Iklan
LATEST TWEET

PIM Kecam Pemerintah: Kemendikbud Lalai dan Gagal Paham!

April 25, 2014       Sosial      
Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Jakarta International School (JIS) menjadi sorotan masyarakat nasional dan internasional. (photo courtesy viva.co.id)

Gerbang utama Jakarta International School (JIS), di Jakarta Selatan. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di TK JIS telah menjadi sorotan masyarakat nasional dan internasional, sekaligus menuai kecaman dari berbagai pihak. (photo courtesy viva.co.id)

 

JAKARTA, POS RONDA – Beberapa hari pasca deklarasi pendirian Partai Ibu Menyusui (PIM) hari Senin lalu (21/4), Ketua Umum PIM Yasmin Ratu Lestari mengeluarkan pernyataan mengenai kasus penyiksaan dan pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di institusi Jakarta International School (JIS) yang terletak di Jakarta Selatan. Setelah sebelumnya terungkap kasus pada tingkat Taman Kanak-kanak (TK), kemarin (24/4) kasus kedua terungkap di institusi yang sama. Polisi telah menangkap dua orang yang dianggap sebagai tersangka, dan masih menyelidiki kemungkinan adanya pelaku lain.

Dalam pernyataannya, Yasmin tidak hanya mengecam pelaku dan manajemen JIS, namun juga pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai pihak penanggung jawab tertinggi atas kasus tersebut.

“Partai Ibu Menyusui secara resmi mengutuk keras perbuatan kriminal tersebut, dan juga mengecam keras pelaku, manajemen JIS, dan Kemendikbud.” ujar Yasmin.

Yasmin menilai Kemendikbud terlalu lembek dan lamban dalam menangani kasus JIS. Lebih jauh lagi, Yasmin juga mengecam pernyataan pihak Kemendikbud yang dikeluarkan oleh Lydia Freyani Hawadi, Dirjen Pendidikan Dasar Usia Dini Non-formal Kemendikbud.

Lidya Freyani menyatakan bahwa dari hasil investigasi Kemendikbud, siswa yang  bersekolah di JIS  mengenakan pakaian bebas dan minim sehingga memicu kejadian negatif. Menurutnya, sekolah harus  tetap membimbing siswa agar berpakaian rapi dan sopan.

Pernyataan tersebut juga mengundang kecaman dari berbagai pihak, diantaranya Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, yang mengatakan bahwa apa yang disebutkan oleh pihak Kemendikbud adalah viktimisasi korban, dan cenderung menyalahkan korban atas kasus yang terjadi dan tidak mencapai akar masalahnya, yaitu sistem pengawasan dan pengamanan yang berlaku di sekolah-sekolah.

PIM menanggapi positif usaha Kemendikbud untuk menutup TK JIS, yang ternyata tidak memiliki izin untuk beroperasi. Namun dalam lansiran siaran pers Kepala Sekolah JIS pagi ini(25/5), pihak JIS menyatakan telah mengajukan dokumen yang disyaratkan untuk melangsungkan Program Anak Usia Dini (PAUD), agar TK JIS dapat kembali dibuka.

Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia. Partai Ibu Menyusui dan GPGM menuding Kemendikbud bersikap lemah dan lamban, sekaligus gagal memahami inti permasalahan dari kasus ini. (photo courtesy beritajogja.co.id)

Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia. Partai Ibu Menyusui dan GPGM menuding Kemendikbud bersikap lemah dan lamban, sekaligus gagal memahami inti permasalahan dari kasus ini. (photo courtesy beritajogja.co.id)

Bagi Yasmin, apa yang dilakukan oleh JIS merupakan tamparan terhadap Kemendikbud yang bersikap lembek dan keliru dalam menyikapi kasus kekerasan seksual.

“TK JIS ditutup karena permasalahan izin, bukan karena kasus pelecehan anak yang terjadi. Dengan begitu mudah saja, tinggal ajukan dokumen, lalu izin didapat. Apabila Kemendikbud menutup mata bahwa masalah yang utama adalah kekerasan seksual, dan tetap menganggap itu dikarenakan siswa menggunakan pakaian minim, sepertinya yang lebih perlu untuk ditutup adalah Kemendikbud karena gagal paham.” ujar Yasmin.

Pernyataan Yasmin didukung oleh aktivis kesejahteraan pemuda dan anak, Hasan Bahri Arifin, yang juga ketua Gerakan Perlindungan Generasi Muda (GPGM). Hasan menilai bahwa tidak terlihat komitmen dari Kemendikbud maupun pemerintah dalam memberikan rasa aman bagi anak-anak.

“Anak-anak adalah tanggung jawab orang dewasa. Dan orang dewasa tidak boleh mengeksploitasi anak-anak dalam bentuk apapun, apalagi seksual!” papar Hasan. “Sepertinya baik manajemen JIS maupun Kemendikbud tidak paham soal ini.”

Hasan lebih lanjut menyatakan bahwa Kemendikbud tidak seharusnya bersikap lemah menghadapi sekolah internasional seperti JIS. Ia juga berharap agar investigasi kasus pelecehan pada anak ini tidak hanya dilakukan pada JIS, namun juga sekolah-sekolah lain.

Kasus yang terjadi di JIS tidak hanya menjadi sorotan nasional, namun juga internasional. Terlebih lagi saat Biro Investigasi Federal (FBI) Amerika Serikat mengeluarkan data mengenai William Vahey, seorang guru yang pernah bekerja di JIS selama satu dasawarsa dari tahun 1992 hingga 2002. Vahey bunuh diri pada bulan Maret lalu saat terkuak bahwa dirinya adalah pelaku kekerasan seksual pada anak.

William Vahey, pelaku kekerasan seksual pada puluhan anak-anak. Vahey masuk dalam daftar pencarian FBI dan bunuh diri pada bulan Maret lalu. (photo courtesy standard.co.uk)

William Vahey, pelaku kekerasan seksual pada puluhan anak-anak. Vahey masuk dalam daftar pencarian FBI dan bunuh diri pada bulan Maret lalu. (photo courtesy standard.co.uk)

Investigasi yang dilakukan oleh Kemendikbud membuka banyak hal mengenai JIS, mulai dari keberadaan TK yang tanpa izin hingga lemahnya penerimaan pegawai di sekolah tersebut. Menurut Lidya Freyani, JIS tidak pernah melaporkan rekruitmen guru-gurunya ke Kemendikbud. Lebih jauh lagi, JIS juga tidak memiliki komite sekolah, dengan demikian menyalahi aturan Kemendikbud.

Namun yang lebih memprihatinkan, status sekolah bertaraf internasional (SBI) dan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) sebenarnya telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan diatur kembali dalam PP Nomor 17 tahun 2010.

Sekolah-sekolah internasional kemudian diberikan waktu tiga tahun untuk merubah fungsi dan statusnya. Kemendikbud sendiri mengakui bahwa hingga 1 Januari 2013, terdapat 111 sekolah internasional yang seharusnya berpindah status, masih belum mengubah statusnya.

Rupanya, belum ada peraturan menteri yang merupakan turunan dari PP tahun 2010 tersebut. Ini pada akhirnya menyebabkan status sekolah internasional menjadi vakum, kosong, atau tidak jelas. Kemendikbud sendiri berharap akan merampungkan peraturan menteri tersebut sebelum masa jabatan Menteri M. Nuh berakhir.

Hasan Bahri Arifin menganggap bahwa ini adalah bentuk kelalaian dari Kemendikbud. Ini menyiratkan bahwa sejak tahun 2010 hingga saat ini, Kemendikbud sama sekali tidak menganggap penting hilangnya status lebih dari seratus sekolah tersebut.

“Ini jelas kelalaian Kemendikbud. Keputusan MK dan PP sudah ada dari tahun 2010, kok. Lalu kenapa baru sekarang mau dibuat peraturan menterinya? Ini artinya, selama tiga tahun terakhir banyak orang tua menghabiskan ratusan juta rupiah untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang statusnya vakum dan tidak jelas, hanya karena kelalaian Kemendikbud.” pungkas Hasan. (Sha01/Nos)

Iklan

posronda

Other posts by


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS