Iklan
LATEST TWEET

Saling Klaim Kemenangan, Pengamat Sarankan Prabowo-Jokowi Diblender Jadi Satu Paket

July 10, 2014       Pemilu 2014, Politik      
Ketatnya hasil hitung cepat serta klaim kemenangan yang dikeluarkan oleh kedua pihak menyebabkan munculnya saran agar Prabowo dan Jokowi bekerja sama, entah menjadi presiden secara bergiliran atau diblender bersama menjadi satu orang saja. (photo courtesy rmol.co)

Ketatnya hasil hitung cepat serta klaim kemenangan yang dikeluarkan oleh kedua pihak menyebabkan munculnya saran agar Prabowo dan Jokowi bekerja sama, entah menjadi presiden secara bergiliran atau diblender bersama menjadi satu orang saja. (photo courtesy rmol.co)

JAKARTA, POS RONDA – Pengamat politik dari Lingkar Inovasi Keadilan Nusantara (LIKANUS) Danara Astuti, menyarankan agar Prabowo Subianto dan Joko Widodo menjadi presiden secara bergiliran atau diblender menjadi satu paket setelah keduanya mengklaim sebagai pemenang pemilihan presiden (pilpres) versi hitung cepat (quick count).

Hasil penghitungan cepat atas pemungutan suara pilpres yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei menimbulkan polemik karena terdapat hasil yang berbeda-beda. Sebagian besar dari hasil survei yang dipublikasikan menunjukkan bahwa Jokowi – panggilan akrab Joko Widodo – dan Jusuf Kalla unggul, sementara sebagian menunjukkan hasil yang berbeda dan mengunggulkan pasangan Prabowo – Hatta Rajasa.

Meski demikian, terdapat kesamaan bahwa rata-rata keunggulan masing-masing pasangan tidak lebih dari 5 persen sehingga kedua pihak merasa percaya diri akan kemenangan mereka. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian mengeluarkan penyataan agar kedua pihak menahan diri dan menunggu keputusan akhir dari penghitungan manual (real count) Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 22 Juli nanti.

“Berhubung dua-duanya yakin sekali menang dan margin-nya kurang dari 5 persen, ya sebaiknya bergantian saja jadi presiden. Misalnya, minggu ini biar kabinetnya Prabowo yang bekerja, minggu depan kabinet Jokowi, minggu depan kembali lagi, dan begitu seterusnya. Saya rasa ini adil.” ujar  Danara saat dimintai pendapatnya pagi ini (10/7) di kantor LIKANUS terkait hasil hitung cepat.

Surat suara pilpres 2014. Pada tanggal 9 Juli kemarin, masyarakat Indonesia telah melaksanakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk memilih calon pemimpinnya. Keputusan akhir mengenai pemenang pilpres akan diumumkan oleh KPU pada tanggal 22 Juli 2014 setelah melalui proses penghitungan manual atau real count yang dilakukan oleh lembaga tersebut. (photo courtesy okezone.tv)

Surat suara pilpres 2014. Pada tanggal 9 Juli kemarin, masyarakat Indonesia telah melaksanakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk memilih calon pemimpinnya. Keputusan akhir mengenai pemenang pilpres akan diumumkan oleh KPU pada tanggal 22 Juli 2014 setelah melalui proses penghitungan manual atau real count yang dilakukan oleh lembaga tersebut. (photo courtesy okezone.tv)

Danara menanggap solusi tersebut sebagai langkah terbaik untuk memuaskan pendukung kedua pihak. Menurutnya, masyarakat Indonesia akan dapat menikmati kepemimpinan kedua kandidat secara adil dan merata.

Bahkan, untuk solusi yang lebih jauh lagi Danara mengusulkan pada para peneliti dan penemu ahli di Indonesia untuk menciptakan blender manusia untuk melebur dan menggabungkan kedua kandidat.

“Pemilu ini kan semboyannya JURDIL. Saya jujur menyarankan seperti itu, agar adil bagi masyarakat Indonesia. Dari isi otak yang terdalam saya malah ingin keduanya diblender jadi satu. Nanti presiden dan wakil presiden kita bisa diberi nama Prabowi Dodo – Jusuf Rajasa atau Joko Subianto  – Hattara Kalla.” paparnya dengan wajah yang dingin dan serius.

Sadar bahwa sarannya ini dapat dianggap kontroversial, Danara mengharapkan agar masyarakat membingkainya dalam paradigma kebangsaan. Menurutnya, rakyat Indonesia pantas mendapatkan yang terbaik dari kedua pasangan kandidat.

“Oleh karena itu, sudah logika alamiah bahwa keduanya harus digabung menjadi satu. Sambil menunggu ada yang menciptakan blender manusia, ya sebaiknya mereka bergantian jadi presiden seminggu-seminggu.” pungkasnya.

Pakar konspirasi politik dari Universitas Bunga Mercusuar Indonesia (UNIBUMI), Tatang Suripno, menanggapi saran dari LIKANUS sebagai solusi yang ‘kontroversial’, ‘aneh’, ‘mengerikan’, namun ‘menarik’, ‘inovatif’, dan ‘konspiratif’.

Tatang mengungkapkan bahwa saran tersebut tidak memiliki jaminan hasil yang efektif. Namun berdasarkan teori dan filosofi mengenai keadilan murni, solusi tersebut juga dianggapnya sebagai langkah yang ideal.

“Ide memblender dua manusia jadi satu itu mengerikan, tapi kalau memang ada teknologinya dan bisa dilakukan, kenapa tidak? Meski menurut saya, hasilnya belum tentu efektif atau sesuai yang diharapkan. Yang pasti apabila itu dilakukan, harus ada pencegahan masuknya bakteri-bakteri asing dari adonan yang akan melemahkan kualitas output dari hasil blender tersebut.” ujar Tatang.

Gedung KPU Pusat. Pengamat politik dari FORTDEM Robertinus Siagian menyarankan agar masyarakat bersabar untuk menunggu hasil dari KPU tanggal 22 Juli nanti. Menunggu hasil resmi dari lembaga berwenang, menurut Robertinus, merupakan salah satu tanggung jawab dari proses berdemokrasi. (photo courtesy republika.co.id)

Gedung KPU Pusat, tempat keputusan akhir dari penghitungan manual akan diambil. Pengamat politik dari FORTDEM Robertinus Siagian menyarankan agar masyarakat bersabar untuk menunggu hasil dari KPU tanggal 22 Juli nanti. Menunggu hasil resmi dari lembaga berwenang, menurut Robertinus, merupakan salah satu tanggung jawab dari proses berdemokrasi. (photo courtesy republika.co.id)

Sementara itu, pengamat politik dari Forum Transparansi Demokrasi (FORTDEM) Robertinus Siagian menyarankan langkah yang lebih konvensional, yaitu menunggu hasil penghitungan manual dari KPU.

Robertinus menyebutkan bahwa dalam demokrasi pastinya ada yang unggul dan tidak dalam sebuah pemilihan kepala negara atau kepala pemerintahan. Hanya saja, keputusan akhir tetap pada lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan penghitungan suara. Untuk kasus Indonesia, lembaga tersebut adalah KPU.

“Saya mendukung apa yang dikatakan Presiden SBY. Kedua pihak harus sabar meskipun yakin menang. Quick count itu kan hanya salah satu penghias proses pemilihan, seakurat apapun proyeksinya. Pada akhirnya semua terpulang pada real count yang dilakukan oleh KPU. Bukan apa-apa, tapi memang lembaga negara yang paling berwenang ya KPU. Itu sudah ada dalam undang-undang.” jelas Robertinus.

Ia menambahkan, yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah mengawal suara dari pasangan kandidat masing-masing agar tidak disalahgunakan atau hilang di perjalanan menuju kantor-kantor KPU.

Robertinus juga mengakui bahwa ini memerlukan upaya tambahan dari para relawan, namun karena sistem inilah yang berlaku di Indonesia, maka proses inilah yang harus dilalui sebagai bagian dari demokrasi.

“Bersabar menunggu hasil resmi diterbitkan adalah bagian dari tanggung jawab berdemokrasi, demikian juga mentaati proses yang telah ditentukan. Yang penting saat ini adalah masyarakat harus aktif dalam mengawal proses tersebut.” ujarnya. (Sha01)

 

===

 

DISCLAIMER

Iklan

Shaka

Other posts by

One Respond


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS