Iklan
LATEST TWEET

Rekapitulasi Suara Bermasalah, KPU Terima Kiriman dari Provinsi ke-35

April 29, 2014       Pemilu 2014, Politik      
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. Di tengah-tengah polemik mengenai kecurangan pemilu, KPU menerima kiriman hasil rekapitulasi suara dari Provinsi Sumatera Timur. (photo courtesy lensaindonesia.com)

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. Di tengah-tengah polemik mengenai kecurangan pemilu, KPU menerima kiriman hasil rekapitulasi suara dari Provinsi Sumatera Timur. (photo courtesy lensaindonesia.com)

JAKARTA, POS RONDA – Di tengah-tengah keterlambatan laporan hasil rekapitulasi suara pemilihan umum legislatif (pileg) di beberapa provinsi , Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menerima kiriman hasil rekapitulasi suara dari Provinsi Sumatera Timur.

Datangnya hasil rekapitulasi suara tersebut dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Pusat, Arief Rahman Hakim. Meski demikian, ia tidak mau menyebutkan detail isi dari rekap suara tersebut.

“Kami memang menerima paket berisi dokumen rekapitulasi hasil suara, dari Provinsi Sumatera Timur. Detail isinya tidak perlu kami buka di sini, karena tidak penting. Kami tidak akan menggunakan dokumen ini, karena tidak ada Provinsi Sumatera Timur.” ucap Arief saat ditemui pagi ini (29/04) di Gedung Kantor KPU Pusat.

Peristiwa ini tentu mengejutkan, sebab dalam pembagian administratif di Indonesia hanya terdapat 34 provinsi, dan tidak ada Provinsi Sumatera Timur. Terakhir tercatat dalam sejarah, Sumatera Timur adalah negara yang tergabung dalam Republik Indonesia Serikat, dan melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950.

Pihak KPU sendiri masih belum bisa memastikan apakah kiriman rekap suara dari ‘provinsi ke-35’ ini hanyalah perbuatan kelakar seseorang atau merupakan usaha kecurangan dalam penghitungan suara. Permasalahannya adalah, paket kiriman hasil rekap tersebut tampak resmi dengan segala dokumen, pengantar, dan cap  kelengkapannya.

“Yang menjadi perhatian kami adalah, dokumen ini sempurna kelengkapannya. Jadi seandainya pun ada yang iseng, tenaga dan sumber daya yang dikeluarkan tidak main-main. Dokumen hasil rekap yang kami terima ini nyaris asli, bila kop-nya tidak tertulis ‘Provinsi Sumatera Timur’. Kami jadi curiga apakah ini merupakan usaha kecurangan dalam pemilu”, papar Arief.

Arief juga menyatakan bahwa pihaknya telah melaporkan hal ini kepada pihak Bawaslu dan kepolisian agar bisa ditelusuri lebih lanjut.

Menyikapi hal ini, pengamat politik dari Forum Transparansi Demokrasi (FORTDEM) Robertinus Siagian menyatakan bahwa sekedar kelakar ataupun usaha  kecurangan, seharusnya ini menjadi titik evaluasi bagi KPU, Mahkamah Konstitusi (MK), maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bahwa pelaksanaan pemilu tahun 2014 ini kacau-balau justru pada saat penghitungan suara.

“Sebaiknya ini disikapi KPU, MK, atau siapapun yang berurusan dengan pemilu, sebagai kritik,” ujar Robertinus. “Akui saja kalau dari transparansi dan pengawasan, pemilu kita hancur lebur tahun ini. Mahal, berlarut-larut, tapi sulit dipertanggungjawabkan.” tambahnya.

Sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, pemilihan umum di Indonesia menjadi sorotan dunia. Ini terbukti dari banyaknya liputan media massa luar negeri dan pakar politik asing yang menganalisis pelaksanaan dan hasil dari pemilu di Indonesia. Umumnya, mereka memuji pelaksanaan pemilu di Indonesia sebagai kisah sukses demokrasi di negara multi-kultural yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Penghitungan dan rekapitulasi suara hasil pemilu di tingkat kelurahan. Pada masa-masa inilah sering dilaporkan terjadi kecurangan pemilu, berupa penggelembungan, pencurian, dan jual-beli suara. (photo courtesy tribunnews.com)

Penghitungan dan rekapitulasi suara hasil pemilu di tingkat kelurahan. Pada masa-masa inilah sering dilaporkan terjadi kecurangan pemilu, berupa penggelembungan, pencurian, dan jual-beli suara. (photo courtesy tribunnews.com)

Sayangnya, menurut Robertinus, media dan pengamat asing seringkali hanya memperhatikan proses pemberian suara, bukan saat suara tersebut dihitung di level kelurahan, kecamatan, ataupun kabupaten. Padahal, pada masa-masa itulah kecurangan berupa pencurian, penggelembungan, dan jual-beli suara terjadi.

“Orang-orang dari luar negeri itu tidak tahu. Mereka hanya bilang pemilu tidak rusuh, dilangsungkan dengan baik. Padahal justru pertempuran yang sebenarnya, curi-mencuri, terjadi pada saat pengiriman dan penghitungan suara di kecamatan dan kabupaten.” jelas Robertinus.

Hingga hari ini, terdapat ribuan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum melakukan pemungutan suara ulang. Pemungutan ulang itu terjadi dikarenakan adanya indikasi kecurangan dalam pemilu. Di beberapa tempat seperti Bogor, Palopo, dan Dumai, rapat pleno rekapitulasi hasil suara sempat mengalami kericuhan meski tidak sampai menimbulkan kerusakan berarti.

Kondisi ini juga dikeluhkan oleh para politisi. Nurul Arifin, anggota DPR dari Partai Golkar yang dipastikan gagal mempertahankan kursinya pada pileg tahun ini, menyatakan bahwa dirinya menganalogikan pemilu tahun ini bagaikan ‘perang saudara di Suriah, peristiwa ganas dan tanpa etika sebab saudara dengan saudara saling bunuh’.

Pernyataan Nurul bisa dipahami sebab pertarungan dan usaha curang-mencurangi tidak hanya dilakukan oleh calon legislatif (caleg) partai tertentu ke caleg partai lain, namun juga ke caleg partai sendiri seperti yang terjadi di Solo (11/4).

Salah satu rapat pleno kabupaten rekapitulasi hasil pemungutan suara pileg 2014. Tidak seluruh rapat pleno berlangsung mulus. Terdapat beberapa tempat yang sempat terjadi kericuhan. (photo courtesy beritatuban.com)

Salah satu rapat pleno kabupaten rekapitulasi hasil pemungutan suara pileg 2014. Tidak seluruh rapat pleno berlangsung mulus. Terdapat beberapa tempat yang sempat terjadi kericuhan. (photo courtesy beritatuban.com)

Kekecewaan serupa juga dikemukakan oleh Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra. Saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta kemarin (28/4), Yusril menyatakan bahwa penyelenggaran pemilu tahun ini adalah yang terkorup dan paling memprihatinkan. Baginya, bahkan percuma saja untuk menggugat hasil pemilu.

“Percuma saja menggugat. Kecurangan terlalu banyak, sehingga kalau diakomodasi satu-persatu, sebesar apapun ruangan MK, tidak akan cukup. Memang sulit, tapi harus diakui bahwa bangsa kita ternyata belum siap untuk demokrasi model seperti ini.” keluh Yusril merujuk kepada proses memilih nama caleg secara langsung.

Untuk mengatasi masalah ini, Robertinus menyarankan agar KPU membuat format baru yang lebih dapat dipertanggungjawabkan untuk pemilu tahun 2019.

“KPU harus menemukan format yang layak. Tanggung jawab mereka pada masyarakat, harus ingat itu. Bisa dengan kembali ke model lama di mana hanya memilih partai politik, atau bisa dengan mengubah daerah pemilihan secara radikal sehingga masing-masing partai hanya bisa mengajukan satu calon untuk satu dapil. Persaingan akan lebih adil dan perjuangan masing-masing partai bisa lebih terarah, tidak saling baku-hantam sendiri.” ujar Robertinus. (Sha01)

Iklan

posronda

Other posts by


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS