Iklan
LATEST TWEET

Lindungi Hak Perempuan, Partai Ibu Menyusui Dideklarasikan

April 21, 2014       Megapolitan, Politik, Sosial      
Suasana konferensi pers deklarasi berdirinya Partai Ibu Menyusui di Balai Kartini, Jakarta (21/4).

Suasana konferensi pers deklarasi berdirinya Partai Ibu Menyusui di Balai Kartini, Jakarta (21/4). (photo courtesy flickr.com)

JAKARTA, POS RONDA – Sejumlah aktivis hak perempuan, ibu hamil, dan ibu rumah tangga mendeklarasikan berdirinya Partai Ibu Menyusui (PIM) di Gedung Balai Kartini, Jakarta, pagi ini (21/4). Partai yang menyatakan akan memperjuangkan hak bagi perempuan dan anak, terutama para ibu hamil dan menyusui ini bertekad agar dapat ikut serta dalam pemilihan umum pada tahun 2019.

Dalam deklarasi tersebut, aktivis hak perempuan Yasmin Ratu Lestari resmi diangkat sebagai Ketua Umum PIM. Jabatan Sekretaris Jenderal dipegang oleh Meliana Tuharea, yang selama ini dikenal sebagai ketua Gerakan Konsumen Aktif, organisasi yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen.

Pendirian PIM, menurut Yasmin, merupakan langkah yang logis akibat minimnya perlindungan pemerintah terhadap para ibu hamil dan menyusui.

“Kami menilai bahwa pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, sama sekali tidak menempatkan hak ibu hamil dan menyusui sebagai prioritas. Sudah ada Konvensi ILO, UU Ketenagakerjaan, dan UU Kesehatan, tapi kenyataan di lapangan, peraturan-peraturan tersebut sering tidak dijalankan.” ujar Yasmin.

Yasmin juga menilai bahwa kehidupan sehari-hari sering tidak menunjukkan keramahan kepada para ibu hamil dan menyusui.

“Kita bisa lihat sendiri contohnya di jalan-jalan, di gedung-gedung kantor, pasar-pasar, pusat perbelanjaan, atau fasilitas transportasi umum. Contoh kecil saja, sering tidak ada ruangan untuk ibu menyusui atau untuk digunakan sebagai nursery room yang mandiri. Seandainya ada, fasilitasnya tidak lengkap. Seringkali para ibu harus menggunakan kamar mandi atau toilet sebagai ruang ASI, padahal jelas-jelas ruangan tersebut tidak steril.” tambah Yasmin.

Sejak tahun 2004, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia telah mengeluarkan keputusan mengenai pemberian Air Susu Ibu secara eksklusif. Ini sesuai dengan Konvensi ILO No. 183 tahun 2000 pasal 10 tentang ibu menyusui, bahwa perempuan harus diberi hak istirahat untuk menyusui anaknya.

Indonesia sendiri memiliki UU Ketenagakerjaan tahun 2003 yang mengharuskan adanya kesempatan menyusui sepatutnya dalam waktu kerja, dan didukung oleh UU Kesehatan tahun 2009 bahwa selama pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan fasilitas dan waktu khusus yang diadakan di tempat kerja maupun tempat sarana umum.

“Sayangnya hingga saat ini, meskipun sudah banyak imbauan dan wacana pengadaan fasilitas, hanya sebagian tempat kerja dan tempat umum yang punya Pojok ASI dan nursery room yang layak.” keluh Yasmin.

Ruang menyusui yang terdapat di salah satu tempat publik. Sayangnya belum semua tempat kerja dan umum memiliki fasilitas seperti ini. (photo courtesy republika.com)

Ruang menyusui yang terdapat di salah satu tempat publik. Sayangnya belum semua tempat kerja dan umum memiliki fasilitas seperti ini. (photo courtesy republika.com)

Pentingnya pengadaan fasilitas tersebut tidak hanya berguna bagi ibu hamil dan menyusui, melainkan lebih bermanfaat bagi sang anak, baik yang masih di dalam kandungan maupun disusui. Menurut Meliana, perlindungan pada ibu hamil dan menyusui adalah juga perlindungan kepada anak.

“Jadi, seluruh hak dan fasilitas itu bertujuan untuk melindungi sang anak. Kenapa demikian? Anak-anak, baik yang berada di dalam kandungan maupun telah lahir, merupakan aset negara. Merekalah yang di masa depan akan menjadi generasi penerus bangsa. Mungkin saja dari anak-anak Indonesia yang lahir hari ini atau besok, akan ada yang menjadi menteri, presiden, atau bahkan sekjen PBB di masa depan.” ujar Meliana. “Tugas kita adalah memastikan bahwa mereka dalam kondisi terbaik sejak masih dalam kandungan, untuk mencapai cita-cita mereka nanti”, tambahnya.

Pengamat kesejahteraan anak dari Yayasan Anak Sehat Sejahtera (YASS) yang juga hadir dalam deklarasi tersebut, Rinto Muladi, menyambut positif pendirian PIM. Bagi Rinto, hadirnya PIM merupakan suatu metode komitmen politik untuk melindungi masa depan anak-anak di Indonesia.

“Hanya segelintir, bahkan mungkin tidak ada, partai politik yang benar-benar mengutamakan kesejahteraan ibu dan anak sebagai frontrunner dalam program politik mereka. Bahkan hingga saat ini belum ada calon presiden yang bicara mengenai program kesejahteraan ibu dan anak, atau bagaimana cara mengawal anak-anak Indonesia hingga dapat mencapai cita-cita mereka di masa depan kelak. Jadi bagi saya, ini termasuk revolusioner.” papar Rinto.

Pendirian PIM juga dilatarbelakangi kekecewaan terhadap parlemen. Yasmin menilai bahwa meskipun cukup banyak anggota DPR perempuan, mereka tidak menempatkan kesejahteraan ibu dan anak sebagai bagian dari rencana program mereka.

“Pendirian PIM juga didasari kekecewaan kami pada anggota-anggota DPR. Mereka tidak bisa diandalkan, tapi apakah kita harus membiarkan masa depan anak-anak Indonesia menjadi terlantar karena tidak adanya perlindungan sejak dini? Kami memilih untuk tidak berdiam diri, oleh karena itu kami dirikan partai ini.” kata Yasmin.

Yasmin lebih lanjut juga mengatakan bahwa PIM berencana untuk membangun cabang perwakilan partai di seluruh provinsi di Indonesia dalam empat tahun ke depan, sebagai persiapan untuk pemilu 2019. (sha01)

Iklan

posronda

Other posts by

3 Responses


FOLLOW US

ARTIKEL LAWAS