Iklan
LATEST TWEET

Serikat Buruh Usulkan Pengangguran Dibiayai Negara Menjadi Honorer

May 08, 2014       Ekonomi & Bisnis, Politik, Sosial      
Aksi unjuk rasa para buruh pada tanggal 1 Mei 2014. Para buruh menuntut dihapuskannya sistem outsourcing dan pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS tetap. (photocourtesy ANTARA & kontan.co.id)

Aksi unjuk rasa para buruh pada tanggal 1 Mei 2014. Para buruh menuntut dihapuskannya sistem outsourcing dan pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS tetap. (photocourtesy ANTARA & kontan.co.id)

JAKARTA, POS RONDA – Setelah meminta penghapusan tenaga honorer untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tetap tanpa tes dalam demonstrasi saat hari buruh, Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (ORASI) secara resmi mengubah sikapnya. Ketua organisasi tersebut, Rokhmin Daulani, menyampaikan hal tersebut dalam sebuah konferensi pers di kantor pusat ORASI di Sawangan, Depok, kemarin (7/5).

Rokhmin dalam pernyataannya mengatakan bahwa meskipun organisasinya mengharapkan agar para honorer segera diangkat menjadi PNS tetap, mereka ingin agar perekrutan honorer tetap diberlakukan terutama bagi para pengangguran.

“ORASI secara resmi mengubah sikap mengenai status tenaga honorer. Kami mendukung perekrutan honorer, namun hanya bagi para pengangguran dan hanya pemerintah yang bisa merekrut mereka.” ujar Rokhmin.

Seperti yang diketahui berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2014, pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2014 berjumlah sekitar 7,15 juta orang, atau sekitar 5% dari total jumlah penduduk yang termasuk dalam usia angkatan kerja.

Meski demikian, Rokhmin menyatakan bahwa pemerintah tidak perlu menyalurkan para pengangguran tersebut ke instansi pemerintah ataupun perusahaan. Adalah tugas para serikat buruh untuk memberdayakan mereka.

“Jadi, kami menawarkan adanya kerjasama antara serikat-serikat buruh dengan pemerintah. Cukup pemerintah angkat dan gaji mereka sebagai honorer, kemudian pekerjaan mereka ya kita-kita ini (serikat buruh) yang berikan.” lanjut Rokhmin.

Pekerjaan yang dimaksud oleh Rokhmin merupakan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh pengurus serikat buruh. Mulai dari pekerjaan administratif di kantor hingga konsolidasi dengan para anggota serikat buruh di lapangan. Menurut Rokhmin, setidaknya ada aktivitas yang dikerjakan oleh para pengangguran yang diangkat menjadi honorer. Dengan demikian, mereka terhindar dari potensi kegiatan kriminal dan tetap dapat menjaga martabatnya sebagai manusia yang berdaya guna.

Para pencari kerja beramai-ramai melihat papan lowongan pekerjaan. Jumlah pengangguran terbuka di Indonesia berjumlah 7,15 juta orang berdasarkan data yang dikeluarkan BPS bulan Februari 2014. (photo courtesy liniberita.com)

Para pencari kerja beramai-ramai melihat papan lowongan pekerjaan. Jumlah pengangguran terbuka di Indonesia berjumlah 7,15 juta orang berdasarkan data yang dikeluarkan BPS bulan Februari 2014. (photo courtesy liniberita.com)

Sekretaris Jenderal Konfederasi Pekerja dan Buruh Kepulauan (KPBK) Paulus Kalempou, yang juga hadir dalam konferensi pers tersebut menyetujui apa yang disebutkan oleh Rokhmin. Paulus menganggap bahwa usulan kerjasama serikat buruh dan pemerintah yang dapat menjadi jawaban atas masalah pengangguran yang ada di Indonesia.

Lebih jauh lagi, ia juga menilai bahwa apabila usul tersebut disetujui maka posisi kaum buruh akan lebih kuat karena adanya tambahan tenaga untuk bisa menjangkau para pekerja yang masih belum tergabung dalam serikat buruh.

“Bagi saya ini usul yang luar biasa dan menyelesaikan banyak masalah sekaligus. Pemerintah bisa menekan angka pengangguran, dan kami di serikat-serikat buruh bisa punya tenaga lebih untuk menjangkau rekan-rekan pekerja yang belum terlindungi. Bagi organisasi kami, ini juga berarti bisa mengurangi beban pengeluaran. Solusi yang sangat baik.” ujar Paulus.

Usulan ORASI dan Rokhmin mendapat tentangan dari pakar ilmu politik pemerintahan dari Jakarta Centre of Political Studies, Marini Surhatman. Baginya, usulan yang dilontarkan oleh ORASI malah akan menghasilkan masalah baru.

“Apa yang dikemukakan oleh mereka itu menurut saya absurd. Mereka ingin para pengangguran dibiayai oleh pemerintah, tapi yang mempekerjakan mereka adalah organisasi serikat buruh? Ini kan gila. Coba nanti pada saat mereka berunjuk rasa, orang-orang tersebut pasti juga akan turun ke jalan. Sama saja pemerintah membiayai orang untuk mendemo diri sendiri, dan parahnya lagi pendemo honorer itu dibiayai dari pajak masyarakat. APBN bisa jebol.” papar Marini.

Hingga saat ini, redaksi POS RONDA masih belum mendapatkan respon dari kalangan pengusaha atas usulan ORASI. Meski demikian, diperkirakan asosiasi-asosiasi pengusaha di Indonesia juga akan menolak usulan tersebut. (Sha01)

Iklan

posronda

Other posts by

no Respond

  • anonymous

    on May 13, 2014, 10:43:07

    Hidup nganggur !!

    Reply to anonymous
  • JanganManjaDeh

    on May 13, 2014, 16:13:15

    kenapa jadi pengangguran?
    pedagang/wira-swasta jg sudah diberi kemudahan pemodalan…
    kalo ndak sanggup ya jadi petani garapan….atau kalo masih ndak mau yaa kuli-batu jg kerja…
    mau nya kok manja2,,

    kalo pendidikan & soft-skill jadi alasan,, mana mau kami bayar pajak buat membayar orang yg ndak capable bekerja melayani rakyat.

    saya juga masih pekerja kecil…kelas buruh, tapi gak harus manja jg lah.

    Reply to JanganManjaDeh
  • kuncenserver

    on May 14, 2014, 10:16:34

    habis jadi honorer yg dibiayai pemerintah, trus demo minta LED, parfum, uang pulsa dan internet, apartement…..
    pemerintah dan para pembayar pajak lak yo mati berdiri ini…

    Reply to kuncenserver


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS