulatan negara apapun, bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sekalipun.

“Kami akan membentuk area bebas bertaraf internasional dengan hukum yang mandiri sesuai dengan kepentingan bisnis. Tapi saya tekankan wilayah ini tidak akan berbentuk negara apapun, hanya area bebas di mana setiap pemilik modal bisa bergerak bebas tanpa gangguan aturan dan birokrasi proteksionis yang menghambat kepentingan kami.” jelas Gailey.

Rencana SCV kemungkinan besar akan mendapatkan reaksi negatif dari pemerintah negara-negara yang bersangkutan, bahkan RRC sekalipun. Beberapa analis juga mengungkapkan ini sebagai bagian dari konflik antara RRC dengan Hong Kong, tempat konsorsium SCV bermarkas. Belum diketahui apa yang akan menjadi reaksi dari pemerintah India terkait kepentingan mereka di Laut Cina Selatan.

Di sisi lain, berdasarkan laporan yang belum terdapat bukti konkrit, pemerintah Amerika Serikat disinyalir berada di balik rencana SCV untuk menghambat pengaruh RRC sebagai bagian dari perubahan fokus paradigma politik luar negerinya ke wilayah Pasifik dan Asia.

Gambaran tahap awal rencana South Chatay Ventures (SCV) untuk menjadikan Kepulauan Spratly sebagai pusat bisnis dan pariwisata dunia. Meski demikian, rencana SCV untuk menjadikannya area bebas dari campur tangan negara mana pun termasuk PBB diperkirakan akan menghadapi tentangan dari berbagai pihak. (photo courtesy nytimes.com)

Gambaran tahap awal rencana South Chatay Ventures (SCV) untuk menjadikan Kepulauan Spratly sebagai pusat bisnis dan pariwisata dunia. Meski demikian, rencana SCV untuk menjadikannya area bebas dari campur tangan negara mana pun termasuk PBB diperkirakan akan menghadapi tentangan dari berbagai pihak. (photo courtesy nytimes.com)

Pengamat politik luar negeri Indonesia, Goris Lawawei, mengkhawatirkan rencana penyatuan Spratly dan pembentukan area bebas tanpa supervisi PBB. Menurut Goris, pengelolaan pulau oleh konsorsium yang berorientasi murni pada keuntungan akan mengundang pihak-pihak yang tidak diinginkan.

“Sekarang mereka bilang ingin mendinginkan suasana di Laut Cina Selatan, tapi apa yang mereka rencanakan bisa mengundang para pedagang senjata gelap, bahkan teroris untuk bertransaksi di area bebas tersebut. Asal mereka bisa mendatangkan keuntungan pada area bebas, pasti akan disambut. Pada akhirnya area bebas ini akan menjadi lawless zone, sarang bagi para kriminal dan buronan internasional untuk menyembunyikan diri. Parahnya, letaknya dekat dengan perbatasan kita.” paparnya.

Goris menekankan kembali pentingnya Indonesia untuk mengambil posisi kepemimpinan di ASEAN untuk meredakan tensi di Laut Cina Selatan. Apa yang selama ini dilakukan oleh Indonesia pada dasarnya sudah cukup baik, namun bukan tidak mungkin bisa ditingkatkan lagi. Mengenai keterlibatan negara-negara yang tidak memiliki teritori ataupun wilayah di Laut Cina Selatan, Goris menganggap bahwa itu hal yang biasa, namun negara-negara ASEAN sebagai pemeran utama di kawasan tersebut harus bisa bekerja sama dengan baik dalam melindungi hak-hak mereka.

“Soal keterlibatan India, Amerika Serikat, di masa globalisasi seperti ini itu hal yang biasa untuk punya kepentingan luar negeri di tempat yang jauh. Selain dua negara tersebut saya yakin Rusia dan  negara-negara Eropa lain juga punya kepentingan. Yang harus menjadi fokus sekarang adalah bagaimana negara-negara di Asia Tenggara sebagai stakeholder di Laut Cina Selatan harus mampu bersatu melindungi kepentingan regional, yang pada akhirnya akan bisa memberikan rasa aman kepada masing-masing negara.” ujar Goris. (AP1/Sha01)

 

===

 

DISCLAIMER

Iklan

Shaka

Other posts by


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS