Iklan
LATEST TWEET

Caleg Stress Ancam Anggaran BPJS?

April 30, 2014       Pemilu 2014, Politik, Sosial      
Artikel di sebuah surat kabar mengenai persiapan rumah sakit untuk melayani caleg stress akibat gagal terpilih di pemilu. Terdapat lebih dari 160.000 caleg gagal lolos ke kursi legislatif, sebagian di antaranya diperkirakan akan membutuhkan bantuan kesehatan jiwa di rumah sakit. (photo courtesy bisnisfun.com)

Artikel di sebuah surat kabar mengenai persiapan rumah sakit untuk melayani caleg stress akibat gagal terpilih di pemilu. Terdapat lebih dari 160.000 caleg gagal lolos ke kursi legislatif, sebagian di antaranya diperkirakan akan membutuhkan bantuan kesehatan jiwa di rumah sakit. (photo courtesy bisnisfun.com)

JAKARTA, POS RONDA – Berakhirnya penghitungan suara pemilu legislatif (pileg) resmi di sebagian besar daerah pemilihan menyisakan lebih dari 160.000 calon anggota legislatif (caleg) yang tidak terpilih. Sebagian dari caleg yang tidak terpilih tersebut dikabarkan mengalami penurunan kondisi mental dan harus menjalani terapi atau dirawat di rumah sakit jiwa (RSJ).

Fenomena ini sudah berlangsung semenjak sehari setelah pileg, di mana hasil hitung cepat dan hitungan saksi lokal telah memberikan petunjuk kuat apakah seorang caleg terpilih atau tidak.

RSJ di seluruh Indonesia telah bersiap-siap untuk menampung para caleg gagal yang membutuhkan pelayanan mereka. Sebagian bahkan telah mempersiapkan pelayanan ekstra dengan menyediakan ruang VIP, paket perawatan khusus, hingga mengimpor para ahli psikiatri politik terkemuka dari luar negeri.

Terbukti bahwa semenjak satu hari setelah pileg, banyak RSJ yang melaporkan bahwa para caleg tidak terpilih datang dan menggunakan layanan mereka, sebagian besar diantarkan oleh keluarga masing-masing. Meski demikian, belum ada data resmi mengenai jumlah pasien yang berasal dari kalangan caleg tidak terpilih, mengingat hingga saat ini jumlahnya masih terus bertambah.

Ruangan Poli Jiwa dan Psikiatri di RSUD Nunukan, Kalimantan Utara. Beberapa caleg gagal dilaporkan menjalani perawatan di rumah sakit ini. (photo courtesy kompas.com)

Ruangan Poli Jiwa dan Psikiatri di RSUD Nunukan, Kalimantan Utara. Beberapa caleg gagal dilaporkan menjalani perawatan di rumah sakit ini. (photo courtesy kompas.com)

Pengamat kebijakan publik dari Indonesian Public Policy Watch (IPPW), Sugeng Hadi Murtani , memperingatkan bahwa dampak dari pileg ini memiliki konsekuensi yang rumit, terutama bila berkaitan dengan para caleg tidak terpilih yang kemudian membutuhkan layanan kesehatan jiwa.

“Jumlah caleg gagal di atas 150 ribu orang itu jangan dianggap remeh. Ambil saja kasarnya 1 dari 10 caleg butuh pelayanan jiwa, itu saja sudah 150.000 pasien. Kita harus sadar bahwa sebagian besar dari mereka ini orang-orang yang sudah habis-habisan baik harta maupun tenaga. Maka apabila mereka membutuhkan (layanan yang cukup) lama, mereka dan keluarganya kemungkinan tidak lagi punya uang untuk membayar biaya rumah sakit” ujar Sugeng saat ditemui di kantor IPPW di kawasan Tebet, Jakarta Selatan (29/04).

Apabila para caleg yang menjadi pasien tersebut tidak sanggup membayar, maka sesuai dengan ketetapan bahwa negara melindungi dan memberikan layanan kesehatan pada warga negara, maka mau tidak mau pemerintah yang harus membayar.

“Kalau sudah begini kan pemerintah yang harus membayar. Sudah biaya pemilu mahal, kemudian masih ditambah dengan menanggung para caleg yang stress. Tentunya pemerintah tidak dibenarkan untuk menelantarkan mereka, dan akhirnya akan ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS.” papar Sugeng.

Salah satu kantor regional pelayanan BPJS Kesehatan. Ditakutkan terjadi ancaman terhadap anggaran BPJS untuk penyembuhan caleg stress, namun hal ini ditampik oleh pejabat BPJS. (photo courtesy antaranews.com)

Salah satu kantor regional pelayanan BPJS Kesehatan. Ditakutkan terjadi ancaman terhadap anggaran BPJS untuk penyembuhan caleg stress, namun hal ini ditampik oleh pejabat BPJS. (photo courtesy antaranews.com)

Pasien tidak mampu yang dirawat di rumah sakit milik pemerintah dipastikan akan bisa menggunakan fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan akan di rawat dengan fasilitas non-VIP, seperti yang sudah dikonfirmasi di Bengkulu dan Sulawesi Tengah. Untuk rumah sakit non-pemerintah, kebijakan bergantung kepada masing-masing rumah sakit.

Sugeng melanjutkan, “caleg stress yang sedemikian banyak akan membebani anggaran kesehatan nasional, ini sama dengan mengancam program BPJS. Anggaran BPJS yang seharusnya bisa dialihkan kepada keperluan masyarakat yang lain, bisa-bisa tersedot untuk keperluan perawatan para caleg gagal. Ini kan tidak lucu, jadinya.”

Seorang pejabat BPJS yang tidak mau disebutkan namanya, mengakui bahwa digunakannya anggaran JKN untuk pemulihan para caleg yang menjadi pasien sangat dimungkinkan. Namun, dirinya menepis anggapan bahwa hal tersebut mengancam anggaran BPJS.

“Apabila soal pasien, ya memang dimungkinkan untuk menggunakan JKN BPJS. Mereka ini kan tetap penduduk, dan warga negara. Tapi menurut saya tidak ada ancaman terhadap anggaran BPJS. Bagaimanapun, BPJS melalui JKN akan memastikan bahwa masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak.” ujarnya.

Surat suara yang berisikan banyak nama caleg yang bertarung melawan caleg lainnya, bahkan dari partai yang sama. Sistem pemilu yang kurang baik dituding sebagai penyebab munculnya fenomena caleg stress dalam jumlah besar. (photo courtesy tribunnews.com)

Surat suara yang berisikan banyak nama caleg yang bertarung melawan caleg lainnya, bahkan dari partai yang sama. Sistem pemilu yang kurang baik dituding sebagai penyebab munculnya fenomena caleg stress dalam jumlah besar. (photo courtesy tribunnews.com)

Menanggapi hal ini, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Jaya Nusantara Raya (UNJURA) Heru Priyokusumo, mengatakan bahwa akar permasalahannya terletak pada sistem pemilu yang cacat dan cenderung brutal.

“Memang pada dasarnya para caleg di Indonesia hanya sedikit sekali yang siap kalah. Masalah mental juga bermain, tapi lebih penting lagi adalah pemerintah dan KPU mendesain sistem pemilu yang tidak memikirkan tingkatan mental para caleg. Habislah para caleg itu bermain uang sampai bangkrut, lalu stress.” ujar Heru.

Menurut Heru, apa yang terjadi pada saat ini sudah tidak bisa dihentikan, namun masih ada peluang untuk tahun 2019 nanti. Pemerintah dan KPU harus bisa memberikan format pemilu yang lebih ramah dan tidak berbiaya tinggi.

“Solusinya, untuk tahun 2019, pemerintah dan KPU harus bisa membuat sistem pemilu yang lebih hemat, lebih ramah, dan tidak mengundang polemik lebih lanjut. Apabila sejak awal desain pemilu ini tidak asal jadi, sebenarnya isu caleg stress dan anggaran BPJS seperti ini tidak perlu ada.” jelasnya. (Sha01)

Iklan

posronda

Other posts by


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS