Iklan
LATEST TWEET

Kemenperin Dinilai Siap Ambil Alih Urusan Pendidikan Tinggi

August 07, 2014       Ekonomi & Bisnis, Pendidikan, z_Editor's Choice      
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dianggap mampu untuk mengambil alih urusan pendidikan tinggi dari kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Usulan ini disampaikan oleh ekonom IIGC Julian Antalarga sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan pasar bebas atas tenaga kerja dan sumber daya manusia yang terlatih. Menurut Julian, Kemenperin akan lebih mampu menjadikan proses pendidikan tinggi memiliki standarisasi industri dibandingkan Kemendikbud. (Photo courtesy Balai Diklat Industri Regional V Surabaya)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dianggap mampu untuk mengambil alih urusan pendidikan tinggi dari kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Usulan ini disampaikan oleh ekonom IIGC Julian Antalarga sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan pasar bebas atas tenaga kerja dan sumber daya manusia yang terlatih. Menurut Julian, Kemenperin akan lebih mampu menjadikan proses pendidikan tinggi memiliki standarisasi industri dibandingkan Kemendikbud. (Photo courtesy Balai Diklat Industri Regional V Surabaya)

JAKARTA, POS RONDA – Ekonom dari Indonesian Institute for Global Capitalism (IIGC), Julian Antalarga, menyatakan bahwa sudah saatnya pemerintah Indonesia mengalihkan pengelolaan pendidikan tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ke Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang positif serta hadirnya pasar bebas di tingkat regional dan dunia menyebabkan Indonesia harus selalu mampu mencetak sumber daya manusia dengan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, birokrasi, dan sosial.

“Kita harus mulai melihat para mahasiswa dan para lulusan perguruan tinggi sebagai komoditas industri perguruan tinggi yang bergantung pada supply and demand. Ini penting untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan pasar bebas. Mereka tidak bisa lagi diperlakukan sebagai manusia normal yang dipegang oleh Kemendikbud.” ujar Julian saat memberikan materi seminar bertema ‘sumber daya manusia sebagai komoditas industri alamiah’ di kampus Universitas Tritura (UNTRIT) , kemarin (6/8).

Jumlah peserta perguruan tinggi di Indonesia saat ini berjumlah sekitar 4 hingga 5 juta mahasiswa di berbagai tingkatan. Sementara itu, lebih dari 2 juta siswa lulus Ujian Nasional setingkat SMA dan sederajat setiap tahunnya, yang akan menambah jumlah calon mahasiswa sebagai komoditas industri. Julian meyakini bahwa potensi Indonesia sebagai produsen lulusan perguruan tinggi tidak terbatas, apalagi Indonesia adalah negara dengan penduduk keempat terbesar di dunia.

“Satu hal yang menjadi keuntungan, bahwa mahasiswa adalah komoditas yang terbarukan. Selama pemerintah tidak mewajibkan program KB, saya kira kita tidak perlu takut akan kehabisan stok mahasiswa meskipun jumlahnya saat ini harus dilipatgandakan. Kita jadikan para mahasiswa ini komoditas ekspor. Karena jumlahnya cukup banyak kita bisa menekan ongkos produksi, dan dengan sendirinya akan memiliki harga bersaing saat ditawarkan di luar negeri. ” tambahnya.

Para calon mahasiswa mengerjakan ujian dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Menurut Julian Antalarga, mahasiswa adalah komoditas yang terbarukan. Mengingat Indonesia sendiri adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, maka potensi industri pendidikan tinggi di Indonesia tidak terbatas. (photo courtesy szaktuda.com)

Para calon mahasiswa mengerjakan ujian dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Menurut Julian Antalarga, mahasiswa adalah komoditas yang terbarukan. Mengingat Indonesia sendiri adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, maka potensi industri pendidikan tinggi di Indonesia tidak terbatas. (photo courtesy szaktuda.com)

Keuntungan ini bertambah dengan kebiasaan di mana seorang lulusan perguruan tinggi tidak selalu mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jurusan ilmu yang diambilnya. Dalam kacamata bisnis dan industri, menurut Julian ini akan mempermudah pemasaran dan penjualan dalam konteks bahwa para mahasiswa itu akan mau bekerja di bidang apa saja meskipun bertolak belakang dari apa yang dipelajarinya.

Oleh karena itu pengalihan dari Kemendikbud ke Kemenperin menjadi penting, mengingat Kemenperin sejak awal menaungi bidang perindustrian. Standarisasi pendidikan tinggi sebagai sebuah proses industri akan membuat produksi mahasiswa lulusan perguruan tinggi menjadi lebih singkat, seragam, dan lebih murah.

“Jadi dengan membuat pendidikan mahasiswa menjadi proses industri, kita bisa saja menciptakan sarjana strata-1 dalam waktu satu tahun, sementara pemegang diploma bisa kurang dari 3 bulan. Soal kurikulum kita standarisasi saja, karena tidak ada pengaruhnya pada hasil akhir. Nanti selebihnya adalah urusan marketing, pemasaran dan iklan. Kita tidak usah ambil pusing soal moral atau apalah. Pendidikan tinggi saat ini sudah diterima masyarakat sebagai produk kapitalisme.” pungkas Julian.

Pendapat Julian mendapatkan kritik dari pengamat sosial UNTRIT,  Haposan Gurusinga, yang menyebutkan usulan mengalihkan kepengurusan pendidikan tinggi ke Kemenperin sebagai ide yang absurd dan tidak bertanggungjawab.

Haposan dengan tegas mengatakan bahwa melegalkan perguruan tinggi sebagai proses industri sama saja dengan mengembalikan peradaban ke masa-masa di mana perbudakan diakui dan diperbolehkan oleh hukum.

“Usulan tersebut mungkin saja menarik bila dilihat dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi, tapi saat kita bersikap kritis sedikit menganalisisnya, ide itu sama saja kita melegalkan perbudakan. Bedanya, budak dalam konteks ini budak-budak yang berpendidikan tinggi.” paparnya saat dimintai pendapat pagi ini (7/8).

Haposan beranggapan bahwa pendidikan tinggi seharusnya menjadi salah satu hak dasar bagi masyarakat dan harus dijamin pemerintah. Meskipun pengelolaan perguruan tinggi bisa saja dibasiskan pada pencarian keuntungan, tetap harus diimbangi dengan pemberian fasilitas sebaik-baiknya bagi para mahasiswa terutama akses terhadap tempat praktek, literatur, dan jurnal-jurnal penelitian. Mengalihkan pendidikan tinggi sebagai bagian dari proses industri murni adalah penghinaan terhadap para intelektual dan melanggar hak asasi manusia.

Salah satu pesan dalam sebuah unjuk rasa yang menentang kapitalisme pendidikan. Para penentang kapitalisme pendidikan umumnya memiliki pemikiran bahwa pendidikan di setiap jenjang merupakan hak asasi manusia, dan tidak layak untuk dijadikan komoditi dagang maupun industri. (photo courtesy arahjuang.com)

Salah satu pesan dalam sebuah unjuk rasa yang menentang kapitalisme pendidikan. Para penentang kapitalisme pendidikan umumnya memiliki pemikiran bahwa pendidikan di setiap jenjang merupakan hak asasi manusia, dan tidak layak untuk dijadikan komoditi dagang maupun industri. (photo courtesy arahjuang.com)

Belum ada tanggapan secara resmi dari pihak Kemenperin dan Kemendikbud  mengenai usulan ini. Meski demikian, secara pribadi seorang pejabat Kemenperin menyetujui ide Julian sebagai alternatif yang patut untuk dikaji lebih jauh.

“Setiap orang bebas untuk mengajukan usulan. Tapi saya akui ide yang satu ini cukup menarik karena bisa menjadi alternatif untuk menghadapi tuntutan pasar bebas. Bisa jadi akan kita kaji lebih lanjut, tapi kita tidak menjanjikan apapun.” kata pejabat Kemenperin yang tidak mau disebutkan namanya tersebut. (Sha01)

 

===

 

DISCLAIMER

Iklan

Shaka

Other posts by

One Respond


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS