Iklan
LATEST TWEET

Pihak Jokowi: Laut Cina Selatan Itu Urusan Alien!

June 23, 2014       Internasional, Pemilu 2014, Politik      
Hubungan antara negara-negara ASEAN dan Republik Rakyat Cina (RRC) tidak selalu berjalan mulus. Meskipun telah menjalin berbagai macam kerjasama ekonomi, tetap terdapat sengketa-sengketa yang terus berlangsung terutama di wilayah Laut Cina Selatan. (photo courtesy asean-investor.com)

Hubungan antara negara-negara ASEAN dan Republik Rakyat Cina (RRC) tidak selalu berjalan mulus. Meskipun telah menjalin berbagai macam kerjasama ekonomi, tetap terdapat sengketa-sengketa yang terus berlangsung terutama di wilayah Laut Cina Selatan. (photo courtesy asean-investor.com)

JAKARTA, POS RONDA – Staf ahli dalam tim pemenangan kandidat Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla, Rafli Guntarto, menyatakan dukungan pada jawaban Jokowi atas pertanyaan Prabowo Subianto mengenai kondisi politik di Laut Cina Selatan.

“Apa yang dijawab oleh Pak Jokowi itu benar. Untuk apa kita bergabung untuk menyelesaikan masalah Laut Cina Selatan kalau tidak menguntungkan buat kita? Laut Cina Selatan itu urusan Alien! Biarkan saja begitu.” ujarnya saat diwawancara seusai acara debat capres.

Dalam debat capres yang diselenggarakan di Hotel Holiday Inn Kemayoran, Jakarta, semalam (22/6), Jokowi menyatakan bahwa sengketa di Laut Cina Selatan tidak mengikutsertakan Indonesia. Menurut Jokowi, masalah tersebut merupakan urusan antar negara lain.

“Ini adalah urusan negara yang lain dengan negara yang lain. Tapi kalau kita bisa masuk dan berperan, juga lebih baik. Tapi harus kita amati dan cek, apakah kita masuk ke konflik itu justru membuat kita berhubungan tidak baik dengan Tiongkok, lalu apakah kita bisa kasih solusi. Kalau kita bisa kasih solusi dengan diplomasi, tidak usah ikut-ikutan.” papar Jokowi menjawab pertanyaan Prabowo.

Sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan. RRC melakukan klaim atas wilayah teritorial Laut Cina Selatan dan kepulauan di dalamnya. Ini menimbulkan sengketa antara RRC dengan beberapa negara anggota ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia. Sengketa tersebut berkaitan erat dengan wilayah perbatasan Indonesia. (image courtesy bbc.co.uk)

Sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan. RRC melakukan klaim atas wilayah teritorial Laut Cina Selatan dan kepulauan di dalamnya. Ini menimbulkan sengketa antara RRC dengan beberapa negara anggota ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia. Sengketa tersebut berkaitan erat dengan wilayah perbatasan Indonesia. (image courtesy bbc.co.uk)

Rafli kemudian menjelaskan bahwa akan lebih baik untuk fokus kepada membantu kemerdekaan Palestina dibandingkan menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan. Ia juga mengatakan bahwa isu Palestina lebih dilihat oleh dunia internasional dibandingkan sekedar hamparan laut.

“Pak Jokowi sudah dapat doa dari rakyat Palestina, lho. Wajar kita lebih pilih Palestina. Memang kita bisa minta doa dari Laut Cina Selatan? Kalau dari Laut Kidul sih mungkin bisa. Isu Palestina lebih bergengsi, lebih hipster, lebih rame! Lagipula kami tidak terlalu memikirkan Laut Cina Selatan. Kalau di kantor Pak Prabowo kabarnya Malaysia sudah hilang dari peta di dinding***), di peta kantor kita sudah nggak ada juga Laut Cina Selatan.” jelasnya sambil tertawa.

Ia menyatakan bahwa Jokowi telah memiliki langkah jitu dalam menyelesaikan masalah diplomasi dan politik luar negeri Indonesia. Menurut Rafli semua itu bisa dilakukan dengan mudah melalui program online.

“Pak Jokowi nanti akan ada program e-diplomasi. Jadi konflik apapun di dunia, tinggal klik-klik, selesai. Kalaupun ada hambatan, dalam dua minggu pasti sudah selesai, pokoknya tinggal klik. Urusan diplomasi itu gampang. Para diplomat kita juga bisa cukup bekerja dari rumah, tidak perlu berhubungan langsung dengan orang lain. Semua dimudahkan. Ini jelas akan jadi kontribusi Pak Jokowi bagi perdamaian dunia.” ujar Rafli mengakhiri wawancara.

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pers bersama dengan Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah di Istana Negara akhir Februari lalu. Sepanjang sejarah, para presiden Indonesia selalu mendukung kemerdekaan bagi rakyat Palestina sesuai dengan amanat konstitusi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. (photo courtesy kompas.com)

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pers bersama dengan Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah di Istana Negara akhir Februari lalu. Sepanjang sejarah, para presiden Indonesia selalu mendukung kemerdekaan bagi rakyat Palestina sesuai dengan amanat konstitusi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. (photo courtesy kompas.com)

Usaha membantu kemerdekaan Palestina bukanlah hal yang baru bagi pemerintah Indonesia. Seluruh presiden Indonesia sejak Soekarno hingga dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seluruhnya mendukung kemerdekaan Palestina dari Israel. Presiden SBY bahkan untuk kesekian kalinya mengajak dunia untuk membangun Negara Palestina melalui ‘solusi dua negara’ saat menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Palestina Rami Hamdallah pada akhir bulan Februari 2014.

Hal tersebut ditekankan oleh pengamat politik internasional Indonesia, Goris Lawawei. Menurut Goris, dukungan pada Palestina tidak perlu disebutkan lagi dalam kampanye politik karena itu sudah menjadi amanat konstitusi untuk menghapus penjajahan di atas dunia. Saat seorang capres mencalonkan diri, maka dirinya sudah satu paket untuk mengemban amanat konstitusi tersebut sebagai bagian dari paradigma politik luar negeri bebas-aktif.

“Jabatan Presiden Indonesia sudah dengan sendirinya datang dengan amanat untuk membantu kemerdekaan Palestina, jadi tidak perlu disebutkan lagi. Justru saya pribadi melihat kasus Laut Cina Selatan lebih mendesak karena berhubungan dengan wilayah perbatasan dan potensi perekonomian kita, terutama wilayah Natuna dan Anambas.” ujar Goris saat dimintai pendapatnya pagi ini (23/6).

Goris melanjutkan, memang secara formal belum ada klaim dari pihak Republik Rakyat Cina (RRC) soal Kepulauan Natuna dan Anambas. Namun di wilayah tersebut, RRC kini tengah bersengketa dengan Filipina, Vietnam, Brunei, dan Malaysia, yang sama seperti Indonesia, merupakan negara anggota Asosiai Bangsa-bangsa di Asia Tenggara (ASEAN). Tidak ada jaminan bahwa apabila RRC secara resmi memenangkan sengketa, negara tersebut tidak akan melakukan klaim lebih jauh ke arah selatan menuju Natuna dan Anambas.

Karikatur mengenai hubungan antara ASEAN dengan Cina. Kondisi di wilayah perbatasan antara beberapa negara di Asia Tenggara sedang memanas akibat sengketa teritorial dengan Cina. (image courtesy economist.com)

Karikatur mengenai hubungan antara ASEAN dengan Cina. Kondisi di wilayah perbatasan antara beberapa negara di Asia Tenggara sedang memanas akibat sengketa teritorial dengan Cina. (image courtesy economist.com)

Bahkan beberapa bulan terakhir, kondisi di daerah sengketa semakin memanas terutama antara RRC dan Filipina berkaitan dengan klaim atas Kepulauan Spratley. Goris menganggap bahwa seorang presiden harus selalu menganggap potensi konflik di negara tetangga sebagai isu penting dan harus terus dipantau.

“Justru karena yang terlibat sengketa adalah negara-negara ASEAN, Indonesia mau tidak mau harus aktif terlibat. Katanya kita ingin jadi pemimpin ASEAN? Oleh karena itu kita harus membela kepentingan regional dan negara-negara anggota ASEAN juga. Justru negara-negara ASEAN harus bisa bekerja sama dan berkoordinasi agar tidak mudah diintervensi oleh pihak lain. Kita jadikan kepentingan ASEAN selaras dengan kepentingan Indonesia.” pungkas Goris. (Sha01)

 

***) Redaksi angkat jempol dan mengucapkan terima kasih kepada CAMEO Project atas ide yang brilian ini.

 

===

 

DISCLAIMER

Iklan

Shaka

Other posts by

6 Responses

  • kunderemp

    on June 24, 2014, 07:04:21

    Tumben banget abang Sha01 sebal ama Jokowi. Saya merasa artikelnya bernada kemarahan nih. Hehehehehe

    Reply to kunderemp
  • kunderemp

    on June 24, 2014, 10:06:43

    Reblogged this on Kunderemp's Rants and Insults and commented:
    Petanya bagus.. tapi kan harusnya garisnya putus-putus.

    Reply to kunderemp
  • Giorgio Tsoukalos II

    on June 24, 2014, 11:00:32

    saya berharap dari judul artikel ini Prof. Tsoukalos bisa memberikan masukan terhadap isu alien di Laut Tiongkok Selatan. Tapi ternyata tidak. Saya cukup kecewa.

    Reply to Giorgio
  • zuz een

    on July 15, 2014, 14:17:43

    capres sama staf (staf ahli ?) n pendukungnya sama bodohnya…..nmaaf deh saya ga mau dipimpin presiden bodoh…

    Reply to zuz
    • vanza

      on July 27, 2014, 00:44:05

      dasar bodoh… itu cuma disclaimer… makanya MIKIR

      Reply to vanza


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS