Iklan
LATEST TWEET

Lama Tunggu Izin Usaha, Para Pengusaha Bertapa ke Tibet

May 23, 2014       Daerah, Ekonomi & Bisnis, Politik      
Karikatur mengenai benang kusut birokrasi yang berbelit-belit. Dalam bidang perizinan usaha, lamanya pengurusan izin bahkan membuat para calon pengusaha sempat berkunjung ke Tibet beberapa bulan untuk bertapa. (photo courtesy ombudsman.or.id)

Karikatur mengenai benang kusut birokrasi yang berbelit-belit. Dalam bidang perizinan usaha, lamanya pengurusan izin bahkan membuat para calon pengusaha sempat berkunjung ke Tibet beberapa bulan untuk bertapa. (photo courtesy ombudsman.or.id)

JAKARTA, POS RONDA – Beberapa orang pengusaha yang bergabung dalam joint venture memutuskan untuk pergi ke Tibet dan bertapa sambil menunggu izin usaha perusahaan mereka selesai dikeluarkan oleh pihak terkait.

Hal tersebut dinyatakan oleh Toni Harsaya, salah satu dari para pengusaha pemilik PT Kaltim Makmur Canneries, yang kini sedang menunggu selesainya izin untuk bergerak di bidang pengalengan ikan.

“Seluruh dokumen yang diperlukan sih sudah kita serahkan ke pihak yang terkait, dan sebenarnya kita tinggal tunggu saja. Tapi kalau nunggunya musti sampai lebih dari setengah tahun paling cepat? Ya lebih baik kita pergi saja dulu ke Tibet buat bertapa baru nanti balik ke sini.” ujarnya.

Rekan Toni,  Sugeng Estiawan, juga mengemukakan hal serupa. Dalam pengurusan izin perusahaan mereka yang berbasis di Kalimantan Timur, dirinya harus mengajukan izin ke dinas perindustrian, perdagangan, lingkungan hidup, administrasi pelabuhan, dan lain-lain. Sugeng juga harus masih berkomunikasi dengan PT. PLN untuk urusan izin membangun generator pembangkit listrik mandiri bagi usahanya.

Sugeng mengaku kecewa terhadap birokrasi dan pengurusan izin usaha di Indonesia, yang berbeda dengan negara-negara lain yang pengurusannya bisa berlangsung cepat. Singapura bahkan tidak memerlukan waktu lebih dari dua-tiga hari saja. Dalam lingkup ASEAN sendiri, birokrasi Indonesia lebih lamban dibandingkan Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam.

Usaha pengalengan ikan. Hingga kini masih didominasi investor asing, birokrasi untuk pengurusan izin lengkap siap usaha seluruhnya bisa memakan waktu paling cepat 6-7 bulan. (photo courtesy kacamatasejati.com)

Usaha pengalengan ikan. Hingga kini masih didominasi investor asing, birokrasi untuk pengurusan izin lengkap siap usaha seluruhnya bisa memakan waktu paling cepat 6-7 bulan. (photo courtesy kacamatasejati.com)

“Kalau pengurusan administrasi pendirian perusahaan kini sudah mulai cepat, ya. Karena sudah ada sistem satu pintu. Saya sangat hargai itu. Tapi namanya usaha ‘kan tidak hanya itu saja, perlu izin usaha juga yang harus diajukan ke masing-masing pihak terkait selain dinas perdagangan, ini yang sering terkatung-katung.  Kalau biar lebih cepat ujung-ujungnya harus bayar lebih, ya apa bedanya sama zaman dahulu?” keluhnya.

Beberapa tahun lalu, Sugeng juga pernah mengalami kendala yang serupa saat bekerja sama dengan rekan bisnisnya yang berasal dari Denmark. Ia dan rekannya mengurus pendirian perusahaan dan izin usaha di masing-masing tempat asal untuk mempermudah hubungan kerja. Hasilnya, sang rekan dari Denmark dalam dua hari telah selesai segala perizinannya, sementara Sugeng  di Indonesia harus menunggu hingga tiga bulan.

“Dulu saya ke Tibet sambil menunggu izin keluar. Sekarang kondisinya hampir mirip, ya lebih baik saya ajak rekan-rekan saya ke Tibet lagi. Bertapa beberapa bulan, lumayan lah hasilnya begitu kembali ke sini bisa lebih fokus bekerja.” papar Sugeng.

Masalah ini juga menjadi kekhawatiran bagi para pengusaha lainnya. Wakil Ketua Kadin Kaltim Bidang Investasi,  Alexander Sumarmo, mengakui bahwa selama ini untuk menjalankan usaha harus disertai pengurusan izin yang memakan waktu lama.

“Kalau semua sudah lengkap memang akan diproses 2 x 24 jam. Tapi, melengkapinya ini yang rumit karena harus menyesuaikan dengan jenis usaha dan dinas yang berkaitan. Dari kepemilikan akta perusahaan hingga keluarnya izin pelaksanaan usaha, bisa ada jeda waktu paling cepat 6-7 bulan.” katanya.

Pemerintah Indonesia sendiri bukannya berdiam diri menghadapi isu tersebut. Dengan reformasi birokrasi, pemerintah sedikit demi sedikit telah memperoleh kemajuan dalam mempermudah izin berusaha.

Salah satunya adalah dengan pembuatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 530 wilayah di Indonesia. Kepengurusan akte perusahaan dan perizinan dari dinas perindustrian dan perdagangan bisa diurus hanya dalam 17 hari, meskipun tentunya masih jauh lebih lama dibandingkan Singapura yang hanya membutuhkan waktu tiga hari.

Pada bulan Oktober 2013, pemerintah meluncurkan program cepat capai. Salah satunya adalah untuk memperbaiki indikator-indikator kemudahan berbisnis di Indonesia. Birokrasi yang berbelit-belit terhadap transparansi starting bisnis yang biasanya memakan waktu 46 hari, diperpendek 9 hari.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), salah satu hasil dari reformasi birokrasi pemerintah untuk memangkas lama waktu pengurusan izin usaha. (photo courtesy tribunnews.com)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), salah satu hasil dari reformasi birokrasi pemerintah untuk memangkas lama waktu pengurusan izin usaha. (photo courtesy tribunnews.com)

Apresiasi terhadap usaha pemerintah juga dikemukakan oleh ekonom Universitas Jayabangsa Indonesia (UJI), Carika Liem. Namun, ia juga mengingatkan agar usaha pemerintah untuk memperbaiki sistem birokrasi dan perizinan tidak berhenti sampai di situ. Masih banyak masalah yang harus dibenahi oleh pemerintah, di antaranya adalah pungutan liar.

“Betul bahwa pemerintah sudah mengambil langkah maju, tapi sayangnya belum cukup. Dibandingkan negara-negara tetangga dan pesaing, kita masih ada di peringkat bawah. Pemerintah harus bisa lebih baik lagi dalam melakukan koordinasi perizinan.  Masa iya nunggunya lama sekali? Benar itu, lebih baik bertapa di Tibet dulu!“ paparnya sambil tertawa.

Carika juga mengatakan, seperti para pengusaha lndonesia lainnya, dirinya berharap birokrasi yang menghambat kemudahan berusaha segera dipangkas dan disederhanakan. Belum lagi permasalahan pungutan liar yang merajalela baik di dalam maupun di luar birokrasi.

Hal ini penting bagi pembentukan motivasi bagi para calon pengusaha lokal agar mau berwirausaha. Menurut Carika, para calon pengusaha tersebut adalah potensi pendapatan pajak bagi negara. Tentunya mereka harus diberikan kemudahan dalam memulai dan melaksanakan usahanya, sebagai bagian dari investasi pemerintah di masa depan.

“Seandainya difasilitasi, pasti banyak calon pengusaha yang akan sukses. Mereka bisa memberikan kontribusi pajak yang besar pada pemerintah nantinya. Tidaklah logis bila pemerintah membiarkan hambatan berusaha berlangsung, karena itu sama saja pemerintah menolak potensi aliran pendapatan negara. Bagi saya it’s a crime.” tambahnya. (Sha01)

====

DISCLAIMER

Iklan

Shaka

Other posts by

3 Responses

  • Bagonk

    on May 23, 2014, 22:08:31

    wah ini cuma bertapa doang ato sekalian sambil training di League of Assassins?

    Reply to Bagonk
  • Dini

    on May 24, 2014, 09:56:09

    bertapa mestinya di gunung Kidul…wakakakaka…
    btw, uda ada yg buat account berkenalan.com – htpps://berkenalan.com ga ya?
    spertinya asyik tuh, bisa buat kartu nama online dan tukar2 kartu nama dgn temen secara online, jejaring sosial baru ya?

    Reply to Dini
  • DuniaBidan.com

    on May 26, 2014, 09:19:57

    Hahahahaha….. Kejauhan tuh bertapanya. Di deket rumahku ada sebuah goa tuh. Cocok buat bertapa… :)

    Reply to DuniaBidan.com


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS